PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PAJAK PENGHASILAN UMUM
Advertisements

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
PPh Triyanto Univ. Sebelas Maret – Surakarta. Dasar Hukum PPh 1.Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (PPh); 2.Undang-Undang No. 7.
Pajak Penghasilan Pasal 21
Wisnu Haryo Pramudya, S.E.,M.Si.,Ak
Pajak Penghasilan (Pph 21) perhitungan M-4
Wisnu Haryo Pramudya, S.E.,M.Si.,Ak
1 PAJAK PENGHASILAN Presented by: Rika Kharlina E., S.E.,M.T.I.
Perhitungan PPh 21.
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
PAJAK PENGHASILAN Suranto, S.Pd, M.Pd.
PAJAK PENGHASILAN DIKENAKAN TERHADAP Atas Penghasilan yang: DITERIMA atau DIPEROLEHNYA dalam Tahun Pajak SUBJEK PAJAK PASAL 1.
Pajak Penghasilan(Pph) 21, 22, 23, 24 dan 25 M-13
Pajak Penghasilan Pasal 21
Pajak Penghasilan.
Pajak Penghasilan Pasal 21
Pajak Penghasilan Pasal 21
PAJAK PENGHASILAN UMUM
PAJAK PENGHASILAN UMUM
Kelompok 5 Monica Valerian Shinta Monica Putri Novitasari Kartika Melati.P Ika Rizky.O Pajak Penghasilan Pasal.
1 Undang - undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan EKA SRI SUNARTI FHUI 2009.
1 Matakuliah:F0452/Akuntansi Perpajakan Tahun: 2006 BIAYA UNTUK MENDAPATKAN DAN MENAGIH SERTA MEMELIHARA PENGHASILAN 2 PERTEMUAN: 11 bab 12.
Dr. La Ode Hasiara, Drs.,S.E.,M.M.,M.Pd.,Ph.D., Ak., CA.
PERTEMUAN KE 6 PAJAK PENGHASILAN UMUM.
Pajak Penghasilan Pasal 21
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
Pajak Penghasilan (Pph 21) perhitungan M-4
Tax Planning PPH Pasal 21/26
PPh Pemotongan dan Pemungutan
PAJAK PENGHASILAN Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
BUT DAN PPH 21.
MANAJEMEN PAJAK PPh 21.
Triyanto Univ. Sebelas Maret – Surakarta
Objek Pajak Penghasilan
PAJAK PENGHASILAN UMUM
RUANG LINGKUP dan DASAR HUKUM PEMOTONGAN PPh Pasal 21/26
Pertemuan PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan Berupa Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Tunjangan Hari Raya atau Tahun Baru, Bonus, Premi,
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 By. M. Firdaus Wahidi SE., ME.
Materi 2 - Pengertian, - Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI PPh pasal 21
Program Studi Akuntansi FE-UII Yogyakarta 2009
Pajak Penghasilan Pasal 21
Materi 4.
PAJAK PENGHASILAN (PPh)
PPh Pasal 21 Perpajakan 2 15/11/2016.
Objek Pajak Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Yang menjadi objek pajak PPh adalah.
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
PAJAK PENGHASILAN UMUM
PAJAK PENGHASILAN UMUM
Pasal 21, 22, 23, 24, 25 & 26 (Undang-undang No. 36 Tahun 2008)
PAJAK PENGHASILAN UMUM
OLEH: IIM IBRAHIM NUR, M.AK.
BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
PAJAK PENGHASILAN UMUM
PAJAK PENGHASILAN.
PEMOTONGAN & PEMBAYARAN PAJAK
Pajak Penghasilan PPh Pasal 21, 22, 23, 24.
Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Pertemuan
PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.
Pajak Penghasilan.
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
Pajak Penghasilan Pasal 21
Pajak Penghasilan Pasal 21
Pajak Penghasilan (Pph 21) perhitungan M-4
BIAYA YANG DAPAT DIKURANGKAN (DEDUCTIBLE EXPENSES DAN YANG TIDAK DAPAT DIPERKURANGKAN (NON DEDUCTIBLE EXPENSES)
Pajak Penghasilan Pasal 21
PAJAK PENGHASILAN DASAR HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ADALAH UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN.
Kewajiban Pajak dan Pelaporan PPATK Bagi Koperasi Kredit.
Transcript presentasi:

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 Rika Lidyah,S.E.,M.Si

Definisi:  Merupakan Pajak Penghasilan yg dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh WP Orang Pribadi Dalam Negeri Rika Lidyah,S.E.,M.Si

Pemberi kerja OP dan Badan termasuk BUT Pemotong PPh Pasal 21 Pemberi kerja OP dan Badan termasuk BUT Bendaharawan Pusat dan Daerah Dana Pensiun Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Rika Lidyah,S.E.,M.Si

Pegawai  Tetap dan Lepas Penerima Pensiun Penerima Honorarium Subjek PPh pasal 21 Pegawai  Tetap dan Lepas Penerima Pensiun Penerima Honorarium Penerima Upah Orang Pribadi Lainnya Rika Lidyah,S.E.,M.Si

Bukan Subjek PPh pasal 21 Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat dari negara asing, dengan syarat: Bukan warga negara Indonesia Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal-balik 2) Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat: Tidak menjalankan usaha lain di Indonesia Rika Lidyah,S.E.,M.Si

Objek PPh pasal 21 Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur gaji, uang pensiun bulanan, upah, dll Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan, dll Uang tebusan pensiun Dll Rika Lidyah,S.E.,M.Si

Bukan Objek PPh pasal 21 Pembayaran asuransi Penerimaan dalam bentuk natura yang diberikan oleh Pemerintah atau Wajib Pajak Iuran pensiun Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan amil zakat yang disahkan Pemerintah Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 246/PMK.03/2008 Rika Lidyah,S.E.,M.Si

Tata Cara Penghitungan Pemotongan PPh pasal 21 Lihat halaman 189—199, Siti Resmi, Salemba Empat, Buku Satu, Edisi 5, 2009 Rika Lidyah,S.E.,M.Si