PENGANTAR PENGEMBANGAN DESA INOVASI DI KABUPATEN BANJARNEGARA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
Advertisements

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( pnpm ) MANDIRI
Meningkatkan Peran dan Fungsi Penyuluh Swadaya
Skenario dan Strategi Konsep Agro Mina Politan Cluster
Oleh: Prof. Ir. Urip Santoso, S.IKom., M.Sc., Ph.D
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
PENGUATAN DAYA SAING DENGAN KLASTER INDUSTRI UNTUK MEMASUKI EKONOMI MODERN Kristiana ( )
Topik: Visi Pertanian Abad 21 (Pertanian Yang Berkebudayaan Industri)
GRAND DESIGN KONSORSIUM ANGGREK INDONESIA
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
PEMBANGUNAN INOVASI INKLUSIF
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
KONSEP DESA MANDIRI Sukandar ( Cak Kandar ) HP :
Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah
PEMBANGUNAN AGRIBISNIS
Konsep Pengembangan Wilayah
SOSIALISASI SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa) Provinsi Jawa Tengah
5.
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Peranan Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM)
BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH
Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
ANALISIS POTENSI UNGGULAN DAERAH DAN KEBUTUHAN INOVASI KABUPATEN JEPARA Workshop Penyusunan Roadmap Penguatan Pilar Tematik, Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS
KEGIATAN TAHUN 2010 Disampaikan pada RAKORTAS Pemberdayaan Koperasi dan UKM, 10 Februari 2010 DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN SUMBERDAYA UKMK.
SISTEM INOVASI DAERAH DALAM RPP TENTANG INOVASI DAERAH
KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Kota yang berkelanjutan
SHIP PARTNER.
PEREKONOMIAN INDONESIA
PERKEBUNAN DAN MASALAHNYA
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS
PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DIY
TEKNOLOGI DALAM AGRIBISNIS
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
MELALUI KERIS JATENG MEMACU KEMUDAHAN BERUSAHA
SOSIALISASI TEMA RISET BALITBANG – KABUPATEN GORONTALO
MENUJU SEKOLAH ADIWIYATA TIM PEMBINA ADIWIYATA PROPINSI JAWA TIMUR
Oleh : ZULFAHRIZAL STP, M.Si 24 Desember 2009
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
BERKEMBANG HANDAL TEKNOLOGI
PERAN PELAKU PEMBERDAYAAN BAGI PERCEPATAN KEMANDIRIAN DESA
Pengembangan Agribisnis dalam Pembangunan Pertanian
DEPARTEMEN KEPERAWATAN DASAR
LeaderPreneurship ADVOKASI KOMPETENSI LEADERPRENEURSHIP Leader
(KREATIVITAS DAN INOVASI) KABUPATEN KARANGANYAR
DASAR-DASAR PENYULUHAN PERTANIAN
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
PELUANG PROFESI AHLI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
1 Oleh : Prof. Dr. Ir. Tien R. Muchtadi, MS. Disampaikan pada : Program Pasca Sarjana Managemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor (MB IPB) 12 Agustus.
MEMBANGUN USAHA AGRIBISNIS
PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DIFABEL
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
-Extension Institutions-
Ketahanan Pangan dan Gizi Ade Saputra Nasution. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun.
Kebijakan penumbuhan iklim & pengembangan usaha PERTEMUAN – 12 Mata Kuliah: Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
Keputusan Menteri Kesehatan No.128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas Kelompok II : Aditya Prayudha Setri Endah Pratiwie Siti Ayu Puspasari Khana.
Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
PERAN DISPERINDAGKOP-UKM DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA DISPERINDAGKOP-UKM KABUPATEN BANJARNEGARA.
Oleh: Mohamad Basyir Ahmad Walikota Pekalongan
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.
Disampaikan pada Apresiasi dan Pembinaan Teknis bagi Tenga Pendamping Teknologi (TPT) Tahun 2008.
Bappeda DIY disampaikan dalam Seminar Nasional LP3M UMY
Transcript presentasi:

PENGANTAR PENGEMBANGAN DESA INOVASI DI KABUPATEN BANJARNEGARA Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah Disampakan pada: Pelatihan Penguatan Pondasi Kelembagaan Inovasi Desa Madukara, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara 10 Agustus 2015

Adanya ketidakpastian jaminan harga produk pertanian (right price). Adanya keterbatasan akses masyarakat terhadap modal, lahan usaha, input produksi, dan jaringan pemasaran produk pertanian (access to input production and market). Adanya ketidakpastian jaminan harga produk pertanian (right price). MASALAH DESA HARI INI Adanya penyediaan pelayanan prasarana dan sarana yang terbatas, disertai dengan standar pelayanan yang masih rendah. Adanya pola dan pelaksanaan program-program perdesaan yang ‘fragmented/disintegrated’.

