DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN KELEMBAGAAN LH DAERAH
Advertisements

KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
ANALISIS DATA DAN INFORMASI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
Penyusunan NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta, 14 November 2014.
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN NUSA TENGGARA BARAT
PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN OLE h Dr.Hj.Musdiawaty HR RoE,M.Kes Watansoppeng, 19 Maret 2014.
SOSIALISASI PROGRAM PAMSIMAS III TAHUN 2018
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABDIN DAN UPT-SP
ARAH DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018
KELEMBAGAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI
PENGANGGARAN SANITASI
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
RKPD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018
PELAKSANAAN SPF DI PROVINSI MALUKU
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Universitas Negeri Semarang
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
PENDIDIKAN KESEHATAN DUKCAPIL
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Skema Kredit Mitra Jateng.
PENATAAN KELEMBAGAAN PEMDA DIY
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
PENGUKURAN KESEHATAN Definisi indikator
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
Analisis sinergisitas Visi-Misi dan Isu strategis Pembangunan Daerah
URGENSI SIPD DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENYEMPURNAAN DATABASE SIPD Jawa Barat, September 2017 Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan.
INDIKATOR KINERJA DAERAH
SINGGLE DATA DALAM PEMBANGUNAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
SELAMAT DATANG PERTEMUAN PETUGAS SP2TP BLITAR, 7 MARET 2014
OLEH : PATTIRO SEMARANG
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
Latihan Penyusunan RPJMD
PENGERTIAN 1. A process whereby something, typically information or knowledge, is successively passed on (Sebuah proses di mana sesuatu, biasanya berupa.
BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA PROV. SULAWESI BARAT
POVERTY AND NUTRITIONAL STATUS
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
USULAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SAMARINDA PADA APBD PROVINSI KALTIM
Desk Penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2012
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PM KOMINFO 13/2016 DAN 14/2016
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Bidang kominfo – sub urusan aptika Firmansyah Lubis Semarang, 31 Juli 2018.
PENATAAN RUANG 14/01/ :10.
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
KEBIJAKAN SINGLE DATA SYSTEM UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH DI JAWA TENGAH
Oleh: Ir. Edison Siagian, ME
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2020
STANDARISASI PENYAJIAN DATA STASTISTIK SEKTORAL
PERUBAHAN RPJMD KOTA SURABAYA TAHUN
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
KECAMATAN DENPASAR SELATAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PROFIL BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
Transcript presentasi:

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEBIJAKAN STATISTIK SEKTORAL UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

Inform + Komunikasi Publik VISI “MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI” Mboten Korupsi Mboten Ngapusi MISI JATENG Keamanan Informasi Integrasi Data (single data) SMART PROVINCE Integrasi Data (single data) Integrasi Aplikasi Integrasi Infrastruk. Publikasi Informasi & Komunikasi Pengamanan Informasi Isu Strategis Pengemb. Infrastrukt Tata Kelola Pem Integrasi Aplikasi Inform + Komunikasi Publik Infrastruktur Integrasi sarpras Supporting SDM & Penguatan Kelembagaan

Mewujudkan single data system untuk pembangunan daerah di Jawa Tengah KEBIJAKAN SDS Mewujudkan single data system untuk pembangunan daerah di Jawa Tengah (Pasal 4 Pergub 52/2016) Networking Web base FORUM SATU DATA SDS 1. Basis Data Pembangunan Yang Akurat, Terpusat dan Terintegrasi 2. Menghasilkan Analisis Kebijakn Pemb. Yg Tepat 3. Perencanaan Pemb. Terukur dan Komprehensif 4. Mewujudkan Monev yang dapat dipertanggungjawabkan Informasi Pembangunan di Jateng yang akurat 5.

MEKANISME KERJA SINGLE DATA SYSTEM (SDS) KAB/KOTA BPS SINGLE DATA SYSTEM PPID DIP USER SDS FORUM Pemerintah Masy Dunia Usaha Perg Tinggi BIG OPD Keterangan : PPID : Pejabat Pengelol Informasi dan Dokumentasi DIP : Daftar Informasi Publik

PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD

PERENCANAAN PEMBANGUNAN Lampiran I PERMENDAGRI NO 54 TAHUN 2010 DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH INDIKATOR KINERJA KUNCI PENYELENGG PEMERINTAH DAERAH KONDISI GEOGRAFIS KONDISI DEMOGRAFIS ASPEK KESEJAH MASY ASPEK PELAY UMUM ASPEK DAYA SAING Data primer dari kegiatan penelitian, monev itoring dan evaluasi, serta kegiatan lain oleh SKPD. Data sekunder dari BPS dan instansi pemerintahlainnya

