Budaya Politik

Pengertian Budaya Politik Tujuan Sosialisasi Politik Komponen Budaya Politik Jenis Budaya Politik Sosialalisasi Politik Agen Sosialisasi Politik Partisipasi Politik

Kesimpulan dari pengertian budaya politik Budaya Politik menurut G.A. Almond dan S. Verba Budaya Politik menurut Almond dan Powell Budaya Politik menurut Mochtar Masoed dan Colin MacAndrews

Budaya politik adalah sikap orientasi warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu. ( G.A. Almond dan S. Verba, 1991:21 )

Budaya politik berisikan sikap, keyakinan, nilai, dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dari pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari populasi ( Almond dan Powell, 1996:23 )

Budaya politik adalah sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan politiknya ( Mochtar Masoed dan Colin MacAndrews, 1986:41 )

Budaya politik adalah orientasi tingkah laku individu / masyarakat terhadap sistem politik.

Orientasi Kognitif meliputi berbagai pengetahuan dan keyakinan tentang sistem politik. Contoh: tingkat pengetahuan seseorang mengenai jalannya sistem politik Orientasi afektif menunjuk pada aspek perasaan dan sikap terhadap sistem politik. Contoh: saat seseorang ikut serta memberi suara dalam pemilu. Orientasi evaluatif berkaitan dengan penilaian moral seseorang terhadap sistem politik. Contoh: saat seseorang menilai kinerja pemerintah dalam kebijakan politik yang diambil.

‡Berlaku di negara-negara berkembang Subjek-Parokial Subjek-Partisipan Subjekl Partisipan Parokiall Parokial-Partisipan Budaya Politik Sebagian besar masyarakatnya telah memiliki orientasi input yang bersifat khusus dan serangkaian pribadi sebagai seorang aktivis ‡Sebagian kecil lainnya terus berorientasi ke arah struktur pemerintahan yang otoriter dan secara relatif mempunyai serangkaian orientasi pribadi yang pasif ‡Contoh: Jepang ‡Berlaku di negara-negara berkembang ‡Dikenalkan norma-norma yang bersifat partisipan ‡Contoh: Indonesia Terbatas pada suatu wilayah dan terdapat dalam masyarakat yang tradisional dan sederhana. Ciri: Anggota masyarakatnya cenderung tidak menaruh minat terhadap objek-objek politik yang luas (pasif) Partisipasi politiknya sangat rendah karena dominannya faktor kognitif Mochtar Masoed dan Colin McAndrews menyatakan bahwa budaya politik parokial menunjuk pada “orang-orang yang samasekali tidak menyadari atau mengabaikan adanya pemerintahan dan politik” Masyarakatnya mungkin buta huruf, tinggal di daerah terpencil, bermata-pencaharian sebagai petani maupun buruh tani. Mochtar Masoed dan Colin McAndrews menyatakan bahwa budaya politik subjek menunjuk pada “or ang-orang yang secara pasif patuh pada pejabat-pejabat pemerintahan dan UU tetapi tidak melibatkan diri dalam politik maupun memberikan suara dalam pemilihan” Masyarakatyang bersangkutan sudah relatif maju dalam pemahaman sebagai warga negara dan memiliki perhatian terhadap sistem politik, tetapi masih pasif Menunjuk pada orang –orang yang melibatkan diri dalam kegiatan politik dan mempunyai informasi yang cukup banyak tentang kehidupan politik Ciri: Kesadaran masyarakat sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik Individu aktif (terjun langsung) dalam dunia perpolitikan suatu negara Sebagian besar telah menolak tuntutan masyarakat feodal atau kesukuan ‡Mengembangkan kesetiaan terhadap sistem politik yang lebih kompleks dengan struktur pemerintah pusat yang bersifat khusus ‡Contoh: Cina Ciri: Cenderung menyerah kepada segala kebijakan yang diambil oleh pemeran politik Pemahaman dan penerimaan masyarakat bahwa masyarakat terstruktur secara hirarkis

LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL MEDIA MASA Agen Sosialisasi Politik LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL TEMAN PERGAULAN PEMERINTAH AGEN LAIN PARTAI POLITIK KELUARGA Teman pergaulan (sering juga disebut teman bermain) pertama kali didapatkan manusia ketika ia mampu berpergian ke luar rumah. Pada awalnya, teman bermain dimaksudkan sebagai kelompok yang bersifat rekreatif, namun dapat pula memberikan pengaruh dalam proses sosialisasi setelah keluarga. Puncak pengaruh teman bermain adalah pada masa remaja. Kelompok bermain lebih banyak berperan dalam membentuk kepribadian seorang individu. Keluarga merupakan dasar pembantu utama struktur social yang lebih luas, dengan pengertian bahwa lembaga lainya tergantung pada eksistensinya. Bagi keluarga inti(nuclear family) agen sosialisasi meliputi ayah, ibu, saudara kandung, dan saudara angkat yang belum menikah dan tinggal secara bersama-sama dalam suatu rumah. Sedangkan pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan diperluas (extended family), agen sosialisasinya menjadi lebih luas karena dalam satu rumah dapat saja terdiri atas beberapa keluarga yang meliputi kakek, nenek, paman, dan bibi di samping anggota keluarga inti. Fungsi keluarga antara lain: Pengaturan seksual Reproduksi Sosialisasi Pemeliharaan Penempatan anak di dalam masyarakat Pemuas kebutuhan perseorangan Kontrol sosial Partai politik adalah agen sosialisasi politik secondary group. Partai politik biasanya membawakan kepentingan nilai spesifik dari warga negara, seperti agama, kebudayaan, keadilan, nasionalisme, dan sejenisnya. Melalui partai politik dan kegiatannya, individu dapat mengetahui kegiatan politik di negara, pemimpin-pemimpin baru, dan kebijakan-kebijakan yang ada. Selain keluarga, sekolah, kelompok bermain dan media massa, sosialisasi juga dilakukan oleh institusi agama, tetangga, organisasi rekreasional, masyarakat, dan lingkungan pekerjaan. Semuanya membantu seseorang membentuk pandangannya sendiri tentang dunianya dan membuat presepsi mengenai tindakan-tindakan yang pantas dan tidak pantas dilakukan. Dalam beberapa kasus, pengaruh-pengaruh agen-agen ini sangat besar. Selain itu, sosialisasi politik juga ditentukan oleh faktor interaksi pengalaman-pengalaman seseorang dalam keluarga, tempat tinggal, pendidikan dan pergaulannya. Karena hal ini yang sangat berperan membentuk karakter anak untuk dewasa nantinya. Pemerintah merupakan agen sosialisasi politik secondary group. Pemerintah merupakan agen yang punya kepentingan langsung atas sosialisasi politik. Pemerintah yang menjalankan sistem politik dan stabilitasnya. Pemerintah biasanya melibatkan diri dalam politik pendidikan, di mana beberapa mata pelajaran ditujukan untuk memperkenalkan siswa kepada sistem politik negara, pemimpin, lagu kebangsaan, dan sejenisnya. Pemerintah juga, secara tidak langsung, melakukan sosialisasi politik melalui tindakan-tindakannya. Melalui tindakan pemerintah, orientasi afektif individu bisa terpengaruh dan ini mempengaruhi budaya politiknya. Lembaga pendidikan formal seseorang belajar membaca, menulis, dan berhitung. Aspek lain yang juga dipelajari adalah aturan-aturan mengenai kemandirian (independence), prestasi (achievement), universalisme, dan kekhasan (specificity). Di lingkungan rumah seorang anak mengharapkan bantuan dari orang tuanya dalam melaksanakan berbagai pekerjaan, tetapi di sekolah sebagian besar tugas sekolah harus dilakukan sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab. Sehingga sekolah dirasa sebagai tempat yang cukup efektif dalam mendidik seorang anak untuk memupuk rasa tanggung jawab untuk kewajiban dan haknya. Yang termasuk kelompok media massa di sini adalah media cetak (surat kabar, majalah, tabloid), media elektronik (radio, televisi, video, film). Besarnya pengaruh media sangat tergantung pada kualitas dan frekuensi pesan yang disampaikan.

Tujuan Sosialisai Politik menumbuh kembangkan serta menguatkan sikap politik dikalangan masyarakat (penduduk) secara umum (menyeluruh), atau bagian-bagian dari penduduk, atau melatih rakyat untuk menjalankan peranan-peranan politik,administrative, judicial tertentu. Menurut Hyman dalam buku panduan Rusnaini (2008) sosialisasi politik merupakan suatu proses belajar yang kontinyu yang melibatkan baik belajar secara emosional (emotional learning) maupun indoktrinasi politik yang manifes dan dimediai oleh segala partisipasi dan pengalaman si individu yang menjalaninya. Sosialisasi politik melatih individu dalam memasukkan nilai-nilai politik yang berlaku di dalam sebuah sistem politik.