PELUANG & TANTANGAN Peluang Tantangan Transformasi Potensi lahan/SDA yang sangat besar. Permintaan pasar terhadap komoditi pangan. Pemanfaatan lahan/SDA dalam skala besar dan inovatif (tradeable). Tantangan Masyarakat menjadi pemilik, pengelola, dan pekerja dalam kegiatan produksi yang menciptakan kesempatan kerja & pendapatan terjamin. Hubungan ekonomi desa dengan kota yang saling menguntungkan menjadi basis pengembangan ekonomi perdesaan. Penyediaan proses kegiatan secara sistemik (enablers). Transformasi Menciptakan masyarakat desa yang maju dan produktif. Pengembangan Desa Inovasi sebagai pengungkit peningkatan kualitas pembangunan kawasan perdesaan secara terpadu (processes).

DESA INOVASI Desa yang mampu (memiliki daya dukung, kapasitas, dan daya saing) dalam memanfaatkan potensi sumberdayanya dengan cara yang baru melalui pemanfaatan Iptek serta pendayagunaan kearifan lokal untuk kesejahteraan, kemajuan desa, dan peningkatan taraf hidupnya dengan melibatkan segenap unsur Desa.

Pergub No. 65 Tahun 2012 tentang Peraturan Bersama Menteri Riset & Teknologi No. 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2012 tentang Sistem Inovasi di Daerah Otonom Pergub No. 65 Tahun 2012 tentang Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Sistem Inovasi Daerah (SIDa) keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antarinstitusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah dalam rangka mempercepat perwujudan masyarakat yang lebih sejahtera, merespon lingkungan dinamis serta menopang perwujudan visi dan misi Kepala Daerah.

Posisi “Desa Inovasi” dalam Kebijakan SIDa Jateng UNSUR PENATAAN SIDa KELEMBAGAAN JEJARING KESUMBERDAYAAN Membangun kelembagaan inovasi yang handal dan memiliki basis yang kokoh sampai tataran berbagai perdesaan di Jateng Mewujudkan keberlangsungan proses komunikasi intensif dan mobilisasi Iptek yang terfasilitasi struktur pemerintahan daerah (kab/kota) yang inovatif Mewujudkan kemampuan pengelolaan potensi sumberdaya SIDa yang terintegrasi sehingga mampu mengungkit kesejahteraan masyarakat secara sistematis terencana, berperspektif kewilayahan, dan partisipatif DESA INOVASI PENGEMBANGAN UMKM BERBASIS TEKNOLOGI PENGEMBANGAN KAB/KOTA INOVATIF

TIGA UNSUR PONDASI DESA INOVASI Proses Produk Sistem Penerapan Iptek Pengelolaan Barang (Goods) Jasa (Services) Adanya Petarencana Inovasi di lingkup Desa Penberdayaan Kapasitas Sumberdaya Pengembagan Jejaring Kerja Sama

Indikator Utama Inovasi Proses “Ora Mung Okol, tp kanti Akal/Iptekin” Pengembangan gagasan atau penciptaan produk unggulan desa sampai kepada pasar dengan cara-cara baru (Pendayagunaan Iptekin). Nilai Tambah pada Produk “Kemedol” Adanya nilai tambah yag didapatan bagi masyarakat desa melalui penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan barang, jasa, proses atau sistem yang baru. PELEMBAGAAN INOVASI SISTEMIK DAN KOLABORATIF “GOTONG ROYONG”

dalam Skema Kolaborasi “Gotong-Royong” dan Penerapan Iptek KOMPONEN DESA INOVASI dalam Skema Kolaborasi “Gotong-Royong” dan Penerapan Iptek PEMERINTAH DESA IPTEK LEMBAGA EKONOMI CIVIL SOCIETY

PENGEMBANGAN DESA INOVASI AKTOR-AKTOR DALAM PENGEMBANGAN DESA INOVASI 1. Masyarakat desa sebagai pelaku utama inovasi sesuai potensi di perdesaan (mampu menculkan finished product) 2. Pemerintah Desa mengembangkan peta jalan (roadmap) inovasi pembangunan di perdesaan dengan mengikutsertakan segenap komponen masyarakat. 3. Badan usaha desa, UMKM, dan pelaku usaha di perdesaan sebagai pengguna, pengelola, dan pemasar produk inovasi. 4. Kader pemuda dan akademisi mendukung transfer IPTEK dan pendampingan kegiatan inovasi di perdesaan. 5. Pemerintah Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Pusat memberi insentif teknologi inovasi, fasilitasi, dan pembinaan pengembangan inovasi di perdesaan.

