KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN INDONESIA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI POKOK Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan
Advertisements

Disampaikan dalam Sosialisasi Kegiatan BPTP Bengkulu 210 Oktober 2011
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( pnpm ) MANDIRI
Perkembangan dan Peranan Agribisnis di Indonesia
Makalah Kunci (Keynote Speech)
Skenario dan Strategi Konsep Agro Mina Politan Cluster
Jakarta Convention Centre, 29 Januari 2010
Gerakan Penyelamatan Agribisnis Teh Nasional (GPATN )
Topik: Visi Pertanian Abad 21 (Pertanian Yang Berkebudayaan Industri)
Good Governance Bab 12.
Good Governance Bab 12.
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
KEBIJAKAN DAN REVITALISASI PERTANIAN
ANALISIS PADA INTEGRASI PERTIMBANGAN LINGKUNGAN
MENULIS BERITA BENCANA
ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN
Kelompok : 1. AZIS BASUKI 2. ANDI FIRMANSAH 3. M.ROFIQUL F 4. M.AMALUDIN 5. YUNUS WIDODO.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pemalang
LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DESA
ARAH KEBIJAKAN KONSUMSI PANGAN UNTUK MEMENUHI SPM DI KABUPATEN/KOTA
PANGAN Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia, termasuk.
PELATIHAN TEKNIS PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBAHAN BAKU LOKAL
Peranan Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM)
Materi 8 KETAHANAN PANGAN
MODEL KEMITRAAN JAGUNG DAN KEDELAI DIPROVINSI SULAWESI TENGAH
Peran Agroindustri Dalam Memperkuat Ketahanan Pangan
Strategi Pembangunan Pertanian di Indonesia
‘’VISI DAN MISI,, DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTAENG.
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
OLEH Zuraidah Nasution, Dr. Ir. MKes
Arah Kebijakan Persusuan
PENYEDIAAN DAGING NASIONAL
KERANGKA REGULASI RKP 2016 DALAM RANGKA PELAKSANAAN NAWACITA
PEREKONOMIAN INDONESIA
Materi-7 KEBIJAKAN EKSPORT & IMPORT (Kaitannya dengan Pertumbuhan Penduduk, Perkembangan Ekonomi, Pangan dan Gizi) OLEH Zuraidah Nasution, Dr. Ir. MKes.
TEKNOLOGI DALAM AGRIBISNIS
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
Maria Lusia Hutagalung D1B011024
Disampaikan Oleh: MY ESTI WIJAYATI ANGGOTA DPR RI KOMISI X
Arah Kebijakan Persusuan
Arah Kebijakan Persusuan
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
PERAN UMKM DALAM PEREKONOMIAN DI INDONESIA
PENCAPAIAN KEDAULATAN PANGAN INDONESIA
Peran Dewan Ketahanan Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam Implementasi Kebijakan dan Program Prioritas di Bidang Pangan.
PENDAHULUAN PERTANIAN DAN PEMBANGUNAN PERTANIAN
PERAN SERTA DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN
KEBIJAKAN PELAKSANAAN PUAP-2010
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Arah Kebijakan Persusuan
PRIORITAS DANA DESA TAHUN 2018.
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
KEBIJAKAN OBAT  .
Mempercepat Transformasi Industri Manufaktur Untuk Mewujudkan Industrialisasi Indonesia Yang Berdaya Saing Global Presented by :
JENIS DAN PROGRAM KESEHATAN DI INDONESIA
PEMBANGUNAN PERIKANAN
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
Kiat Membangun dan Mengembangkan LKM AGRIBISNIS PERDESAAN
KEDAULATAN & KEMANDIRIAN PANGAN
Ketahanan Pangan dan Gizi Ade Saputra Nasution. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun.
Badan Ketahanan Pangan – Kementerian Pertanian RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2020 Palembang, 17.
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
ARAHAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN KEGIATAN STRATEGIS HORTIKULTURA 2020
RENCANA KERJA DAN ARAH KEBIJAKAN TAHUN
PERAN AGRIBISNIS DAN STRATEGI PENGEMBANGAN
INDONESIA MENUJU POROS MARITIM DUNIA Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia.
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN INDONESIA Oleh: Alfi Zulfanada (135030101111098) Bernadeta Y.S.W (135030107111007) Theodora Clara C.S. (135030107111018) Cindy Asri Novparwati (135030107111024) Vida Afifah Faza (135030107111035)

