BUKU REFERENSI MATA KULIAH KEBIJAKAN PUBLIK DAN KINERJA BIROKRASI PENDIDIKAN DALAM KOMPLEKSITAS PERKEMBANGAN Dosen Pengampu: 1. Prof. Dr. H.Tb. Abin.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Jakarta, 15 Mei 2012 Kastrat FKG UI. KONSTITUSIONALITAS PENDIDIKAN TINGGI UUD 1945: hak mendapat pengajaran dan pembuatan sistem pendidikan nasional.
Advertisements

SILABUS MATA KULIAH DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN Dr. Arif Rohman, M
Pemenuhan Hak atas pendidikan terhadap anak jalanan
Implementasi dan evaluasi Kebijakan Publik
Stereokimia Pendahuluan.
Manajemen Perpustakaan
KOMUNIKASI ANTAR MANUSIA
P ENGANTAR P ENDIDIKAN Pertemuan I Selasa, 21 September 2010.
MANAJEMEN PERKANTORAN
FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK dalam Konteks The Administration of Development Irfan Ridwan Maksum.
Advertising Research Halomoan Harahap.
PERKEMBANGAN INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI 2008/2010
KEBIJAKAN PUBLIK SHINTA HAPPY YUSTIARI, S.AP, MPA.
Konferensi Nasional Komunikasi
BUKU REFERENSI KEBIJAKAN PUBLIK
Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas medan area
ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK
Prof. Dr. Ir. Nadjadji Anwar, M.Sc. Teknik Sipil ITS
Prof. DR. H.M. Iim Wasliman, M.Pd., M.Si.
Mata Kuliah: Kebijakan Publik dan Analisis Kebijakan Publik
SATUAN ACARA PERKULIAHAN
DASAR PROMOSI KESEHATAN
Implementasi Dalam konteks Studi Kebijakan
Proses kebijakan publik dalam pembangunan
Analisis Perancangan Sistem Informasi + Basis Data- IEG4B4
SATUAN ACARA PERKULIAHAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA II
Ekonomi Mikro Buku Wajib dan Buku Anjuran
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERIKANAN 2 SKS
PENGEMBANGAN KURIKULUM, SILABUS DAN RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN
Ferrel Heady Public Administration: a Comparative Perspective
PENGEMBANGAN KURIKULUM, SILABUS DAN RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN
SATUAN ACARA PERKULIAHAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA I
SILABUS MATA KULIAH MSDM
PSIKOLOGI EKSPERIMEN Pertemuan I.
ETIKA ADMINISTRASI SEMESTER 6 / A ( FEB-JULI 2017 )
MANAJEMEN STRATEGIK SEKTOR PUBLIK
Ketentuan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional
Buku Referensi Pokok: 1. Anderson (1990) Public Policy making
SOCIAL DIAGNOSIS (KerangKA PRECEDE/ PROCEED)
Ruang Lingkup Ilmu Politik
Inisialisasi Basis Data
ETIKA ADMINISTRASI SEMESTER 6 / B ( FEB-JULI 2016 )
PROMOSI KESEHATAN.
Aljabar Linier dan Matriks
MATA KULIAH KEBIJAKAN PUBLIK
MATA KULIAH KEBIJAKAN PUBLIK KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK
SILABUS KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN SOSIAL
KEBIJAKAN PUBLIK IMPLEMENTASI dan EVALUASI KEBIJAKAN
Pengertian dan Proses Kebijakan Publik
Implementasi dan Kebijakan Publik
POLITIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
MANAJEMEN PERPUSTAKAAN
Pengantar Mata kuliah Geografi Politik
MANAJEMEN KOMPENSASI PERSPEKTIF PENGERTIAN TUJUAN MMA IPB – 2009 (1)
MANAJEMEN PERPUSTAKAAN
MANAJEMEN PERPUSTAKAAN
POLITIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
Information System Ari Eko Wardoyo, ST..
Pertemuan I Selasa, 21 September 2010
INF – UNIJOYO Analisa dan Desain Berbasis Objek
ILMU PERILAKU KESEHATAN
PARADIGMA BUREAUCRATIC POLITICS
Sistem Basis Data STMIK – AUB Surakarta.
TEKNIK EVALUASI PERENCANAAN
Oleh DR. TAUFIQUROKHMAN, M.SI
MATA KULIAH SISTEM BASIS DATA
Pengantar Sistem Informasi
SOCIAL DIAGNOSIS (KerangKA PRECEDE/ PROCEED)
PENGANTAR KEBIJAKAN PUBLIK OLEH RUDIYANSYAH, S. Sos. M. AP.
Transcript presentasi:

BUKU REFERENSI MATA KULIAH KEBIJAKAN PUBLIK DAN KINERJA BIROKRASI PENDIDIKAN DALAM KOMPLEKSITAS PERKEMBANGAN Dosen Pengampu: 1. Prof. Dr. H.Tb. Abin Syamsudin,M.,MA. 2. Prof. Dr. HM. Iim Wasliman, MPd.,Msi.