DESA INOVASI DI JAWA TENGAH ROAD MAP PENGEMBANGAN DESA INOVASI DI JAWA TENGAH 2013 2015 2018 Penguatan Daya Saing Desa Inovatif Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara Inovatif Peningkatan Kapasitas Desa Inovatif Pemantapan Kualitas Inovatif Masyarakat Peningkatan Kapasitas Infratruktur Inovasi Pembangunan Pondasi Dasar Desa Inovatif Penguatan Kualitas Infrastruktur Inovasi Perdesaan Peningkatan Kapasitas Inovatif Masyarakat Assesmen Desa Inovatif (Potensi-Produk Unggulan) Penataan Sistem Inovasi (Roadmap Inovasi Perdesaan) Pembentukan Daya Saing Produk Unggulan Penguatan Kapasitas Inovatif Produk Unggulan Pembinaan Sumberdaya Manusia

MEKANISME INOVASI PERDESAAN 1 6 2 MEKANISME INOVASI PERDESAAN 5 3 4 Masyarakat desa memiliki kerangka umum inovasi: pengembangan potensi utama dalam kegiatan ekonomi di perdesaan. Pemerintah desa mendorong kelembagaan dan daya dukung Iptek serta lebih jauh mengembangkan kemampuan absorpsi oleh BUMDes dan UKM. Pemerintah desa menumbuhkembangkan kerjasama dengan berbagai jejaring guna peningkatan pemanfaatan dan kualitas inovasi (antardesa, swasta, pemerintahan supra desa, dan akademisi) Pemerintah desa mendorong budaya inovasi di masyarakat. Pemerintah desa memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan perencanaan pembangunan. Masyarakat desa memiliki kepekaan dan penyesuaian terhadap dinamika perkembangan global.

Kriteria dan Indikator Pengembangan Desa Inovasi 1. Embrio Aktivitas Inovasi Adanya pemahaman masyarakat terhadap potensi desa. Adanya potensi desa yang dapat dikelola. Adanya suatu produk unggulan. Adanya keuntungan finansial dari aktivitas ekonomi produktif. Adanya keuntungan sosial dari aktivitas ekonomi produktif. Adanya kegiatan kreatif yang membutuhkan teknologi. 2. Kelembagaan Inovasi Adanya komitmen dan dukungan pemerintahan desa (mis. rencana tahunan atau RPJM Desa). Adanya pelembagaan aktivitas inovasi masyarakat (mis. UMKM, koperasi, klaster). Adanya pelembagaan ekonomi tingkat desa (mis. BUMDes). Adanya keuntungan dari aktivitas ekonomi produktif bagi pembangunan desa. Adanya peta rencana (roadmap inovasi) sec. berkelanjutan

...Kriteria dan Indikator No. Kriteria Indikator 3. Jejaring Inovasi Adanya interkoneksitas yang terbangun dalam pengelolaan produk inovasi masyarakat desa (mis. adanya divisi kerjasama dalam manajemen UMKM/BUMDes). Adanya kesepahaman dan kerjasama dengan pemerintahan desa sekitar dalam pengelolaan potensi khususnya produk unggulan desa. Adanya dukungan pemerintahan supra desa (mis. kecamatan, kabupaten, provinsi, atau pusat) bagi pengembangan produk unggulan desa. Adanya jaringan pengembangan (mis. dukungan dunia pendidikan dan keterampilan) untuk peningkatan kualitas produk unggulan desa. Adanya jejaring aktif untuk pemasaran produk inovasi. 4. Budaya Inovasi Masyarakat Adanya animo masyarakat terhadap kebutuhan teknologi. Adanya akses masyarakat terhadap informasi teknologi inovatif. Adanya akses masyarakat terhadap lembaga penyedia teknologi. Adanya aktivitas masyarakat dalam pengembangan produk. Adanya upaya pelestarian aktivitas pengembangan produk.