LATAR BELAKANG PANGAN KEBUTUHAN DASAR KECUKUPAN PANGAN HAK ASASI HARUS DIPENUHI SASARAN UTAMA KEBIJAKAN PANGAN PEMERINTAH

PENGERTIAN EKONOMI POLITIK KEBIJAKAN EKONOMI PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN

PROGRAM UTAMA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO PENGENDALIAN IMPOR PANGAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PETANI & REGENERASI PETANI IMPLEMENTASI REFORMASI AGRARIA PEMBANGUNAN AGRIBISNIS KERAKYATAN

KEBIJAKAN OPERASIONAL Melaksanakan gerakan kemandirian pangan secara sistematis; Menerapkan kebijakan secara konsisten; Mendorong penciptaan inovasi dan teknologi pertanian; Mempercepat kemampuan petani untuk menerapkan teknologi unggul; Mengembangkan cadangan pangan; Mengembangkan sistem distribusi dan logistik pangan; Menjaga stabilitas harga pangan pokok; Mendistribusikan bantuan pangan bagi masyarakat miskin; Meningkatkan keberdayaan dan kapasitas SDM dan kelembagaan petani dalam pengembangan agribisnis; Penyelarasan kegiatan usaha tani skala kecil ke dalam rantai pasok pangan; Pelaksanaan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan ketahanan pangan.

ARAH PEMBANGUNAN PANGAN INDONESIA 2015-2019 (1) Peningkatan Produksi Pangan dengan sistem pertanian berkelanjutan; (2) Pengembangan Cadangan Pangan Nasional; (3) Pengelolaan Ekspor/ Impor Pangan Berdasarkan Kepentingan Nasional Peningkatan Ketersediaan Pangan yang bersumber dari Produksi Dalam Negeri yaitu dengan cara Penguatan Distribusi dan Peningkatan Akses Pangan yaitu dengan cara Penyaluran Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin (Raskin) serta Bantuan Pangan untuk Keadaan Darurat. Peningkatan Kualitas Konsumsi dan Keamanan Pangan yaitu dengan cara (1) Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan Berbasis Pangan Lokal; (2) Penanganan Keamanan Pangan; (3) Perbaikan Gizi Masyarakat. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pokok.

KETAHANAN PANGAN DALAM PRESPEKTIF EKONOMI POLITIK DI INDONESIA negara melakukan impor Alasan Tujuan Fakta Keterkaitan dengan Ekonomi Politik

STRATEGI-STRATEGI MELAKUKAN POLITIK KETAHANAN PANGAN Regulasi Ketersediaan Keterjangkauan Ketercukupan Gizi

KESIMPULAN Istilah ketahanan pangan dalam kebijaksanaan dunia, pertama kali digunakan pada tahun 1971 oleh PBB, tetapi Inodonesia secara formal baru mengadopsi ketahanan pangan dalam kebijakan dan program pada tahun 1992, yang kemudian definisi ketahanan pangan pada undang-undang pangan no:7 ada pada tahun 1996. Ketahanan pangan merupakan basis utama dalam mewujudkan ketahanan ekonomi, ketahanan nasional yang berkelanjutan.  Ketahanan pangan merupakan sinergi dan interaksi utama dari subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi, dimana dalam mencapai ketahanan pangan dapat dilakukan alternatif pilihan apakah swasembada atau kecukupan.  Dalam pencapaian swasembada perlu difokuskan pada terwujudnya ketahanan pangan. Program-program yang akan di lakukan oleh presiden Jokowi Widodo tersebut yaitu, Pertama, menargetkan pengendalian impor pangan dengan cara meningkatkan produktivitas pangan dalam negeri. Kedua, untuk menanggulangi kemiskinan petani dan regenerasi petani. Ketiga, untuk implementasi reformasi agraria. Keempat, adalah pembangunan agribisnis kerakyatan. Pembangunan ini dimaksudkan agar sektor pertanian memiliki dana yang cukup untuk berkembang.

TERIMA KASIH