D. Pertanggungjawaban APBN dan APBD

UNDANG-UNDANG NO. 33/2004 TENTANG0
DANA PERIMBANGAN DANA ALOKASI DANA ALOKASI UMUM/DAU KHUSUS/DAK
08/04/2017 KEUANGAN DAERAH.
Staf Ahli Rektor UNS Solo Bidang Keuangan dan Manajemen
ANALISIS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PETA FISKAL DAERAH SECARA NASIONAL TAHUN DAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM RAPBN 2008 DISAMPAIKAN PADA RAPAT KERJA DENGAN PAH IV DEWAN.
SUB DIREKTORAT STATISTIK KEUANGAN PADA DIREKTORAT STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PARIWISATA.
Dana Alokasi Umum (DAU) didiksusetyo didiksusetyo.
DANA PERIMBANGAN DANA ALOKASI DANA ALOKASI UMUM/DAU KHUSUS/DAK
PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
PEDOMAN UMUM DAN PENGALOKASIAN DANA ALOKASI KHUSUS TA 2011
RENCANA PEMBIAYAAN.
OPTIMALISASI POTENSI EKONOMI DAERAH OLEH : DEDY ARFIYANTO , SE.MM
Universitas Indo Global Mandiri
Pertemuan 3 Pola Hubungan Keuangan
DANA PERIMBANGAN (1) (DANA BAGI HASIL PBB, BPHTB)
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
Hubungan Keuangan Pemerintah & Daerah
KEUANGAN DAERAH Keuangan daerah berperan penting dalam mengukur kemampuan daerah secara nyata dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung.
Dana Bagi Hasil Dari Penerimaan Sumber Daya Alam
DANA BAGI HASIL PBB & BPHTB
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (Pertemuan ke 3)
Pertemuan 11 DANA DEKONSENTRASI Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Pertemuan 6 DANA PERIMBANGAN (2)
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DINAR GIRINDIAWATI SMA N 1 UNGARAN.
Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan
Pertemuan 11 Pola Hubungan Keuangan
DANA TUGAS PEMBANTUAN Pertemuan 12 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
RULE OF LAW Pertemuan 11 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Prinsip Kebijakan Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah (Menurut UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah)
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
Pengantar Pendapatan Daerah
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
SURAT INSTRUKSI & NOTA DINAS
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
DANA BAGI HASIL PPh WPOPDN DAN PPh PASAL 21,
Forum Gabungan SKPD Tahun 2016
DEMOKRASI Pertemuan 9 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Pancasila Sebagai Identitas Nasional
Pemerintahan Desa harupermadi.lecture.ub.ac.id.
Pertemuan 3 Pola Hubungan Keuangan
Pertemuan I Pendahuluan Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
By Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.SI.
HUBUNGAN PUSAT-DAERAH BIDANG KEUANGAN
Pertemuan 3 Identitas Nasional Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
DANA BAGI HASIL PPh WPOPDN DAN PPh PASAL 21,
DEMOKRASI Pertemuan 9 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
APBN DAN APBD Untuk SMA KELAS XI Semester 1 Ricky Cahyo Pamungkas
KONSTITUSI DAN TATA PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA
Pertemuan 11 Pola Hubungan Keuangan
By. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
MEKANISME PENYEIMBANGAN KETIMPANGAN KEMAMPUAN FISKAL
KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Selvia Nurindah Sari JP081280
DANA TUGAS PEMBANTUAN Pertemuan 12 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
SURAT TUNTUTAN DAN PENYELESAIANNYA
SOSIALISASI PENGELOLAAN DANA DESA KEPADA APARAT PEMBINA DAN
Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan
Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah
EKONOMI KESEHATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEKTOR KESEHATAN
PERHITUNGAN ALOKASI DAU 2018
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
CONTOH-CONTOH AMPLOP DAN LIPATAN SURAT
DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS Amir Lukum, MSA.
KEBIJAKAN DAU DALAM APBN TA 2018