Pertemuan 15 Citizen’s Charter.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERENCANAAN STRATEGIS UNTUK ORGANISASI NON-PROFIT
Advertisements

SEMINAR: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Assalamualaikum wr.wb. Auliya Putri Nichasella Wahyudha Kahfi Mochammad Aburizal Bakri Irfan Nurcahyo Utomo Silvanus Adimanto.
ASPEK HUKUM E-BUSINESS
Pentingnya menentukan kebutuhan pelatihan dalam layanan sektor untuk meningkatkan pemberian pelatihan dan pencapaian manfaat maksimal untuk laba atas investasi.
Paradigma Ilmu Administrasi Negara
Modern Licensing Penyelenggara Jasa Telekomunikasi
TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL
Perlindungan Konsumen Bisnis Online & Transaksi Elektronik
MANAJEMEN PEMASARAN NILAI PELANGGAN, KEPUASAN PELANGGAN
Lembaga keuangan Internasional Anggota :
Oleh : Dr. Tjahjanulin Domai, MS
GOOD GOVERNANCE.
TRANSPARANSI & KEPENTINGAN UMUM
MANAJEMEN STRATEGIK KULIAH II
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK PEMAHAMAN KONSEPSI DASAR
SHINTA HAPPY YUSTIARI, S.AP, MPA
Yudhi Setiawan, S.H., M.Hum Dalam Segi Hukum Pembiayaan Konsumen
Konsep pelayanan publik
ISU DAN TREND PEMIKIRAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK MODERN
KONSEP NEW PUBLIC MANAGEMENT
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
PENGANTAR PERSAINGAN PERUSAHAAN. Subyek Hukum dan Obyek Hukum  Subyek Hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban yang memiliki.
Hukum dalam Definisi Antropologis
Referensi. referensi PERLINDUNGAN KONSUMEN Oleh : Shandy Christianto
Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Modern Licensing Penyelenggara Jasa Telekomunikasi
The New Public Service.
Peran Ombudsman RI dalam pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia (sesuai UU No. 37/2008 ttg Ombudsman RI dan UU No. 25/2009 ttg Pelayanan.
A. Segi Hukum Perdata Pada setiap kegiatan usaha pembiayaan, termasuk juga kartu kredit, inisiatif mengadakan hubungan kontraktual berasal dari para pihak.
Pertemuan 06 Hak Dan Kewajiban Fiskus (Direktorat Jendral Pajak)
Konsep Dasar MATERI - 1.
Reformasi Administrasi dan Good Governance di Indonesia
TRANSPARANSI & KEPENTINGAN UMUM
KONSEP ELECTRONIC GOVERNMENT
REFORMASI ADM DAN GOOD GOVERNANCE, AKUNTABILITAS
TRANSPARANSI & KEPENTINGAN UMUM
MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI
Pertemuan 4-5 Pengembangan Sistem Pelayanan Yang Berorientasi Pada Kepentingan Pelanggan.
Ferrel Heady Public Administration: a Comparative Perspective
PEMERINTAHAN ELEKTRONIK
TEORI DAN ASAS PEMUNGUTAN PAJAK
GARIS BESAR POKOK PENGAJARAN HUKUM TATA PEMERINTAHAN
Konsep pelayanan publik
PENERAPAN BALANCED SCORECARD DI PERPUSTAKAAN
UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS KETERBUKAAN DAN UPAYA PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE Satria Prayoga,S.H.,M.H., Dosen HAN &
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK PEMAHAMAN KONSEPSI DASAR
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
ASPEK HUKUM E-BUSINESS
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN JURUSAN: EKONOMI PEMBANGUNAN
Administrasi Pembangunan Dalam Konsep Kekinian
Perubahan Dalam Pelayanan Publik
PERENCANAAN STRATEGIS UNTUK ORGANISASI NON-PROFIT
PELAYANAN PUBLIK DIAN ISKANDAR.
Manajemen Pelayanan Umum (Publik)
PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM SISTEM POLITIK (K9 & K10)
SILABUS CIVIC DAN PANCASILA
Mata kuliah : F Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
ANJAK PIUTANG.
Agied Dharmayantie ( ) Anita Rosalin Hutahayan ( ) Ari Kleryyanti ( )
Materi-4 Pengantar Ilmu Politik INSTITUSI POLITIK
APLIKASI SIBER DI BIDANG PEMERINTAHAN
Oleh : Faik Agiwahyuanto
DEMOKRASI INDONESIA DAN MASYARAKAT MADANI
MANAJEMEN PEMASARAN NILAI PELANGGAN, KEPUASAN PELANGGAN
Universitas Kanjuruhan Malang
RR. Dewi Nilamsari S.Si., M.Kom. #01
PANDUAN MENGENAI PIAGAM PELANGGAN
PENYUSUNAN PROGRAM PELATIHAN
Transcript presentasi:

Pertemuan 15 Citizen’s Charter

Konsepsi Citizen’s Charter Citizen’s Charter pertama kali diperkenalkan di Inggris pada zamannya Perdana Menteri Margareth thatcher. Pada awalnya ini adalah merupakan suatu dokumen yang didalamnya disebutkan hak-hak dan kewajiban yang melekat baik dalam diri providers maupu dalam diri costumers.

Dalam perkembangannya, dalam dokumen tersebut disebutkan pula sanksi-sanksi apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya. Seiring dengan perkembangan konsep dan teori manajemen strategis, dalam citizen’s charter juga disebutkan visi dan misi organisasi penyelenggara jasa pelayanan dan juga visi misi pelayanan organisasi tersebut.

Istilah citizen’s charter sempat dinilai salah kaprah, karena piagam atau kontrak ini (charter) sebenarnya ditujukan kepada pengguna jasa atau klien saja, dan bukannya ditujukan kepada seluruh warga negara (citizen). Istilah salah kaprah ini justru menjadi sangat populer dan banyak diterapkan di berbagai negara, terutama di negara-negara persemakmuran.

Menyadari bahwa citizen’s charter adalah istilah yang salah kaprah atau kurang tepat, di tahun 1999 pemerintah Inggris dari Partai Buruh mengganti program citizen’s charter menjadi program Service First.

Denhardt & Denhardt (2003) dalam buku Governance, Administration and Development making the State Work, kembali menegaskan bahwa pelayanan publik seharusnya tidak hanya berfokus kepada kepentingan pelanggan atau pengguna jasa (customer atau client) tetapi harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat atau warga negara (citizen)

Pada saat ini citizen’s charter sering juga disebut sebagai customers’s charter, client’s charter atau kontrak layanan atau piagam pelayanan. Salah satu contoh citizen’s charter yang lengkap adalah citizen’s charter yang dibuat oleh National Land Agency Jamaica, didalamnya tidak hanya menjelaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat dalam diri customers dan providers, tapi juga menjelaskan jenis pelayanan yang diberikan, mekanisme penyampaian keluhan dan disertai dengan pengantar.