ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK “PROPERTY RIGHTS AND FOREST”

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Hak Atas Lingkungan Hidup adalah Hak Asasi Rakyat
Advertisements

Permasalahan Lingkungan Hidup
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
KEKUASAAN KEPRESIDENAN AMERIKA SERIKAT Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat (2012) DHITSAHANINGRUM G.P
KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN AGROFORESTRI
 Dua strategi utama namun sangat kontras telah dikembangkan berbagai negara untuk membangun wacana multikultur 1. Pendekatan Interkulturalism  interaksi.
BAB 13 CIVIL SOCIETY.
Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat (2012)
KONSERVASI, DEPLISI DAN PERSEDIAAN
Rahmat PamujiRoma IrawanSlametUzizatun Maslika. Spesialis PR pemerintah biasanya disebut pejabat public affairs atau pejabat humas. Pejabat humas adalah.
Prof.Dr.SYAMSIAR SYAMSUDIN Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Bina Nusantara
POKOK BAHASAN DEFINISI PROPERTY RIGHTS TEORI PROPERTY RIGHTS
MANUSIA,KERAGAMAN, KESEDARAJATAN,DAN KEMARTABATAN
TUTORIAL TATAP MUKA IPEM4428 EKONOMI PEMERINTAHAN
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
The Bond Market.
ASPEK LINGKUNGAN & AMDAL
BAB 19 Property Rights and forest (kasus di Indonesia)
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Perekonomian Indonesia
Sistem pasar bebas dan kebijakan pemerintah
Dampak Penguatasaan Bidang-Bidang Strategis Terhadap Masyarakat Adat
KERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM PANDANGAN ISLAM.
JENIS-JENIS SISTEM EKONOMI DI DUNIA
Sistem Ekonomi.
Warga Negara 1 Hak asasi pribadi (personal rights) 2 Hak asasi ekonomi (property rights atau harta milik) 3 dan perlakuan yang sama dalam keadilan.
Sistem Bisnis Ideologi Arti penting ideologi bisnis:
PERENCANAAN PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI
SISTEM EKONOMI Pertemuan 4.
3. Kebijakan Pemerintah dalam bidang keagamaan
Otonomi Daerah Dalam Konteks Indonesia
MUHAMMAD FAKHRI IHSAN NISRINA KAMILA
Hak Kepemilikan Hutan Nama kelompok: Masruri ( )
TINJAUAN UMUM TENTANG KONSTITUSI
UANG DAN SISTEM PEMBAYARAN
$I$TEM EKONOMI Kelas X Semester 1. $I$TEM EKONOMI Kelas X Semester 1.
MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA
ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK “PROPERTY RIGHT AND FORESTS”
Rekayasa Proses Bisnis
MANAJEMEN BIROKRASI DITA DONNA BALANTIKA ( )
Peranan Corporate Governance
PROPERTY RIGHTS AND FORESTS
Lingkungan dalam Prinsip Ekonomi Berkelanjutan
Korupsi dan Penegakan Hukum
Otonomi Daerah Dalam Konteks Indonesia
II. SEJARAH KOPERASI DAN TIMBULNYA IDE KOPERASI
Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Negara
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA
Lingkungan Pemasaran Global
POKOK BAHASAN TIPE PROPERTY RIGHTS HAK KEPEMILIKAN DAN SISTEM EKONOMI
Perekonomian Indonesia
Sejarah dan Definisi Civics
Manajemen Risiko Politik
KERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM PANDANGAN ISLAM.
Nama anggota 1. Lusiana Karina Gina Puspitasari 015
Bab X LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Kerugian kerugian dalam k3 BAB 09
KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI INDONESIA
Militer dan Budaya Politik Indonesia
KERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM PANDANGAN ISLAM.
Perkembangan Perencanaan
DINAS KEHUTANAN PROV. SULAWESI SELATAN. “MEWUJUDKAN HUTAN LESTARI, PERKEBUNAN PRODUKTIF MASYARAKAT SEJAHTERA MANDIRI ”
MEDIA, NEGARA & PASAR Materi ke-7.
KERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM PANDANGAN ISLAM.
ASPEK LINGKUNGAN & AMDAL
FOREIGN AID SAN YUAN SIRAIT BP BANTUAN LUAR NEGERI Magister PPn Angkatan XV Universitas Andalas Buku Development Planning by W Arthur Lewis.
TANGGAPAN ATAS (Draft) RENSTRA DISHANPAN
BP2D PROVINSI JAWA BARAT
Transcript presentasi:

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK “PROPERTY RIGHTS AND FOREST” Oleh : Achadarizqi Dinda Rizaputri (135020401111013) Velda nurmalasari (135020407111008)

“Hutan Dunia Menyusut Sekitar 1 Persen Per Tahun” Kebijakan Pemerintah “Hutan Dunia Menyusut Sekitar 1 Persen Per Tahun” Kerugian Hutan Karena Sektor Swasta Kerusakan Hutan Dunia

Peran Property Right di Dunia Robert Deacon dari Universitas California, telah mengevaluasi peran property right dalam mencegah kerusakan hutan di seluruh dunia. Memeriksa catatan sejarah jangka panjang dan jangka pendek, Deacon telah menemukan bahwa keamanan property rights biasanya hasilnya stabil. Sistem politik yang demokratis memainkan peran penting dalam memperlambat tingkat penebangan hutan. Ini berarti bahwa property rights merupakan unsur penting dalam melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan global.

Property Right Diartikan sebagai hak kepemilikan yang harus ditegakkan/dihormati oleh pihak lain serta merupakan institusi/lembaga/aturan main yang dalam penegakannya memerlukan badan/lembaga yang berwenang untuk menjaminnya.

Masalah dalam Property Right Kegagalan Pemerintah Mendefinisikan dan Menegakkan Property Right Ketidakamanan property right sehingga muncul penebangan ilegal Kesalahpahaman masyarakat tentang property right sehingga muncul perebutan eksploitasi pribadi terhadap hasil hutan

Kasus Hutan Perancis mengalami kerusakan luas yang mengikuti Revolusi Perancis, seperti hutan Yunani setelah Perang Kemerdekaan pada tahun 1821. Pada abad ini, hutan eropa hancur selama perang dunia II, tidak hanya karena kerusakan perang, tetapi juga oleh pemotongan ilegal dan kurangnya penghijauan. Kerusakan serupa terjadi untuk hutan di Jawa selama gejolak yang mengikuti akhir pemerintahan kolonial Belanda setelah Perang Dunia II.

Negara-negara seperti Lebanon, Haiti, dan El Savador, rusak oleh perubahan besar konstitusi, perang gerilya, atau seringnya perubahan rezim, cenderung menderita kerugian hutan lebih berat. Sebaliknya, negara-negara dengan legislatif yang terpilih secara demokratis dan stabil, pemerintahan sipil, seperti negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara, cenderung memiliki tingkat panen yang lebih rendah dan tingkat reboisasi yang lebih tinggi.

Manfaat Property Right Merangsang investasi pertanian, sehingga meningkatkan hasil pertanian, yang selanjutnya mengurangi penebangan hutan Manfaat ekonomi dan lingkungan dari hutan

Penelitian Hutan yang Dioperasikan Pemerintah AS kinerja kedua pihak relatif. bukti peran Property Right. Don Leal dari Political Economy Research Center (PERC), membandingkan kinerja praktek pengelolaan hutan pada hutan yang dimiliki oleh pemerintah negara bagian dengan yang dioperasikan oleh US Forest Service (Pemerintah Federal) Kesimpulan : 1. Hutan yang dikelola oleh pemerintah negara bagian menghasilkan kinerja ekonomi yang unggul dibandingkan dengan hutan yang dikelola oleh pemerintah federal Kinerja ekonomi unggul ini dicapai dengan kualitas lingkungan yang lebih tinggi di tanah negara yang dikelola.

Pengalokasian Pendapatan dari Hutan Negara Pengalokasian Montana Untuk menyediakan dana bagi sekolah umum Minnesota Pendapatan dari hutan negara masuk ke kas pemerintah daerah Berdasarkan perintah Kongres Diarahkan pada karyawan US Forest Service

Solusi Kebijakan Mendefinisikan dan menegakkan secara jelas Property Right Meningkatkan keamanan property rights mencegah penebangan hutan Peran produktif pemerintah dalam melindungi dan meningkatkan produktivitas hutan