Institusi Kebijakan Mata Kuliah Kebijakan Publik

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Policy-Making Sebagai Pelaksanan Fungsi Governance.
Advertisements

1. PERAN DAN FUNGSI PEMERINTAH
KEUANGAN NEGARA DAN PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN
Teori Organisasi dan Manajemen Publik
LKM SEBAGAI LEMBAGA PIMPINAN KOLEKTIF MASYARAKAT WARGA PARWOTO.
SOP 212 Sistem Politik Indonesia
FILOSOFI DAN POKOK POKOK UU KIP
Konsep Ilmu Politik Negara (State) Kekuasaan (Power)
Bambang Cipto Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Ethics and Social Responsibility
KEBIJAKAN PUBLIK.
LIBERALISME.
DEMOKRASI LOKAL MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL
TEORI PUBLIC CHOICE (PILIHAN PUBLIK)
Oleh: Ratri Istania, SIP, MA Semester Gasal STIA LAN Jakarta 2012
KETERLEKATAN PERILAKU EKONOMI
MATA KULIAH KEBIJAKAN PUBLIK
LAHIRNYA ORG. PERDAGANGAN MULTILATERAL DARI HAVANA KE MARAKESH
Week 9: Political Economy of Mass Media Week 9: Political Economy of Mass Media By Drs. Rendro D. Soehoed, MSi. Institut Bisnis & Informatika Indonesia.
EKONOMI KELEMBAGAAN Ekonomi kelembagaan adalah paradigma baru dalam ilmu ekonomi yang melihat kelembagaan (rule of the game) berperan sentral dalam membentuk.
REVIEW ON PUBLIC FINANCE
Pekan I ‘’Ekonomi Media’’
Aktor-aktor Yang Terlibat dalam
Oleh: Ricky W. Griffin Ronald J. Ebert
Materi Batasan umum Manajemen Kesehatan Manajemen Mutu Pelayanan
Luas Lingkup Kebijakan Publik
Sistem Perdagangan Internasional
MANAJEMEN BIROKRASI PERUSAHAAN MILIK NEGARA
Ruang Lingkup Ilmu Politik Pengantar Ilmu Politik
PENGANTAR ILMU POLITIK
PELAKU KEGIATAN EKONOMI DI INDONESIA
Konsep Pemerintahan Daerah
SISTEM PEMERINTAHAN Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari
Perbedaan Organisasi Sektor Publik dan Swasta Secara Umum
KELOMPOK BAB 3 Menganalisis Kewenangan Lembaga-Lembaga
Regulasi, etik dan media
PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK (POLICY FORMULATION)
MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL DOSEN: RATRI ISTANIA, SIP, MA
Ruang Lingkup Ilmu Politik
KEBIJAKAN PUBLIK “PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN”
Konsep Pemerintahan Daerah
Hertiana Ikasari, SE, MSi
Pengantar Ilmu Politik Identifikasi Struktur Politik
MATA KULIAH KEBIJAKAN PUBLIK
MATA KULIAH KEBIJAKAN PUBLIK KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK
MANAJEMEN BIROKRASI DITA DONNA BALANTIKA ( )
KEBIJAKAN EKONOMI PUBLIK
Korupsi dan Penegakan Hukum
What is Public Choice Theory
REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN GOOD GOVERMENT
Pengantar Ilmu Politik Identifikasi Struktur Politik
POKOK BAHASAN TIPE PROPERTY RIGHTS HAK KEPEMILIKAN DAN SISTEM EKONOMI
Oleh : Erick E Abednego 11/315703/EK/18501
MODEL KEBIJAKAN PUBLIK Mata Kuliah Kebijakan Publik
Pengantar Ilmu Politik Sistem Pemilu dan Kepartaian
TINJAUAN HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK (E-COMMERCE)
TEORI SEKTOR PUBLIK
ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA DAN RUANG LINGKUPNYA
Kebijakan Publik Manca Negara
Dosen: Ratri Istania, SIP, MA
Partai Politik dan Sistem Kepartaian
Ruang Lingkup Ilmu Politik
B U M N Materi 10 DITIYA HIMAWATI, SE., MM. KAPITA SELEKTA KEUANGAN
PENGELOLAAN ASSET NEGARA : PENGELOLAAN ASSET NEGARA : Introduksi ASAHI MARET Oleh : DRS. SISWO SUJANTO, DEA JAKARTA, 11 MARET 2015 ASOSIASI AUDITOR.
AKUNTABILITAS PNS DARI : ANDI DJ. KONGGOASA,SH.MH
Kebijakan Publik “terminasi kebijakan”
A P B N.
Pembela HAM atas lingkungan &bentuk pelanggaran ham
Pembiayaan Kesehatan Daerah dan Perannya pasca UU BPJS
Ruang Lingkup MENJADI PNS YANG AKUNTABEL KONSEP AKUNTABILITAS MEKANISME AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS DALAM KONTEKS MENJADI PNS YANG AKUNTABEL 3 PENDAHULUAN.
Transcript presentasi:

