EMPOWERING MADRASAH TROUGH Madrasah Base Management

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007
HOW TO DEVELOP THE SCHOOL COMMUNITY
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Hasil Diskusi Definisi Otonomi Daerah
KEPEMIMPINAN PEMBELAJARAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2014 Tentang PERAN GURU TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN GURU KETERAMPILAN.
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M)
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Prinsip – Prinsip MBS.
MANAJEMEN PELAKSANAAN KBK
Oleh: Kelompok V Yusrizal Rita Marlinda Suyitno Zulminiati
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SEBELAS MARET PROGRAM DOKTOR ILMU PENDIDIKAN S U R A K A R T A 2011 Oleh : LUGTYASTYONO BN ISMAIL Tugas Mata.
KEPEMIMPINAN DAN PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) DALAM MENUNJANG FUNGSI MANAJEMEN PENDIDIKAN Di Susun Oleh: Hadi Prana Abadi Tulus Suratno Lizza.
Mutu Pendidikan => Rendah
PELATIHAN MBS UNTUK SATUAN PENDIDIKAN Pelaksanaan : 16 – 18 Mei 2009.
A. KONSEP DESENTRALISASI PENDIDIKAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
KEDUDUKAN YPLP DASMEN PGRI JAWA TIMUR
MAKUL : MBS 2 sks Dr. Ratnawati Susanto, M.M.,M.Pd
Dr. RATNAWATI SUSANTO, M.M., M.Pd
Penyaji: Momon Sulaeman
PEMIMPIN VISIONER.
2. LANDASAN SOSIOLOGIS / EMPIRIS
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
OTONOMI DAERAH Definisi otonomi daerah  kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
EMPOWERING MADRASAH TROUGH Madrasah Base Management
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH Dr. RATNAWATI SUSANTO.,M.M.,M.Pd
PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
K13- MBS sebagai Proses Pemberdayaan
KURIKULUM KTSP.
ASSALAMMUALAIKUM Wr.Wb
HANDOUT 1 BELAJAR PEMBELAJARAN
Disajikan dan dibahas dalam Forum Tenaga Kependidikan Di BMI Lembang
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
AD & ART KOMITE SEKOLAH Dinas Pendidikan DKI Jakarta 23 Februari 2009
Penyusunan Peraturan Akademik SMA
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
PENGANTAR ILMU PENDIDIKAN
Keuangan Sekolah/Madrasah
DEWAN PENDIDIKAN Managemen Pendidikan.
KONSEP DESENTRALISASI PENDIDIKAN DAN PENERAPAN BERBASIS SEKOLAH
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Disajikan dan dibahas dalam Forum Tenaga Kependidikan Di BMI Lembang
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
LPKS-Maimun Abdul Hanan
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
ARAH KEBIJAKAN KEMENDIKBUD DALAM PENDIDIKAN INFORMAL (SEKOLAHRUMAH)
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Akreditasi institusi.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Akreditasi Institusi.
Sosialisasi KTSP Departemen Pendidikan Nasional Sosialisasi KTSP UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

EMPOWERING MADRASAH TROUGH Madrasah Base Management Landasan Manajemen Berbasis Madrasah PEMBERDAYAAN MADRASAH MELAUI MBM Menciptakan dan Memelihara Perubahan

ASAL USUL Pada 1988 1) American Association of School Administrators, 2) National Association of Elementary School Principals, dan 3) National Association of Secondary School Principals, menerbitkan dokumen berjudul School Based Management, A Strategy For Better Learning.

REFORMASI LANDASAN MANAJEMEN BERBASIS MADRASAH Analisis Kontekstual Munculnya Gagasan Manajemen Berbasis Madrasah Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No 2/1989 DEMOKRATISASI DESENTRALISASI HAK AZAZI MANUSIA KEADILAN REFORMASI Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20/2003

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sis- diknas. 1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi. 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sis- diknas. Pasal 52 ayat (1), bahwa “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/ madrasah.”

