Pengelolaan Kekayaan Negara

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

INTENSITAS DAN KUALITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

Advertisements

D. Pertanggungjawaban APBN dan APBD

KONSEP DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA

KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

1 MODUL PSAP NO. 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.

AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Hukum Keuangan Negara.

TINJAUAN UMUM AUDIT KEUANGAN NEGARA

AUDIT PENERIMAAN NEGARA

Anggaran Negara. APBN(D) menurut UU no. 17/2003 Adalah rencana keuangan tahunan pemerintah neara yang disetujui DPR(D)

Pertemuan 5 APBN & APBD.

1 OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.

PSAP NO. 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Akuntansi Keuangan Daerah Sebagai Bagian dari Manajemen Keuangan Daerah Siti Khairani.

Penghapusan Piutang Negara

PSAP 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tentang Keuangan Negara

HUKUM KEUANGAN NEGARA TIM PENGAJAR.

Penagihan Piutang Negara (tanpa Surat Paksa)

STRUKTUR APBD KELOMPOK 2: Rahadian Dimas A Fauzi Adi Kurniawan

ADMINISTRASI KEUANGAN

KERANGKA LEGAL FORMAL Tentang KEUANGAN

PENDAPATAN DAN PENGELUARAN NEGARA/DAERAH

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

PENGANTAR PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM

Matkul: AKPD Pertemuan 2: Pengelolaan Keuangan Daerah

SISTEM AKUNTANSI PEMBELIAN

MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH

KEBIJAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Pertemuan 15 Keuangan Desa.

RERANGKA KERJA AUDIT SEKTOR PUBLIK

KEUANGAN NEGARA KULIAH KE 3.

KEUANGAN NEGARA DAN PENGELOLAANNYA

PEMERIKSAAN, PENGELOLAAN, DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA/DAERAH

HUKUM ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA

Unduh bahan dari Internet

AUDIT MANAJEMEN FUNGSI KEUANGAN

Tentang Keuangan Negara

OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH

KEUANGAN NEGARA Nama Kelompok: Ruth Patricia ( )

Badan Usaha Milik Negara / Daerah.

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

KEUANGAN NEGARA DAN PENGELOLAANNYA

TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

Perbendaharaan Negara

OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

PENDAPATAN DAN PENGELUARAN NEGARA/DAERAH

ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA DAN RUANG LINGKUPNYA

PELAYANAN PUBLIK DIAN ISKANDAR.

Pembiayaan Pembangunan

Pengertian Perbendaharaan Negara, Kas Negara, Rekening Kas Negara/Rekening Kas Umum Negara atau Daerah, Piutang/ Utang Negara atau Daerah. Perbendaharaan.

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Chapter 3 Perbendaharaan Negara

AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah Dr Rilla Gantino, SE., AK., MM

1:08 ADMINISTRASI PERBENDAHARAAN PENERIMAAN BEA DAN CUKAI PRODIP III STAN - BEA DAN CUKAI Mohamad Jafar Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai Presented.

PENDAPATAN DAN PENGELUARAN NEGARA/DAERAH

RERANGKA KERJA AUDIT SEKTOR PUBLIK

RERANGKA KERJA AUDIT SEKTOR PUBLIK

Hello! Nice to meet you Dimas Pratama

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntuntan Ganti Rugi Acep Mulyadi 2006.

IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.

PENDAPATAN DAN PENGELUARAN NEGARA/DAERAH

KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM

REGULASI KEUANGAN NEGARA

DESENTRALISASI MENGALIHKAN KENDALI MANAJEMEN KEUANGAN KEDAERAH HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH YANG SEHAT 1 a B.

Penjelasan teknis Reviu

Transcript presentasi:

Pengelolaan Kekayaan Negara

KEUANGAN NEGARA Keuangan Negara adalah semua hak & kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, atau segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara

Hak Negara adalah segala usaha yang dilakukan pemerintah dalam rangka mengisi Kas Kewajiban Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk menyelenggarakan tugas negara, sesuai UUD’45, GBHN dan UU.APBN., yaitu: mensejahterakan masyarakat melayani masyarakat umum aparat pembangunan

RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARA Keuangan Negara dikelompokkan menjadi : Yang dikelola langsung Yang dipisahkan

PENGURUSAN KEUANGAN NEGARA Pelaksanaan Anggaran Negara tidak terlepas dari Pengurusan Keuangan Negara yang diatur dalam UUPI/ICW dan peraturan pelaksanaannya, serta sekarang dengan UURI no. 017/2003 tentang Keuangan Negara, UURI no. 001/2004 tentang Perbendaharaan Negara, Keppres no. 42/2002 tentang pelaksanaan APBN

Pengelolaan keuangan Negara terdiri dari 2, yaitu : Pengurusan Umum/Administratif, dan Pengurusan Khusus / Bendaharawan

Pengurusan Umum / Administratif , bersifat luas, maka disebut juga bersifat umum yang berisikan unsur penguasaan. Penguasa terdiri atas : Otorisator (sebagai pnguasa primer) Ordonator (sebagai penguasa sekunder)

Pengurusan Khusus / Bendaharawan Disebut sebagai pengurusan Comptabel, berisikan unsur kewajiban. Ditugaskan untuk mengurus uang / kertas berharga dan barang dalam gudang atau tempat penyimpanan yang lain,diwajibkan memberikan perhitungannya kepada BPK.

JENIS AKUNTANSI KEUANGAN NEGARA R.I. Akuntansi Anggaran, merupakan akuntansi keuangan negara yang paling utama. Akuntansi Kas Akuntansi Utang Akuntansi Aktiva Tetap/Inventaris