Institusi Kebijakan Mata Kuliah Kebijakan Publik Dosen: Ratri Istania, SIP, MA Semester Gasal 2012 STIA LAN Jakarta

Aktor Kebijakan Pejabat Terpilih (elected official) Pegawai yang Ditunjuk (appointed official) Kelompok Kepentingan (interest groups) Research Organization Mass Media

Institusi Kebijakan Organisasi Dalam Sistem internasional Organisasi Dalam Negara Organisasi Dalam Masyarakat

Organisasi Dalam Negara (Organization of the State) Pembagian kekuasaan antara pemerintah dalam negara Terjadi pada negara federal (ada 2 level pemerintah yang otonom) Kebijakan pemerintah federal dan state mungkin kontroversial Kebijakan pusat perlu persetujuan dari state Pembagian kekuasaan dalam negara (legislatif, eksekutif, yudikatif) Hubungan antar lembaga diatur dengan UUD Berbeda antara sistem presidensiil dan parlementer Peran anggota

Organisasi Dalam Negara (Organization of the State)…… [cont’d] Struktur Birokrasi Punya pengaruh kuat, khususnya pada level sektoral Perlu mandat yang jelas, etos profesional, dan support dari politikus untuk kegiatan sehari-hari

Organisasi Dalam Masyarakat Kelompok Bisnis Merupakan kelompok paling kuat dalam mempengaruhi kebijakan Punya pengaruh sejak masa kampanye Keterlibatannya dipengaruhi oleh budaya politik Kelompok Pekerja Punya posisi yang juga kuat Merujuk pada peran serikat pekerja Membutuhkan organisasi pusat untuk menggerakan pekerja

Organisasi Dalam Sistem Internasional Sulit menolak pengaruh internasional karena terikat hub internasional Kemungkinan mengabaikan tergantung kekuatan memaksa organisasi internasional dan isu kebijakan Contoh: Organisasi Perdagangan Internasional: WTO Organisasi Keuangan Internasional: World Bank, IMF

Instrumen Kebijakan Merupakan alat kebijakan yang dipakai pemerintah dalam merealisasikan suatu kebijakan

Security Policy Sumber: http://www.google.co.id/imgres?q=policy+organization&start=74&um=1&hl=id&client=firefox-a&sa=N&rls=org.mozilla:en-US:official&biw=1280&bih=859&tbm=isch&tbnid=BwelD-yWeRc2iM:&imgrefurl=http://www.kantei.go.jp/foreign/it/security/2001/g3.html&docid=qaUJsHjfuOhhIM&imgurl=http://www.kantei.go.jp/foreign/it/security/2001/images/fig3.gif&w=427&h=364&ei=JO2DT4bqKILsrAeRwOXQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=996&vpy=468&dur=8105&hovh=207&hovw=243&tx=124&ty=108&sig=102232491271447029647&page=4&tbnh=153&tbnw=179&ndsp=26&ved=1t:429,r:15,s:74,i:37 (diakses, 3 April 2012)

Instrumen Kebijakan Voluntary Instruments Compulsory Instruments Mixed Instruments

1. Voluntary Instruments Karakteristik: dasar kegiatan sukarela, keterlibatan pemerintah sangat kecil Contoh: Keluarga dan Communities Organisasi sukarela (tidak memperhitungkan untung rugi) Panti asuhan, kelompok pecinta alam Mekanisme pasar Hubungan antara konsumen dan produsen Sangat diperlukan dalam situasi tertentu Sesuai dalam penyediaan private goods Prinsip exludibility bagi yang tak mampu bayar

2. Compulsory Instruments Instrumen yang bersifat memaksa baik individu, kelompok maupun badan/lembaga Contoh: Regulasi/Peraturan Yaitu ketentuan yang dikeluarkan pemerintah yang harus diperhitungkan dengan target yang akan dicapai Kegagalan dalam menjalankan akan terkena sanksi Bentuk: hukum UU, PP

2. Compulsory Instruments…[cont’d] BUMN Karakteristik: public ownership, kontrol pemerintah, menghasilkan produk yang tidak dapat dihasilkan swasta Instrumen paling efisien untuk kebijakan ekonomi Direct provision Layanan yang diberikan langsung oleh pemerintah dengan menggunakan anggaran negara Contoh: hankam, hubungan diplomatik, pendidikan, kepolisian, dll.

3. Mixed Instruments Kombinasi antara voluntary dan compulsory instruments Informasi Subsidi Auction of property right Pajak dan user charges

Level of State Involvement A Spectrum of Policy Instruments Sumber: Howlett and Ramesh, 1995 Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem, Oxford University Press, Toronto Information and Exhortation Auction of Property Rights Tax and User Charges Subsidies Public Enterprises Direct Provision Regulation Voluntary Organizations Family and Community Private Markets Level of State Involvement LOW HIGH Voluntary Instruments Mixed Instruments Compulsory Instruments