MONITORING DAN SUPERVISI

POLITIK ANGGARAN ZIAULHAQ.
Perizinan Penyelenggaraan Pemagangan bagi LPKS Ijin Program Pemagangan
PENGUATAN SISTEM KOORDINASI PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN
SIM NIPTK.
Hasil Sidang Komisi 1 B REMBUK NASIONAL Pendidikan dan Kebudayaan 2013 Bojongsari-Depok, Februari TOPIK KOMISI Rancangan Penggandaan Buku.
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
MEMBANGUN INTEGRITAS ANTI KORUPSI Korsup Dana Pendidikan
KESIMPULAN HASIL REKON TERKAIT DENGAN KERJASAMA PENYALURAN TUNJANGAN MELALUI VA BERSAMA BRI INFORMASI TERKAIT DENGAN TUNJANGAN AKAN DIINFORMASIKAN MELALUI.
HASIL DISKUSI KELOMPOK PTK PAUD
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
Penjaminan Mutu Pendidikan
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
INFORMASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMA TAHUN 2015
PERENCANAAN PROGRAM TUNJANGAN GURU TK TAHUN 2015
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (SUMBER DANA DARI APBN)
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
SOSIALISASI DAK BOP PAUD 2016
KEBIJAKAN DANA TRANSFER KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2016
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
TIM BOS PROVNSI DKI JAKARTA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (SUMBER DANA DARI APBN TA 2016)
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
PENGISIAN INSTRUMEN PEMETAAN MUTU PAUD DAN DIKMAS TAHUN 2017
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KEFARMASIAN
PEMETAAN MUTU PAUD DAN DIKMAS
UU 23 / 14 ??.
RAPAT KOORDINASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMKAB. PACITAN
TATA KELOLA SEKOLAH LABORATORIUM UPI
PAPARAN STAF AHLI MENDAGRI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN
POKOK-POKOK MATERI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
Eksistensi Kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca UU Nomor 23/2014 ttg Pemerintah Daerah dalam Perspektif Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Hotman.
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
PERKEMBANGAN PENYALURAN DANA BOS SMA TAHUN 2015
KEBIJAKAN BOS TA 2016 DAN MEKANISME PENYALURAN BOS 2016
BIDANG PAUD DAN DIKMAS DINAS PENDIDIKAN KAB. LUMAJANG
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Pertemuan 11 DANA DEKONSENTRASI Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Dra. Palupi Raraswati, MAP Kasubdit Pendidikan Orangtua
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
FGD Penyusunan Formasi Dan Proyeksi Kebutuhan PNS
Bahan Kuliah Mahasiswa FH UII Yogyakarta 205.
GRAFIK PENERBITAN SK BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2011
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Otoritas Jasa Keuangan
WORKSHOP PENATAUSAHAAN LAPORAN KEUANGAN BAGI PENELITI PUPT
PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN LINGKUNGAN
PEDOMAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
URGENSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Pemerintah Desa
Balai Bahasa Jawa Timur, Badan Pengembangan dan
PROGRAM KEGIATAN PAUD DI SUB.BAGIAN PTP TAHUN 2017.
Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Program PAUD-Dikmas Tahun 2018
PELAKSANAANK DAK T.A. 2018, ARAH KEBIJAKAN DAK T.A. 2019
DHARMA WANITA PERSATUAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUMAJANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN.
IMPLEMENTASI BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) RA TAHUN 2018
DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
KEBIJAKAN PENDATAAN PENDIDIKAN MADRASAH Education Management Information System ( E M I S ) Drs. H. Asep Ismail, M.Si. (Kepala Kantor Kementerian.
Oleh : INE INAJAH Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD
Sosialisasi Penuntasan PAUD Minimal Satu Tahun Pra-SD
PENDAHULUAN KAJIAN PERDA KOTA BANDUNG Bab IVBab VBab VI Bab VII Kajian Bab IV dan Bab VII tentang :  Penerimaan Peserta Didik  Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
PENYELENGGARAAN RUMAH KHUSUS
Tata Kelola Keuangan Sekolah
HERNAWATI SYAM KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DALAM PERSPEKTIF ORGANISASI
Sosialisasi dan Prosedur Penggunaan Aplikasi Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan (SIBOPAKSARA) Johan Winarni, M.Pd Direktorat Pembinaan.
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
ISU STRATEGIS UNDANG-UNDANG NOMOR 23/2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH