ADR MENURUT UUPLH.

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

Kekuasaan Kehakiman Pokok Bahasan 5.

Advertisements

Drs. Marzuki, SH, Hum 28 MARET 2011

Ketetapan Fiktif Negatif

PERLINDUNGAN KONSUMEN UU NO. 8/1999

ADR V. Dasar Hukum UU No. 4 Th 2004 Ttg Kekuasaan Kehakiman Penjelasan Pasal 3 ayat (1): “Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara.

Sabtu, 07 Mei UU No. 30 Th 1999 Ttg Arbitrase dan APS 1. Pasal 1 angka 10 “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa.

Daftar Informasi Publik & Informasi Yang Dikecualikan

ENVIRONMENTAL DISPUTE RESOLUTION

SELAMAT DATANG.

HUKUM KETENAGAKERJAAN

HUKUM LINGKUNGAN HUKUM YG MENGATUR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Penyelesaian sengketa Penanaman Modal dan Sanksi

BANTUAN HUKUM. DASAR HUKUM 1. UU NO. 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAANKEHAKIMAN PASAL 37 – UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA PASAL 56.

RAHASIA KEDOKTERAN PERTEMUAN IV.

Impeachment atau Pemakzulan

Sistem dan Hukum Jual Beli - Sewa Menyewa

Legalitas Bentuk dan Kegiatan Usaha

Uvi Mitsaqi Putri ( ) Adi Prayogo ( ) HAK ATAS PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI START.

Penagihan Piutang Negara (tanpa Surat Paksa)

PERWAKAFAN TANAH HAK MILIK.

KEKUASAAN KEHAKIMAN pada UU NO

QOU VADIS PEMAKZULAN KEPALA DAERAH

Mediasi 17/04/2017 Mediasi01/08_dL.

Oleh: Irdanuraprida Idris

Tatacara pengecualian Informasi Publik

ETIKA PROFESI KODE ETIK NOTARIS (Materi 12) Dosen

Oleh : Sutio Jumagi Akhirno, S.H.,M.Hum.

PENGERTIAN-PENGERTIAN DASAR UU NO. 5/1986 jo UU NO. 9/2004 jo UU NO

PROGRAM REGULER SEMESTER GENAP 2016

Mediasi 15/10/2017 Mediasi01/08_dL.

PERLINDUNGAN KONSUMEN

Penyelesaian Permasalahan Hukum

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA YANG MENCIPTAKAN HUKUM

PENYELESAIAN SENGKETA YANG TIMBUL DARI PERJANJIAN KERJASAMA

PERMA NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

PUTUSAN ARBITRASE PERTEMUAN KE 7.

Teori tentang Rahasia Bank

Peradilan Administrasi Pajak

PENYELESAIAN SENGKETA

Pengadilan Pajak Pengadilan Pajak Gugatan Banding

DISUSUN OLEH: Heru setyawan

Mediasi Oleh YAS.

PENYELESAIAN SENGKETA PADA LEMBAGA EKONOMI SYARIAH

Oleh : LUDFIE JATMIKO BARANG B U K T I Sesi VIII

LATAR BELAKANG & DASAR HUKUM

PENYELESAIAN PERKARA PERBANKAN SYARIAH

Oleh: Irdanuraprida Idris

HUKUM LINGKUNGAN trisnadi widyaleksono cp

HUKUM INTERNASIONAL PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL

RAHASIA KEDOKTERAN PERTEMUAN IV.

Daluarsa/Verjaring.

Sari Yuniarti,SE.,MM. KERAHASIAAN BANK Sari Yuniarti,SE.,MM.

Mediasi 26/08/2018 Mediasi01/08_dL.

ADR MENURUT UUPLH.

SENGKETA PAJAK.

Perlindungan Konsumen

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002

D. PERANAN LEMBAGA PERADILAN

SEJARAH PERADILAN PAJAK DI INDONESIA

DASAR HUKUM BERLAKUNYA HUKUM ADAT

HUKUM PERJANJIAN (BISNIS)

PERMA NO. 2 TAHUN 2003 TTG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

BIRO HUKUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PERADILAN Tata Usaha Negara

Abolishment of Secrecy Obligation of Third Party

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 17/2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata.

Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru

Transcript presentasi:

ADR MENURUT UUPLH

DASAR HUKUM Pasal 85,86 UUPLH; Pasal 74 ayat (1) UU No. 41 Ttg Kehutanan; Pasal 88 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2004 Ttg Sumber Daya Air.

Pengecualian Pasal 85 ayat (2) UUPLH menyatakan, bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berlaku bagi tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UUPLH.

Prosedur Diatur dalam pasal 86 UUPLH. Lembaga Penyedia Jasa, diatur dalam PP No. 54 Tahun 2000 Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan. (pelaksanaan pasal 33 ayat (2) UUPLH). Pembentukan, baik oleh pemerintah pusat/daerah maupun oleh masyarakat didirikan melalui akta notariel.