1. UUD 1945 Hasil perbaikan tahun 2002. Rujukan Utama: 1. UUD 1945 Hasil perbaikan tahun 2002. 2. UU No. 20 / 2003 ttg Sisdiknas. 3. UU No. 14 / 2005 ttg Guru dan Dosen. 4. UU No. 32 / 2004 ttg Pemda. 5. UU No. 33 / 2004 ttg Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 6. UU No. 17 / 2007 ttg Renstra Pembangunan Jangka Panjang Thn 2005 - 2025. 7. Renstra Depdiknas 2006 Menjalankan Pembangun- an Pendidikan Nasional jangka Panjang 2025. 8. PP No. 19 / 2005 ttg Standar Nasional Pendidikan.

B. Rujukan Wajib: William N Dunn, (1995)Public policy Analysis. 9. PP No. 38 / 2006 ttg Pembagian Kewenangan tugas pemerintah, Pemda Prov dan Kab/Kot 10. Sekitar 30 RPP ttg Sisdiknas. 11. Sejumlah Permendiknas ttg Pendidikan. B. Rujukan Wajib: William N Dunn, (1995)Public policy Analysis. Dunn, William, N.,(1999), Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi kedua, Gajah Mada University Press. Mc. Raez (1985), Policy Analysis far Public Decicsion. Barret & Fudgel, Policy and Action. Hough Jr. (1984), Educational Policy: An Educational Survey. David Osborn, Ted Gabler, Reinventinbg Governent. Hannen Sayed, John Newman, Educational in Indonesia: From Crisis to Recovery.

Buku Referensi pembantu: 1. Anderson (1990) Public Policy making 2. Merilee Grindle (1988), Politics and Policy Implementation in the third world 3. George edwards III (1980), Implementing Public policy 5. Randall Ripley & Grace Franklin (1987), bureaucracy and Policy Implementation 6. Kenneth Dolbeare (1987), Policy evaluations 7. Daniel Mazmanian, Paul Sabatier(1986), Implementation and Public Policy 8. Pressman & Wildavsky, (1988), Implementation 9. Wayne Parsons (2005), Pengantar dan praktek Analisis Kebijaakan

Buku Referensi pembantu : 1. Ryan Nugroho, (2003), Kebijakan Publik, formulasi, Implementasi dan evaluasi 2. Budi Winarno, (2001),Kebijakan Publik 3. Fadillah Putra,(2002) Paradigma kritis dalam studi Kebijakan Publik 4. Samodra Wibowo, dkk,(1994) Evaluasi Kebijakan Publik 5. AG Subarsono,(2005) Analisis Kebijakan Publik 6. Solichin Abdulwahab(1998), Analisis Kebiajakan Publik dari formulasi ke implementasi 7. Hessel Nogi Tangkilisan,(2003) Evaluasi kebijakan Publik 8. Edi Suharto (2005), Analisis kebijakan Publik 9. Jalal, Fasli & Supriadi, Dedi, (2001), Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah, PT Mitra Gama Widya. 10. Osborne, DavId, & Gaelbler, Ted, (1995), Mewirausahakan Birokrasi, PT Pustaka Binaman Presindo.

Buku Referensi Pembantu: 10. Bray,Mark & Thomas R. Murray,(1998), Financing of Education in Indonesia, Asian Development Bank. 11. Dunn, William N.,(1999), Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi kedua, Gajah Mada University Press. 12. Heidenheimer, Dkk., (1990), Comparative Public Policy, The Politics of Social Choice in America, Europe, and Japan, Third Edition, ST. Martin’s Press, New York. 13. Hill, Michael, (1993), The Policy Process in The Modern State, Third Edition, Prentice Hall, Paris. 14. McNay, Ian & Ozga, Jenny, (1985), Policy Making in Education The Breakdown of Consensus, Pergamon Press. 15. Jones, Charles, O., (1984), An Introduction to The Study of Public Policy, Third Edition, Brooks/Cole Publishing Company, Monterey, California.

Buku Referensi Pembantu: 11. Shane, Harold, G., (1984), Arti Pendidikan Bagi Masa Depan, Pustekom Depdikbud dan CV Rajawali, Jakarta. 12. Tilaar,HAR.,& Nugroho,Riant, (2008) Kebijakan Pendidikan, Pustaka Pelajar. 13. Zymelman, Manuel, (1973), Financing and Efficiency in Education, Reference for Administration and Policymaking, The Nimrod Press, Boston. Refenensi lainnya dapat dicari sendiri baik di Jurnal Internasional maupun di buku-buku di Google