STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
Advertisements

STANDAR PELAYANAN MINIMAL Setda Propinsi Jawa Tengah
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
SESI IV Pengertian Satker Format Baru RKA K/L 2011 Kesimpulan.
Pelayanan Standard Minimun
OVERVIEW PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Prinsip – Prinsip MBS.
Perencanaan Pembangunan
MANAJEMEN PELAKSANAAN KBK
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
REVIEW PENYUSUNAN LPPD Bogor, 18 Maret 2015
Tim Fasilitator PKP2A 1 LAN untuk Bimbingan Teknis Penyusunan SOP dan SP Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon April 2014.
EVALUASI DIRI SEKOLAH/MADRASAH (EDS/M)
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
PENGANGGARAN SANITASI
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
Penyusunan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) – SKPD
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Konsep, Proses dan Dokumen Kunci Dalam Penganggaran
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
MATERI PELATIHAN Panduan Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Dasar Pelaksanaan Perbaikan Mutu Berkelanjutan.
Tujuan Otonomi Daerah U/ meningkatkan yan & kesejahteraan masy yg semakin baik, mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan & pemerataan serta memelihara.
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.
Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
SPM Mohammad Nur Fauzi ( ).
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Performance Audit.
Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Menggunakan Ratio
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
EVALUASI DIRI SEKOLAH UNTUK PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
PENGANGGARAN SEKTOR ORGANISASI PEMERINTAHAN
KELOMPOK 2: 1.BELA OKTAVIANTI 2.TRISKA PUSPA NINGTYAS TAHAP PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DI PEMDA.
PERJANJIAN KINERJA.
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
Keuangan Sekolah/Madrasah
Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD )
PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG BADAN KETAHANAN PANGAN
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
Tata Kelola Pemerintahan Desa
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
Herdi Puryanto. GR REFOR SI 9 GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK.
Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom., M.Si
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Padang, 26 – 29 Agustus 2019 PENGANTAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

STANDAR PELAYANAN MINIMAL SURYO PRATOLO

APA YG DIMAKSUD SPM?? Ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal

APA TUJUAN SPM?? Alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Pemerintahan Daerah

SIAPA YANG MENERAPKAN SPM?? Pemerintahan Daerah menerapkan SPM sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri. SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintahan Daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Rencana pencapaian dan penerapan SPM merupakan tolok ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar pada urusan wajib Pemerintahan Daerah. Tolok ukur merupakan salah satu elemen dalam penjabaran visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah. Tolok ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar dalam pencapaian dan penerapan SPM dimuat dalam program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah, disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

INDIKATOR SPM Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan

SPM dan Anggaran Kinerja Menjadi dasar alokasi anggaran yang lebih terukur Membantu penilaian kinerja atau LPJ Kepala Daerah. Mengurangi money politic dan kesewenang-wenangan dalam menilai kinerja Pemda. Mendukung “check and balance” yg efektif antara eksekutif dan legislatif

SPM dan Akuntabilitas Menjadi alat meningkatkan akuntabilitas pemda terhadap masyarakat Masyarakat dapat mengukur sejauhmana Pemda memenuhi kewajiban untuk menye- diakan pelayanan publik Mendukung transparansi dan partisipasi masy dalam kegiatan pemda

SPM, Pajak, Kelembagaan dan Pegawai Menjadi argumen peningkatan pajak dan retribusi daerah krn baik pemda dan masy dpt melihat keterkaiatan pembiayaan dengan pelayanan publik yang disediakan Pemda Mendukung rasionalisasi kelembagaan, karena pembentukan kelembagaan berkorelasi dengan pelayanan masy Membantu rasionalisasi pegawai yang dibutuhkan untuk mengelola pelayanan publik

SEKIAN TERIMAKASIH