PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Dr. HENNY TANUWIDJAJA, S.H, Sp.N
Advertisements

Rumah Susun Di INDONESIA.
ANALISA PEMANFAATAN TROTOAR BAGI PEJALAN KAKI
SILABI A IDENTITAS MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH : HUKUM PERBANKAN
Oleh Dr. HENNY TANUWIDJAJA, S.H, Sp.N Dr. HENNY TANUWIDJAJA, S.H, Sp.N.
KEBIJAKAN KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL PADA BARANG
MANAJEMEN PENDAFTARAN DAN PEMETAAN TANAH
HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN
Materi-6 HAK MILIK DEWI NURUL MUSJTARI,S.H., M.HUM
HUKUM BENDA DEWI NURUL MUSJTARI, S.H., M.HUM FAKULTAS HUKUM
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Hukum Pasar Modal Cesare Firm.
Secara umum, manfaat dari keberadaan pasar modal yaitu:
o j k Otoritas jasa keuangan
HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN
PENITIPAN KOLEKTIF Efek dalam Penitipan Kolektif dan Pencatatan Efek
Hukum Pasar Modal.
 Dengan mempelajari materi ini diharapkan mahasiswa dapat memahami garis besar tentang pajak dan latar belakang, ruang lingkup, struktur serta permasalahan.
Pertemuan ke – 8 TEORI HUKUM PENDAFTARAN TANAH
Hukum Agraria Mencari Materi..... PENDAFTARAN TANAH.
Uvi Mitsaqi Putri ( ) Adi Prayogo ( ) HAK ATAS PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI START.
Tugas Membuat PPT Hukum lembaga pembiayaan
PENDAFTARAN TANAH Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pada 19 ayat 1 dinyatakan bahwa untuk menjamin kepastian.
DEPARTEMEN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009
AMAL GUNAWAN ABDUL WASIR
UU PASAR MODAL & PERATURAN LAINYA PERTEMUAN 1 Matakuliah: F Aturan Pasar Modal Tahun: 2009.
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
Pertimbangan yang menjadi Prasyarat utama Sesuatu benda Dapat diterima
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran tanah Pasal 19 UUPA
Sistem Standardisasi Nasional dan PP No
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
Asuransi.
LEMBAGA PEMBIAYAAN HUKUM PERIKATAN 2016.
DEPARTEMEN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009
PERLINDUNGAN KONSUMEN
REZQI HANDAYANI, M.P.H., Apt
PENERIMAAN PEMERINTAH
Hukum Jaminan Pengertian, penggolongan jaminan, hak-hak dalam hukum jaminan, fidusia, hipotik, gadai.
lembaga jaminan dapat dibedakan dalam bentuk
POINTER RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
Universitas Esa Unggul
Lembaga Pembiayaan Kelompok IV.
UU NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
UU REPUBLIK INDONESIA NO
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
MIKO KAMAL FAKULTAS HUKUM UNIV. BUNG HATTA, 2017
SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT)
HUKUM PAJAK Hukum pajak yang juga disebut sebagai hukum fiskal merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil.
UTANG PAJAK.
AZAS CABOTAGE Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
REVIEW LEGALITAS LEMBAGA AMIL ZAKAT
Jaminan Fidusia Ernu Widodo.
SILABI A IDENTITAS MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH : HUKUM PERBANKAN
Oleh : Satria Prayoga,S.H.,M.H.
Sertifikat Deposito dan Sertifikat Bank Indonesia
FIERA INAYA MARTADIPUTRI TIARA DWI PUTRI
Fiduciary Risk Kelompok 5
Bantuan likuiditas bank indonesia
SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Perlindungan Konsumen
Jaminan Hutang HUKUM BISNIS Pengertian Jaminan Prinsip-Prinsip Yuridis
PENERIMAAN PEMERINTAH
Oleh : Novia Nur Yuniarti B. Kompetensi Dasar KD 3.6 Mendeskripsikan lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia KD 4.6 Menyajikan.
Aspek Hukum Dalam Pembangunan UNIVERSITAS TADULAKO By : AMMAR MUHAMMAD F
PENERIMAAN PEMERINTAH
Seluk beluk pendaftaran merek internasional melalui Madrid Protokol
Sertifikasi, Pemeliharaan, Mutasi dan Lisensi Paten Dra
TENTANG PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kenny Wiston Law Offices American Grill Building 6 th Floor Jl. Tanjung Karang.
Transcript presentasi:

PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN BAPEPAM-LK BIRO PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN Bogor, 2 Nopember 2012

LATAR BELAKANG Efek Negatif Proses Penarikan Kendaraan Bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan Hasil Workshop Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

TUJUAN Mengurangi Efek Negatif yang Timbul dari Penarikan Kendaraan Bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan Kepastian Hukum Bagi Perusahaan Pembiayaan Dan Konsumen Sehubungan Dengan Penyerahan Hak Milik Atas Kendaraan Bermotor

RUANG LINGKUP Pembiayaan Konsumen kendaraan Bermotor Konvensional & Syariah Channeling & Joint Financing Pembiayaan Konsumen kendaraan Bermotor

POKOK-POKOK PENGATURAN Pendaftaran 30 (tiga puluh) Hari Sejak Tanggal Perjanjian Penarikan Wajib Dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Penarikan Sesuai Dengan UU Fidusia

PERALIHAN Sebelum 7 Oktober 2012, Tidak Wajib Melakukan Pendaftaran 7 Oktober 2012 Setelah 7 Oktober 2012, Wajib Melakukan Pendaftaran

SANKSI Surat Peringatan Pembekuan Kegiatan Usaha Pencabutan Kegiatan Usaha

Terima Kasih