DISKRIPSI PEREKONOMIAN INDONESIA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Hasil Diskusi Definisi Otonomi Daerah
Advertisements

Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
1. Secara geografis Indonesia terletak antara : a. 6 o 08’ lintang utara b ’ Lintang Selatan c. 94 o 45 bujur timur d ’ bujur barat.
Otonomi Daerah.
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
Negara Maju dan Negara Berkembang
PERUBAHAN UU NO. 24 TAHUN 1992 DAN PENYUSUNAN RTRW PULAU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN Oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen.
DISKRIPSI PEREKONOMIAN INDONESIA
MEMBUAT MEDIA PENGAJARAN
Wawasan Nusantara.
Keragaman dan Karakteristik Negara Berkembang
SMP Kelas 3 Semester 1 BAB I
NEGARA BERKEMBANG DAN NEGARA MAJU.
Politik Luar Negeri Indonesia
PERAIRAN INDONESIA.
Perkembangan Koperasi di Era Reformasi
Pendekatan Pembangunan Wilayah
Pembangunan Komparatif: Perbedaan dan Persamaan di Antara Negara Berkembang Ekonomi Pembangunan.
GEOSTRATEGI INDONESIA
XII. PERKEMBANGAN KOPERASI DI NEGARA BERKEMBANG
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DOSEN : H. R MARWAN INDRA SAPUTRA,SE. Msi/ Aris T,SE.MM.
Otonomi Daerah (Dalam Konteks Perencanaan Pembangunan Wilayah)
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
POLSTRANAS.
PROVINSI KEPULAUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH Dr
Adalah cara suatu negara untuk mengatur dan mengorganisasikan kegiatan ekonomi sesuai ideologi negaranya dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.
Wawasan Nusantara.
Modul / Tatap Muka 11 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO Pendahuluan
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
SELAMAT DATANG PADA TUTORIAL TATAP MUKA MATAKULIAH IPEM4208
KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL
PEREKONOMIAN INDONESIA
PEREKONOMIAN INDONESIA
GEOSTRATEGI INDONESIA
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
Negara Maju Negara Berkembang
Teori dan Permasalahan Pembangunan Ekonomi
OTONOMI DAERAH Definisi otonomi daerah  kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL.
MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
POLITIK PEMBANGUNAN HUKUM
Geopolitik Indonesia (Wawasan Nusantara)
Pendidikan Kewarganegaraan
KELOMPOK 8 IRFAN EKO W A FAJAR TRI K A
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
PB. 4 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
OTONOMI DAERAH Desi Harsanti Pinuji.
Disusun Oleh Pipit Fitriyani, S.Pd
KELOMPOK 3: OTONOMI DAERAH.
ASSALAMUALAIKUM .
DR.Suharto,SH.,M.Hum.
ISU DAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
Strategi Pembangunan Nasional untuk Menjadi Negara Maju
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
DISKRIPSI PEREKONOMIAN INDONESIA
OTONOMI DAERAH KELOMPOK 10: MUHAMMAD DURROSYIDIN MUHAMMAD IKHSAN RIZAM
Negara Maju dan Negara Berkembang
PELUANG PROFESI AHLI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
DISKRIPSI PEREKONOMIAN INDONESIA
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
Ketahanan Pangan dan Gizi Ade Saputra Nasution. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun.
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
PERAIRAN INDONESIA. ASPEK KEWILAYAHAN Dasar aspek kewilayahan tentang pemikiran akan wawasan nusantara yaitu didasarkan atas letak geografis yaitu batas-batas.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 4 Dr. Ratna Wardhani
Transcript presentasi:

DISKRIPSI PEREKONOMIAN INDONESIA

A. KONDISI ALAM DAN GEOGRAFIS 1. Secara geografis Indonesia terletak antara : a. 6o08’ lintang utara b. 110 15’ Lintang Selatan c. 94o45 bujur timur d. 1410 05’ bujur barat 2. Indonesia merupakan negara republik (NKRI), yang terdiri dari : a. 33 Propensi dengan tambahan 3 propensi (kepulauan riu , sulawesi barat & irian jaya barat) b. Satu propensi terdiri dari : 349 kabupaten, 91 kota, 5.641 kecematan dan 71.555 desa 3. Indonesia merupakan negara tropis, hanya mengenal dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau

4. Indonesia merupakan negara bahari karena sebagian besar luas wilayahnya merupakan lautan yaitu 7,9 juta km2 atau + 81 % dari luas wilayah keseluruhan dan sudah termasuk Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) 5. Indonesia mempunyai kelembaban cukup tinggi 61,53o C – 80,98o C dan kondisi suhu udara berkisar antara 24,16o C – 31,35o C 6. Curah hujan berkisar antara 996,60 mm – 4,927 mm dan kecepatan angin di selruh wilayah relatif cukup merata antara 2,48 km/jam – 21 km/jam

