PENYELESAIAN SENGKETA DALAM WTO

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
EKSISTENSI SMALL CLAIM COURT DALAM SISTEM HUKUM ACARA PERDATA
Advertisements

Penangganan Keluhan Dan Pemulihan Layanan
TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN Oleh : Rizki Amelia Sari ( ) Rahfina ( )
Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
PERLINDUNGAN KONSUMEN UU NO. 8/1999
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 403/KMK.06/2013
Audit Sumber Daya Manusia
PERADILAN PAJAK Pertemuan 4.
FILOSOFI DAN POKOK POKOK UU KIP
Perlindungan Konsumen Bisnis Online & Transaksi Elektronik
STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA DI WTO
MEKANISME HAM PBB.
Sekolah Tinggi Ilmu Adminitrasi Mandala Indonesia
PENGADILAN PAJAK.
MSDM – Handout 13 Serikat Pekerja dan Hubungan Industrial
BAB V KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF, DELEGASI DAN PEMBERDAYAAN
KOMNAS HAM.
HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN XII) PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL copyright by Elok Hikmawati.
PERLINDUNGAN KORBAN DALAM REGULASI
PENYELESAIAN SENGKETA
PERMA NO. 1 TAHUN 2002 TENTANG ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK SLA
BAGAIMANA ANDA MENJADI KONSUMEN YANG CERDAS
LAHIRNYA ORG. PERDAGANGAN MULTILATERAL DARI HAVANA KE MARAKESH
Metode Penyelesaian Sengketa dalam Bisnis
HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA
ASPEK HPI DALAM JUAL BELI INTERNASIONAL DAN PENYELESAIAN SENGKETA
Gugatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
OPTIMALISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PENYELESAIAN SENGKETA
BANK INDONESIA - II.
PERDAGANGAN PANGAN.
Supply Chain Management (SCM) E-Business dan Supply Chain
legal aspek produk teknik informatika & komunikasi -HAK MEREK (2)-
Aspek Hukum Dalam Bisnis
Beberapa Masalah Eksekusi Putusan Komisi Informasi
Pertemuan ke-3 Oleh : Mariyana Widiastuti
Perlindungan konsumen
Kekuasaan dan Politik Dr. Herman Ruslim.
STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA DI WTO
PRINSIP PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI
ASPEK HPI DALAM JUAL BELI INTERNASIONAL DAN PENYELESAIAN SENGKETA
CITIZEN JOURNALISM Pertemuan 9.
Advokasi Litigasi.
Penegakan Hukum Persaingan Usaha
Pengadilan Pajak Pengadilan Pajak Gugatan Banding
MENGAMBIL KEPUTUSAN Seorang wirausaha harus kreatif, terutama dalam mengambil keputusan. Kemampuan mengambil keputusan inilah yang membedakan seorang wirausaha.
METODE-METODE PRAKTEK PEKERJAAN SOSIAL I HAKEKAT PEKERJAAN SOSIAL
NEGOSIASI.
CHOICE AND LIFE Kebijakan Mengenai Aborsi Studi Kasus di Amerika
SIMULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Penegakan HAKI di Indonesia
9 PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN KOPERASI.
Kasus Sengketa Merek IPad Perusahaan Apple dengan Proview Technology
KONSUMEN DALAM BISNIS GIOFEDI RAUF, SH.,MH..
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
tentang PERLINDUNGAN KONSUMEN
PERLINDUNGAN KONSUMEN UU NO. 8 TAHUN 1999
Perlindungan Konsumen
ASPEK HPI DALAM JUAL BELI INTERNASIONAL DAN PENYELESAIAN SENGKETA
HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA
MSDM – Handout 13 Serikat Pekerja dan Hubungan Industrial.
MANAJEMEN KOMPENSASI DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Pengertian Sengketa Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia Berarti pertentangan atau konflik, Konflik.
EVALUASI KINERJA “ Proses Evaluasi Kinerja” Kelompok : Qhoirunnisa Sajadah Galih Bayu Aji Sarbini Budiyanto.
Standar Profesional Akuntan Publik dan Kode Etik Akuntan Indonesia
Penyelesaian sengketa
Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien
SOSIALISASI PELANGGARAN PEMILU Zulham Efendi Irfan. BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI ACEH
Transcript presentasi:

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM WTO

Suatu sistem yang berdasarkan pada peraturan tidak akan banyak membawa arti jika tidak mempunyai mekanisme penyelesaian sengketa WTO menekankan pentingnya kepatuhan hukum WTO dan membuat sistem perdagangan jadi lebih aman dan dapa diprediksi Namun demikian WTO tetap mengutamakan konsultasi sebagai upaya awal penyelsaian sengketa

Sengketa dalam WTO Ketika suatu negara menetapkan kebijakan perdagangan tertentu yang bertentangan dengan komitmennya di WTO Kebijakan yang merugikan kepentingan negara lain

Prinsip-prinsip penyelesaian sengketa Aksi multilateral Adil Cepat Efektif Saling menguntungkan

Proses penyelesaian sengketa Penyelesaian sengketa menjadi tanggung jawab DSB. DSB adalah satu-satunya badan yang memiliki otoritas membentuk panel, yang terdiri dari para ahli yang bertugas menelaah kasus Panel adalah para ahli yang bertugas menelaah kasus (terdiri dari 3-5 orang) kemdian membuat laporan ke DSB, panel dipilih oleh para pihak. DSB dapat juga menolak atau menerima keputusan pada tingkat banding DSB memonitor pelaksanaan putusan-putusan dan rekomendasi, serta memiliki wewenanguntuk mengesahkan retaliasi jika suatu negara tidak memenuhi putusan.

PROSES PANEL Konsultasi Panel jika konsultasi mengalami kegagalan, negara yang mengajukan gugatan dapat meminta dibentuknya suatu panel. Negara tergugat dapat merintangi pembuatan panel 1 kali. Panel membantu DSB membuat keputusan, berdasarkan peraturan-peraturan dalam WTO

Tahapan kerja Panel Para pihak mengajukan pendapat kepada panel secara tertulis Dengar pendapat I Rebuttal Exsperts, menjelaskan hal2 yang bersifat tekhnis dan butuh keahlian tertentu Draft I, dan untuk ditanggapi para pihak dalam waktu 2 minggu Interim report, di review para pihak Review Final report, tidak hanya ke para pihak tetapi juga ke selruh anggota WTO LAPORAN AKHIR

BANDING Banding ditujukan hanya untuk membuktikan legal bases, tidak lagi masalah bukti yang bersifat fakta Diteliti oleh AB yang ditetapkan oleh DSB Keputusan AB : mennda, merubah, ataupun memmutar balikkan temuan-temuan dan keputusan panel. DSB dapat menerima ataupun menolak banding

Keputusan panel Jika suatu negara telah melanggar aturan WTO, maka negara tersebu harus segera mengoreksi kesalahannya Ada juga dalam bentk kompensasi atau harus membayar retaliasi dalam bentuk konsesi atau akses pasar Sekiranya putusan tersebt sulit dilakukan negara yg kalah, maka mendapat keringanan reasoneble period of time, jika belum mampu juga maka harus ad aperundingan lebih lanjut dengan negara penggugat Jika tidak terlaksanan juga, negara penggugat dengan ijin DSB, menerapkan sanksi kepada negara tergugat