METODE SOSIALISASI POLITIK 1. Imitasi Peniruan terhadap tingkah laku individu-individu lain. Imitasi penting dalam sosialisasi masa kanak-kanak. Pada remaja dan dewasa, imitasi lebih banyakbercampur dengan kedua mekanisme lainnya, sehingga satu derajat peniruannya terdapat pula pada instruksi mupun motivasi. 2. instruksi Peristiwa penjelasan diri seseornag dengan sengaja dapat ditempatkan dalam suatu situasi yang intruktif sifatnya. 3. Motivasi Sebagaimana dijelaskan Le Vine merupakan tingkah laku yang tepat yang cocok yang dipelajari melalui proses coba-coba dan gagal (trial and error). Jika imitasi dan instruksi merupakan tipe khusus dari pengalaman, sementara motivasi lebih banyak diidentifikasikan dengan pengalaman pada umumnya. Sosialisasi politik yang selanjutnya akan mempengaruhi pembentukan jati diri politik pada seseorang dapat terjadi melalui cara langsung dan tidak langsung. Proses tidak langsung meliputi berbagai bentuk proses sosialisasi yang pada dasarnya tidak bersifat politik tetapi dikemudian hari berpengatuh terhadap pembentukan jati diri atau kepribadian politik. Sosialisasi politik lnagsung menunjuk pada proses-proses pengoperan atau pembnetukan orientasi-orientasi yang di dalam bentuk dan isinya bersifat politik.

Budaya Politik Indonesia Menurut Herbert Feith, seorang Indonesianis dari Australia, mengemukakan bahwa Indonesia memiliki 2 budaya politik yang dominan yaitu : aristrokasi Jawa dan wiraswasta Islam. Menurut Clifford Geertz. Ia membedakan masyarakat Jawa ke dalam 3 golongan yaitu : Golongan Santri atau pemeluk agama Islam yang taat, lalu Golongan Abangan atau golongan petani kecil, dan Golongan Priyayi atau golongan yangb masih berpandangan Hindu-Buddha, yang kebanyakan terdiri dari golongan terpelajar dan golongan atas penduduk kota.

Bentuk budaya politik sebagaimana dilukiskan oleh tokoh-tokoh diatas bukan merupakan budaya politik Indonesia, melainkan hanya sebagai subbudaya politik. Alasannya karena itu adalah bagian dari budaya politik Indonesia.

Nazarudin Sjamsudin menyatakan bahwa dalam sebuah budaya politik ciri utamanya adalah sesuatu nilai atau orientasi yang menonjol dan diakui oleh masyarakat atau bangsa secara keseluruhan.

Menurut Afan Gaffar, Menurutnya yang dapat dilakukan adalah menggambarkan pola budaya politik dominan, yang berasal dari kelompok entis dominan, yaitu kelompok etnis Jawa. Budaya politik etnis ini menurutnya, sangat mewaarnai sikap, perilaku, dan orientasi politik kalangan elit politik Indonesia. Menurut Fachry Ali. Konsepsinya ada 2 yaitu : Pertama, kekuasaan bersifat memusat tidak memancar, tidak berkurang ataupun bertambah; Kedua, kekuasaan berasal dari alam adikorati, bukan dari rakyat sebagaimana teori kedaulatan rakyat.

Afan Gaffar menyatakan bahwa budaya politik Indonesia mempunyai 3 ciri dominan, yaitu : Hirarki yang Tegar/Kuat Masyarakat Jawa dan masyarakat lain di Indonesia pada dasarnya bersifat hirarkis. Pengaruh strasifikasi sosial semacam itu tercermin pada cara penguasa memandang diri dan rakyatnya. Mereka cenderung melihat dirinya sebagai pamong/guru/pendidik bagi rakyat.

Kecenderungan Patronage Oleh James Scott, hubungan macam itu disebut sebagai pola hubungan Patron-client. Pola hubungan ini bersifat individualis, Menurut Yahya Muhaimin, dalam sistem bapakisme ( hubungan bapak-anak), “bapak” (patron dipandang sebagai tumpuan dan sumber pemenuhan kebutuhan material dan bahkan spiritual serta pelepasan kebutuhan emosional “anak” (client).