Surat Menteri Agama nomor : MA/407/2000 tanggal 21 November 2000 yang diarahkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah yang berisi : “Kewenangan penyelenggaraan pendidikan agama (PAI) pada sekolah umum dan penyelengaraan Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah diserahkan kepada Daerah Kabupaten dan kewenangan lain di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom”

BERBAGAI LABEL INOVASI YANG MEMILIKI RUH GAGASAN MBM School Improvement Program Improving school from within Self Managing School Site-Based Management Locally-Based Curriculum Development School-Based Curriculum Development- KTSP Effective School School of the Future

ALASAN BER-MBM Kepala sekolah dan guru-guru adalah tenaga profesional yang memiliki keahlian khusus dan pengalaman profesional dalam penyelenggaraan madrasah/ sekolah dan pembelajaran. Kapasitas profesional dan proses validasi empirik merupakan esensi otonomi profesional.

MBM Kewenangan akademik madrasah/sekolah BERBAGI KEWENANGAN DALAM MANAJEMEN BERBASIS MADRASAH/SEKOLAH Kewenangan akademik madrasah/sekolah Aspirasi, Harapan, Tuntutan, Kebutuhan Orang Tua,Masyarakat/ Stakeholder lain Jaminan Mutu Kepuasan Akuntabilitas

NILAI-NILAI DASAR PENGELOLAAN MADRASAH/ SEKOLAH 1. OTONOMI PENGELOLAAN MADRASAH/SEKOLAH (perumusan kebijakan madrasah dan pengambilan keputusan – termasuk kurikulum) 2. PARTISIPASI STAKEHOLDERS MADRASAH/SEKOLAH (sesuai dengan batas-batas kewenangan) 3. TRANPARANSI PENGELOLAAN MADRASAH/SEKOLAH (program dan anggaran) 4. AKUNTABILITAS MANAJEMEN MADRASAH/SEKOLAH (doing the right things and doing things right)

INDIKATOR SEKOLAH BER-MBM 1.Partisipasi masyarakat diwadahi melalui Komite/Dewan Madrasah/Sekolah 2.Transparansi pengelolaan madrasah/sekolah (program dan anggaran) 3. Program sekolah realistik – need assessment 4.Pemahaman stakeholder mengenai visi dan misi madrasah/sekolah 5.Lingkungan fisik sekolah nyaman, terawat. 6. Iklim sekolah kondusif 7. Berorientasi mutu, penciptaan budaya mutu

INDIKATOR SEKOLAH BER-MBM (lanjutan) Meningkatnya kinerja profesional Kepala Madrasah/Sekolah dan guru Kepemimpinan sekolah berkembang demokratis – policy and decision making, planning and programming 10. Upaya memenuhi fasilitas pendukung KBM meningkat 11. Kesejahteraan guru meningkat 13. Pelayanan berorientasi pada siswa/murid. 14. Budaya konformitas dalam pengelolaan sekolah berkurang

TUJUAN MBM Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan cara memberdayakan seluruh potensi madrasah dan stakeholder-nya sesuai dengan kebijakan pemerintah dengan menerapkan kaidah-kaidah manajemen pendidikan/madrasah profesional.

MANFAAT MBM Penerapan MBM yang efektif secara spesifik mengidentifikasi beberapa manfaat spesifik dari penerapan MBS sebagai berikut (Kathleen, ERIC_Digests, downloaded April 2002). 1. Memungkinkan orang-orang yang kompeten di madrasah/sekolah untuk mengambil keputusan yang akan meningkatkan pembelajaran. 2. Memberi peluang bagi seluruh anggota madrasah/sekolah untuk terlibat dalam pengambilan keputusan penting. 3. Mendorong munculnya kreativitas dalam merancang bangun program pembelajaran. 4. Mengarahkan kembali sumber daya yang tersedia untuk mendukung tujuan yang dikembangkan di setiap madrasah/sekolah. 5. Menghasilkan rencana anggaran yang lebih realistik ketika orang tua dan guru makin menyadari keadaan keuangan madrasah/sekolah, batasan pengeluaran, dan biaya program-program madrasah/sekolah. 6. Meningkatkan motivasi guru dan mengembangkan kepemimpinan baru di semua level.