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI Karakteristik lokasi dan wilayah Luas dan batas wilayah adm Letak dan kondisi geografis Topografi Geologi Hidrologi Klimatologi Penggunaan lahan Potensi pengemb wilayah Wilayah rawan bencana Demografi

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejaht & Pemerataan Ekonomi Fokus Kesejahteraan Masyarakat Fokus Seni Budaya dan Olahraga Pertumbuhan PDRB Laju inflasi provinsi PDRB per kapita Indeks Gini Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) Persentase penduduk diatas garis kemiskinan Angka kriminalitas yang tertangani Angka melek huruf Angka rata-2 lama sekolah Angka partisipasi kasar Angka pend ditamatkan APM SD/MI/Paket A APM) SMP/MTs/Paket B APM SMA/SMK/MA/Paket C Angka kelangsungan hidup bayi Angka usia harapan hidup   Persentase balita gizi buruk Persentase penduduk berlahan Rasio penduduk bekerja Jumlah grup kesenian Jumlah gedung Kesenian Jumlah klub olahraga Jumlah gedung olahraga

ASPEK PELAYANAN UMUM 1. Urusan Wajib 1. Pendidikan Pendidikan dasar: Angka partisipasi sekolah Rasio sekolah/penduduk usia sekolah Rasio guru/murid Rasio guru/murid per kelas rata-rata Pendidikan menengah: Rasio sekolah terhadap penduduk usia sekolah Rasio guru terhadap murid Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) Fasilitas Pendidikan: SD/MI kondisi bangunan baik SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka Putus Sekolah: Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Angka Kelulusan: Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

2. Kesehatan 3. Pekerjaan Umum 1. Urusan Wajib 2. Kesehatan 3. Pekerjaan Umum Rasio posyandu per satuan balita Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per sat penddk Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Rasio dokter per satuan penduduk Rasio tenaga medis per satuan penduduk Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan tenaga kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan & penang penderita TBC BTA Cakupan penem & penang penderita DBD Cakupan pelay kes rujukan pasien masy miskin Cakupan kunjungan bayi Cakupan puskesmas Cakupan pembantu puskesmas Proporsi panjang jalan kondisi baik Rasio Jaringan Irigasi Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Persentase rumah tinggal bersanitasi Rasio TPU per satuan penduduk Rasio TPS per satuan penduduk Rasio rumah layak huni Rasio permukiman layak huni Panjang jalan dilalui Roda 4 Jalan Penghubung ibukota kec ke kaw pemukiman (mimal dilalui roda 4) Panjang jalan kab kondisi baik  Panjang jalan dgn trotoar & drainase Sempadan jalan yg dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar Sempadan sungai yg dipakai bangunan liar Drainase Kondisi baik Pemb turap di wil jalan penghubung & aliran sungai rawan longsor lingkup kew kota Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Lingkungan Pemukiman

4. Perumahan 5. Penataan Ruang 7. Perhubungan 1. Urusan Wajib 4. Perumahan 5. Penataan Ruang Rumah tangga pengguna air bersih Rumah tangga pengguna listrik Rumah tangga ber-Sanitasi Lingkungan pemukiman kumuh Rumah layak huni Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan Ruang publik yang berubah peruntukannya 7. Perhubungan 6. Perencanaan Pemb Jumlah arus penump angkutan umum Rasio ijin trayek Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Angkutan darat Kepemilikan KIR angkutan umum Lama pengujian kelayakan angk umum (KIR) Biaya pengujian kelayakan angk umum Pemasangan Rambu-rambu Tersedianya dok perenc RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Tersedianya Dok Perenc : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

10. Kependudukan & Catatan Sipil 1. Urusan Wajib 8. Lingkungan Hidup 9. Pertanahan Persentase penanganan sampah Persentase Penduduk berakses airminum Persentase Luas pemukiman yang tertata Pencemaran status mutu air Cakupan penghijauan wil rawan longsor dan Sumber Mata Air Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Penegakan hukum lingkungan Persentase luas lahan bersertifikat Penyelesaian kasus tanah Negara Penyelesaian izin lokasi 10. Kependudukan & Catatan Sipil Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk Rasio bayi berakte kelahiran Rasio pasangan berakte nikah Kepemilikan KTP Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

12. Keluarga Berencana & Keluarga sejahtera 1. Urusan Wajib 11. Pemberdayaan peremp & Perlindunga anak 12. Keluarga Berencana & Keluarga sejahtera Persentase partisipasi peremp di lemb pem Partisipasi peremp di lembaga swasta Rasio KDRT Persentase jumlah naker dibawah umur Partisipasi angkatan kerja perempuan Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Rata-rata jumlah anak per keluarga Rasio akseptor KB Cakupan peserta KB aktif Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 6. Perencanaan Pemb 13. Sosial Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi PMKS yg memperoleh bantuan sosial Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

15. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 1. Urusan Wajib 14. Ketenagakerjaan 15. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Angka partisipasi angkatan kerja Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Tingkat partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan Tingkat pengangguran terbuka Keselamatan dan perlindungan Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Persentase koperasi aktif Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Jumlah BPR/LKM Usaha Mikro dan Kecil 16. Penanaman Modal Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rasio daya serap tenaga kerja Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) 17. Kebudayaan Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

18. Kepemudaan dan Olah Raga 1. Urusan Wajib 18. Kepemudaan dan Olah Raga 20. Otda, Pemum, Keuda & Perngk Daerah, Kepeg & Sandi Jumlah organisasi pemuda Jumlah organisasi olahraga Jumlah kegiatan kepemudaan Jumlah kegiatan olahraga Gelanggang / balai remaja Lapangan olahraga Rasio jml Polisi PP/per 10.000 penddk Jumlah Linmas /10.000 Penduduk Rasio Pos Siskamling/jumlah desa/kel Pertumbuhan ekonomi Kemiskinan SIM Pelay Perijinan & adm pemerintah  Penegakan PERDA Cakupan patroli petugas Satpol PP Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 Petugas Linmas di Kab Cakupan pelay bencana kebakaran kab Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wil Manajemen Kebakaran (WMK) Cakupan sarpras perkantoran pem desa yg baik Sistim Informasi Manajemen Pemda Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat 19. Kesbangpoldagri Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kegiatan pembinaan politik daerah

22. Pemberdayaan Masy & Desa 1. Urusan Wajib 21. Ketahanan pangan 22. Pemberdayaan Masy & Desa Regulasi ketahanan pangan Ketersediaan pangan utama Regulasi ketahanan pangan Ketersediaan pangan utama 23. Statistik Buku ”kabupaten dalam angka” Buku ”PDRB kabupaten” 24. Kearsipan Pengelolaan arsip secara baku Peningkatan SDM pengelola kearsipan

1. Urusan Wajib 25. Kominfo 26. Perpustakaan Jumlah jaringan komunikasi Rasio wartel/warnet terhadap penduduk Jumlah surat kabar nasional/lokal Jumlah penyiaran radio/TV lokal Web site milik pemerintah daerah Pameran/expo Jumlah perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

2. Urusan Pilihan 1. Pertanian 2. Kehutanan 3. ESDM Produktivitas padi /bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kontribusi sektor pertan/perkebun terhadap PDRB Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB Cakupan bina kelompok petani Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kerusakan Kawasan Hutan Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB 3. ESDM Pertambangan tanpa ijin Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB 5. Kelautan & Perikanan 4. Pariwisata Produksi perikanan Konsumsi ikan Cakupan bina kelompok nelayan Produksi perikanan kelompok nelayan Kunjungan wisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

2. Urusan Pilihan 6. Perdagangan 8. Ketransmigrasian 7. Perindustrian Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Ekspor Bersih Perdagangan Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Transmigran swakarsa Kontibusi transmigrasi terhadap PDRB 7. Perindustrian Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri Pertumbuhan Industri. Cakupan bina kelompok pengrajin

1. Fokus Kesejaht & Pemerataan Ekonomi ASPEK DAYA SAING 1. Fokus Kesejaht & Pemerataan Ekonomi 1. Otda, Pemum, Keuda & Perngk Daerah, Kepeg & Sandi 2. Pertanian Nilai tukar petani Pengeluaran konsumsi rumah tangga/kapita Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita Produktivitas total daerah

2. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur 1. Perhubungan 3. Otda, Pemum, Keuda & Perngk Daerah, Kepeg & Sandi Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun Jenis dan jumlah bank dan cabang Jenis & jumlah perusah asuransi & cabang Jenis, kelas, dan jumlah restoran Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel 4. Lingkungan Hidup 2. Penataan Ruang Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih Ketaatan terhadap RTRW Luas wilayah produktif Luas wilayah industri Luas wilayah kebanjiran Luas wilayah kekeringan Luas wilayah perkotaan 5. Kominfo Rasio ketersediaan daya listrik Persentase rumah tangga berlistrik Persentase penduduk menggunakan HP/telp

3. Fokus Iklim Berinvestasi 4. Fokus Sumber Daya Mnusia 1. Otda, Pemum, Keuda & Perngk Daerah, Kepeg & Sandi 1. Ketenagakerjaan Rasio lulusan S1/S2/S3 Rasio ketergantungan Angka kriminalitas Jumlah demo Lama proses perijinan Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah Jumlah Perda yg mendukung iklim usaha Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa

APLIKASI OPEN DATA http://data.go.id/konten/implementasi-satu-data/#tahap-implementasi

TERIMA KASIH