Kecenderungan Neo-patrimonialistik Artinya meskipun memiliki atribut yang bersifat modern dan rasionalistik seperti birokrasi, perilaku negara masih memperlihatkan tradisi dan budaya politik yang berkarakter patrimonial. Ciri-ciri organisasi atau birokrasi modern yang dimaksud diantaranya : Adanya suatu struktur hirarkis yang melibatkan pendelegasian wewenang dari atas ke bawah dalam organisasi. Adanya posisi-posisi atau jabatan yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tegas. Adanya aturan-aturan, regulasi-regulasi, dan standar-standar formal yang mengatur bekerjanya organisasi dan tingkah laku anggotanya. Adanya personil yang secara teknis memenuhi syarat, yang diperkejakan atas dasar karir, dengan promosi yang didasarkan pada kualifikasi dan penampilan

Menurut Max Weber, dalam negara yang patriomonilaistik penyelenggaraan pemerintahan berada di bawah kontrol langsung pimpinan negara. Selain itu, negara patriomonialistik memiliki sejumlah karakteristik sebagai berikut : Kecenderungan untuk mempertukarkan sumber daya yang dimiliki seorang penguasa kepada teman-temannya. Kebijakan seringkali lebih bersifat partikularistik daripada bersifat universalistik. Rule of Law lebih bersifat sekunder bila dibandingkan kekuasaan penguasa (rule of man). Penguasa politik seringkali mengaburkan antara kepentingan umum dan kepentingan publik.

Dalam kehidupan politik di Indonesia, budaya politik neo-patrimonialistik telah menyebabkan kekuasaan tidak terkontrol. Akibatnya, negara menjadi sangat kuat dan peluang munculnya civil society terhambat.

Sosialisasi Pengembangan Budaya Politik

a. Pengertian Umum Sosialisasi politik merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat, dimana individu memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap terhadap sistem politik masyarakatnya. Terlaksananya sosialisasi politik sangat ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dimana seseorang berada. Selain itu, interaksi pengalaman serta kepribadian seseorang pun turut mempengaruhi.

B. Pengertian Menurut Para Ahli Gabriel A. Almond Sosialisasi politik menunjuk pada proses dimana sikap-sikap dan pola-pola politik diperoleh dan merupakan sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan dan keyakinan politik pada generasi berikutnya. Richard E. Dawson Sosialisasi politik dapat dipandang sebagai pewarisan pengetahuan, nilai-nilai, dan pandangan-pandangan politik melalui sarana-sarana sosialisasi kepada warga negara baru atau yang baru menginjak dewasa.

Irvin L. Child Sosialisasi politik adalah segala proses dimana individu yang dilahirkan dituntut untuk mengembangkan tingkah laku aktualnya yang dibatasi dalam jajaran kebiasaan dan dapat diterima olehnya sesuai standar kelompoknya. Alfian Pendidikan politik adalah usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyrakat sehingga mereka menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem yang ideal yang hendak dibangun.

Dari beberapa pendapat ahli tersebut, banyak terdapat kesamaan dalam mengemukakan beberapa segi penting sosialisasi politik : Sosialisasi secara fundamental merupakan proses belajar dari pengalaman maupun pola aksi Memberi indikasi umum hasil belajar tingkah laku individu maupun kelimpok dalam batas yang luas. Lebih khusus mengenai informasi, motif, dan sikap Sosialisasi bukan terbatas pada usia remaja dan anak-anak saja melainkan sepanjang hidup Sosialisasi merupakan pra-kondisi yang diperlukan bagi aktivitas sosial, dan baik secara implisit maupun eksplisit memberikan penjelasan mengenai tingkah laku sosial

C. Proses Sosialisasi Politik Dalam proses sosialisasi politik, metode yang kerap digunakan yaitu: a. Pendidikan Politik Terjadi melalui suatu proses dialog sehinggga masyarakat mengenal nilai, norma, dan simbol politik. Indoktrinasi Politik Adalah proses sepihak saat penguasa memobilisasi dan memanipulasi masyarakat untuk menerima nilai, norma, dan simbol yang dianggap baik oleh penguasa.