B. KARAKTERISTIK PEREKONOMIAN INDONESIA Perekonomian Indonesia memiliki ciri yang khas yang berbeda dengan negara yang lain, dimana peran pemerintah dalam mengendalikan lini kehidupan masyarakatnya terlalu besar terutama dimulai sejak rezim orde baru berkuasa. Masa awal kemerdekaan Indonesia sangat menentang sistem perekonomian kapitalis dan liberalisasi dan condong ke ideologi politik dan sosialis Indonesia merupakan negara berpenduduk terbanyak no 5 didunia setelah negara RRC, India, Rusia dan AS. 2/3 jumlah penduduknya tinggal di Jawa, Madura dan Bali yang merupakan 7% dari keseluruhan daratan. Tingkat kepadatan penduduknya di jawa hampir 2 x lipat di bandingkan dengan kepadatan penduduk di Eropa (belgia)

4. Fakta menunjukkan perekonomian Indonesia mewarisi dualistik sifat perekonomiannya yaitu a. Sektor modern (perkebunan, pertambangan dan perindustian besar) b. Sektor tradisional (pertanian, kerajinan tangan dan perdagangan kecil tradisional) Menurut Boeke Aspek pendapatan dan kekayaan Indonesia termasuk rendah dibandingkan dengan negara lain walau kekayaan alam melimpah . Kemampuan pengadaan dan pembangunan sarana prasarana infrastrukrul juga rendah, disebabkan oleh : a. Rendahnya pendapatan per kapita masyarakat b. Mismanajamen pembangunan sosial dan politik yang menyebabkan terbelengkainya agenda pembangunan ekonomi terutama pada saat Orde lama dan Orde baru c. Maraknya praktek KKN Menurut Prof. Samitro

C. PEREKONOMIAN INDONESIA DALAM KONSTELASI PEREKONOMIAN DUNIA Indonesia sebagai suatu negara berkembang dan memiliki sumber daya ekonomi serta terletak pada jalur geografis perdagangan internasional Sebagai bagian dari kominitas ekonomi global, Indonesia berkepentingan untuk selalu membina hubungan ekonomi terutama terhadap negara lain yang sebagai anggota forum kerjasama ekonomi multilateral organisasi perdagangan dunia (WTO), Kerja sama ekonomi regional asia pasifik (APEC) serta kerjasama ekonomi regional wilayah bebas perdagangan ASEAN (ASEAN AFTA).

3. Perdagangan internasional meliputi aktivitas ekspor dan inpor barang dan jasa. Danpak positifnya adalah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan produktifitas faktor-faktor produksi dan pemanfaatan skala ekonomi domistik disamping menjadi media transfer teknologi antar negara Realokasi sumber daya ekonomi dan efektifitas pemanfaatan skala ekonomi dari perushaaan pengekspor

D. PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Perencanaan pembangunan di era reformasi merupakan tuntutan masyarakat untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan ekonomi. Landasan yuridis dalam menyusun Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) meliputi beberapa aspek : a. Amandemen keempat UUD 1945 tentang tidak ada rumusan GBHN yang menyangkut kebijakan desentralisasi pembangunan, Pemilihan presiden secara langsung dan PILKADA dilakukan secara langsung dan demokratis. b. Reformasi pemerintah daerah menyangkut UU No. 32 2004 tentang desentralisasi, otoda dan UU No. 33 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah c. Reformasi pengelolaan keungan negara

3. Landasan filosofis dalam penyusunan SPPN adalah a. Cita-cita nasional sesuai yang tercantum pada pembukaan UUD 1945 b. Tugas pokok setelah kemerdekaan c. Agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efesien dan bersasaran 4. Tahapan penyusunan SPPN a. membuat rencana kerja b. Penetapan rencana kerja c. Pengendalian rencana kerja d. Evaluasi kinerja Sppn = sitem perencanaan pembangunan nasional

Mekanisme dan aturan dalam proses perencanaan pembangunan dilakukan melalui a. Proses langsung. Contoh Pilpres dan Pilkada secara langsung b. Proses Teknokrasi Yaitu rencana disusun menggunakan kerangka berfikir ilmiah dengan tetap memperhatikan aspirasi dari masyarakat. c. Proses partisipasi Yaitu rencana disusun dengan melibatkan & menjaring aspirasi semua pihak yang berkepentingan terhadap pebangunan d. Proses bottom up dan top down Yaitu rencana pembangunan disusun oleh politik seperti Pilpres & Pilkada yang dilaksanakan pemerintah dengan tetap mengacu pada unsur musyawarah.

E. STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL Penyusunan strategi pembangunan nasional dilakukan sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu meningkatkan taraf hidup & kesejahteraan rakyat Indonesia. Tahapan pembangunan nasional dilakukan dengan cara : a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 3. Strategi pembangunan nasional dilakukan dengan mengacu pada : a. Di laksanakan dengan berkelanjutan b. dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat

F. MASALAH & KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL Permasalahan pokok pembangunan di Indonesia adalah : a. Tingginya jumlah pengangguran dan penduduk misikin b. Rendahnya kuwalitas SDM c. Kesenjangan pembangunan antar kelompok, wilayah dan daerah e. Menurunnya kuwalitas SDM & lingkungan hidup f. Rendahnya penegakan hukum dan keadilan g. Tingginya angka kejahatan dan masih adanya pontensi konfilk orisontal h. Ancaman saparatisme & rendahnya kemampuan Hankam i. Kelembagaan demokrasi yang masih lemah

WASSALAMU'ALAKUM TRIMA KASIH