...Kriteria dan Indikator No. Kriteria Indikator 5. Keterpaduan Perencanaan Inovasi Adanya integrasi antara peta rencana (roadmap) inovasi dengan perencanaan pembangunan tahunan dan lima tahunan desa (Rencana Pembangunan Jangka Pendek dan Menengah Desa). Adanya sinergi isu pengembangan inovasi dengan kerangka Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten. Adanya sinergi isu pengembangan inovasi dengan kerangka Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Provinsi. 6. Kepekaan Masyarakat terhadap Dinamika Global/Ekonomi Adanya kesiapan penggunaan teknologi pengembangan produk unggulan. Adanya apresiasi masyarakat terhadap isu-isu global, mis. pembangunan ramah lingkungan atau green development. Adanya kemampuan penyesuaian produk inovasi terhadap dinamika tuntutan konsumen/pasar. Adanya rencana pengembangan produk inovasi. Adanya sinergi berbagai elemen pembangunan desa inovatif (heksagonal).

KATEGORI PENGEMBANGAN DESA INOVASI Kriteria Desa Inovasi Pratama Desa Inovasi Madya Desa Inovasi Kencana 1. Kerangka Umum Inovasi Perdesaan Komitmen & Visi Bersama dalam Pengembangan Potensi Desa Roadmap Inovasi Arah Pengembangan sesuai Roadmap Inovasi 2. Kelembagaan Inovasi Adanya Kelompok Pelaku Inovasi Kelompok Inovasi Produktif Kelompok Multi Inovasi Berkembang 3. Jejaring Inovasi Soliditas Antar Unsur Pendukung Inovasi Kohesivitas Organisasi dengan Dunia Usaha/Swasta Kohesifitas segenap penyokong inovasi dengan Penyedia Iptek, mis. dunia pendidikan 4. Budaya Inovasi Akses yang terhadap Iptek Penggunaan Iptek dalam kegiatan Inovasi Produktif Iptek sebagai basis pengembangan Inovasi Produktif 5. Keterpaduan Perencanaan Inovasi Pengembangan Inovasi dalam Perencanaan Pembangunan Tahunan Adanya Integrasi Pengembangan Inovasi dalam Perencanaan Jangka Menengah Perdesaan Adanya Integrasi Pengembangan Inovasi dalam Perencanaan Jangka Panjang Perdesaan 6. Penyesuaian terhadap Kondisi Global Adanya upaya penyesuaian dengan isu global/ekonomi Produk inovasi telah mengadopsi suatu isu global/ekonomi Kemampuan adaptasi dengan berbagai isu global/ekonomi

Pembentukan Kelembagaan Inovasi Pedesaan Ind.Terkait Pembeli Pemasok Komoditas Inti Ind. Pendukung Lembaga pendukung

CONTOH SKENARIO ROADMAP INOVASI DESA MADUKARA MARKET DRIVEN PASAR LOKAL PASAR NASIONAL EKSPOR FITUR PRODUK Kripik Salak, Dodol Salak, Sirup Buah Salak, dsb TEKNOLOGI PELATIHAN MANAGEMEN BUMDES PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN KELOMPOK UMKM PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK PENERAPAN TEKNOLOGI PENGEMAS PRODUK PROGRAM LITBANG PENGUATAN KELEMBAGAAN EFISIENSI PRODUKSI KUALITAS HASIL KOMERSIALISASI DAN PERLUASAN PEMASARAN SUMBER DAYA BAPPEDA/ BID LITBANG DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUMENAN BAPERMASDES DISPERINDAG KOPERASI DAN UMKM KADIN PT Sekda Kab BALITBANG JTG KOMPETENSI INTI OLAHAN MAKANAN DAN MINUMAN BERBAHAN BAKU BUAH SALAK

Faktor-faktor Kunci dalam Pengelolaan Potensi Desa secara Inovatif Spesialisasi Produk Dukungan Penelitian dan Pengembangan Faktor-faktor Kunci dalam Pengelolaan Potensi Desa secara Inovatif Sumberdaya Pengetahuan dan Keterampilan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketersediaan dan Akses Bahan Baku Ketersediaan Sumberdaya Modal Jiwa Kewirausahaan Kepemimpinan dan Visi Bersama Jaringan Kerjasama dan Modal Sosial

“Terwujudnya Masyarakat Desa yang Berdaya Saing dan Semakin Sejahtera” Salam Inovasi “Terwujudnya Masyarakat Desa yang Berdaya Saing dan Semakin Sejahtera” Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah Jl. Imam Bonjol No. 190 Semarang Telp. (024) 3540025, 3546063, 3521410, 3521411 Fax. (024)-3560505 E-mail: sekretariat@ balitbangjateng.go.id