Easton dan Dennis mengemukakan 4 tahap proses sosialisasi politik anak : Pengenalan otoritas melalui individu tertentu, seperti orang tua dan anak, presiden dan polisi Perkembangan pembedaan antara otoritas eksternal dan internal,yaitu antara pejabat swasta dan pejabat pemerintah Pengenalan mengenai institusi-institusi politik yang impersonal, seperti kongres (parlemen), mahkamah agung, dan pemilu Perkembangan pembedaan antara institusi-institusi politik dan mereka yang terlibat dalam aktivitas yang diasosiasikan dengan institusi-institusi ini

Sarana-sarana yang dapat digunakan sebagai perantara dalam sosialisasi politik: 1. Keluarga Adalah wadah penanaman nilai-nilai politik yang paling efektif dan efisien. Tanpa sadar terjadi transfer pengetahuan dan nilai-nilai politik tertentu yang diserap anak. 2. Sekolah Melalui pelajaran kewarganegaraan, siswa dan guru saling berdiskusi nilai-nilai politik teoritis maupun praktis. 3. Partai Politik setelah melakukan perekrutan terhadap kader maupun simpatisan, baik secara periodik maupun saat kampanye mampu menanamkan nilai-nilai dan norma-norma dari satu generasi ke generasi berikutnya.

D. SosialisasiPolitik Dalam Mastarakat Berkembang Robert Le Vine : Sosialisasi politik di negara-negara berkembang cenderung memiliki relasi lebih dekat pada sistem-sistem lokal, kesukuan, etnis, dan regional daripada dengan sistem-sistem politik nasional. Namun masalah terberat yang dihadapi negara-negara berkembang adalah adanya berbagai macam kelompok dan tradisi di negara itu.

3 faktor penting dalam sosialisasi politik pada masyarakat berkembang (Robert Le Vine) : 1. Pertumbuhan penduduk di negara-negara berkembang dapat melampaui kapasitas mereka untuk memodernisasi keluarga tradisional 2. Sering terdapat perbedaan yang besar antara pendidikan dan nilai-nilai tradisional antara jenis-enisenis kelamin 3. Urbanisasi yang berpengaruh besar terhadap tumbangnya nilai-nilai tradisional, juga perubahan nilai-nilai di perkotaan dengan banyaknya pembentukan komunitas kesukuan dan etnis

METODE SOSIALISASI POLITIK 1. Imitasi Peniruan terhadap tingkah laku individu-individu lain. Imitasi penting dalam sosialisasi masa kanak-kanak. Pada remaja dan dewasa, imitasi lebih banyakbercampur dengan kedua mekanisme lainnya, sehingga satu derajat peniruannya terdapat pula pada instruksi mupun motivasi. 2. instruksi Peristiwa penjelasan diri seseornag dengan sengaja dapat ditempatkan dalam suatu situasi yang intruktif sifatnya. 3. Motivasi Sebagaimana dijelaskan Le Vine merupakan tingkah laku yang tepat yang cocok yang dipelajari melalui proses coba-coba dan gagal (trial and error). Jika imitasi dan instruksi merupakan tipe khusus dari pengalaman, sementara motivasi lebih banyak diidentifikasikan dengan pengalaman pada umumnya. Sosialisasi politik yang selanjutnya akan mempengaruhi pembentukan jati diri politik pada seseorang dapat terjadi melalui cara langsung dan tidak langsung. Proses tidak langsung meliputi berbagai bentuk proses sosialisasi yang pada dasarnya tidak bersifat politik tetapi dikemudian hari berpengatuh terhadap pembentukan jati diri atau kepribadian politik. Sosialisasi politik lnagsung menunjuk pada proses-proses pengoperan atau pembnetukan orientasi-orientasi yang di dalam bentuk dan isinya bersifat politik.

Prtisipasi Politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin atau upaya mempengaruhi kebijakan politik.

No Bentuk Prtisipasi Keterangan 1 Aphatetic inactivites Tidak beraktifitas yang partisipatif, tidak pernah memilih 2 Passive supporters Memilih secara reguler, menghadiri parade politik 3 Contact specialist Pejabat penghubung lokal dalam masalah masalah tertentu 4 Communicators Mengikuti informasi politik dan terlibat dalam diskusi surat kabar, mengirim pesan serta dukungan 5 Party and campaignn wokers Bekerja untuk partai politik 6 Community activists Bekerja dengan oranglain untuk membentuk suatu kelompok 7 Protesters Bergabung dalam demonstrasi publik

Budaya Politik di Indonesia Budaya politik di Indonesia adalah parokial kaula di satu pihak dan di pihak lahin bersifar partisipan. Hal ini terjadi karena ikatan primodalisme dan paternalisme masih sangat kuat di kalangan masyarakat Indonesia, dan karena penjajahan yang dilakukan sangat lama sehingga menyebabkan hal tersebut terjadi.

Fungsi Partai Politik Menampung aspirasi masyarakat Mencari dan mempertahankan kekuasaan yang berguna untuk mewujudkan program parpol tersebut Mensosialisasikan pendidikan politik di Indonesia