PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGERANG PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
Advertisements

ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
Department of Business Adminstration Brawijaya University
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERTEMUAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RKP 2013 Oleh: Menteri Negara PPN/Kepala.
PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN
ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN
LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DESA
PENGANGGARAN SANITASI
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DESA
RKPD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018
BUMDESA sebagai KEKUATAN BARU EKONOMI DI DESA
Deputi Bidang Pengembangan Regional
SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2017
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU BAPPEDA PROVINSI BENGKULU
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dalam Penguatan Lembaga Keagamaan
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN.
STRATA BANGUNAN BERTINGKAT
PENGANTAR EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS
GERMAS Implementasi di Kota Banjarbaru
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
Sosialisasi Dekonsentrasi Bidang Perumahan Tahun 2015
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
PEREKONOMIAN INDONESIA
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS
Pembekalan KKN STTNAS, September 2017
Oleh: Tim FITRA JAWA TENGAH
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Bahan tayang 3-4 Mei.
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
METROPOLITAN CIREBON Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka Di susun oleh : aditiYA RAMDANI – BALEBAT.
AKUNTABILITAS KINERJA
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
USULAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SAMARINDA PADA APBD PROVINSI KALTIM
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
Kajian Teori Perumahan dan Pemukiman. Pengertian Rumah Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
STRUKTUR APBN (D) MENGGAMBARKAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SELAMA SATU PERIODE A.PENDAPATAN RP. XXXX B.BELANJA RP.
PESERTA MUSRENBANG RKPD 2019
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD diy terhadap rkpd diy tahun 2020 H
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
FORUM KONSULTASI PUBLIK
ANALISIS DAN PREDIKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN 2020
PERAN DISPERINDAGKOP-UKM DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA DISPERINDAGKOP-UKM KABUPATEN BANJARNEGARA.
MATERI PEMBUKA NAMA : YAKUB ABAS PEKERJAAN
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2020
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Bappeda DIY disampaikan dalam Seminar Nasional LP3M UMY
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Transcript presentasi:

PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGERANG PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG Oleh; DR.KOMARUDIN, MAP Disampaikan pada Acara Pembekalan Koordinator DPL KKN Terpadu Posdaya UMT Tahun 2015

Kondisi Demografis Kabupaten Tangerang 2008 - 2012 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2008-2012 Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2008-2012

Kondisi Sosial Ekonomi Kabupaten Tangerang 2008-2013 Target LPE dan IPM Kab. Tangerang Tahun 2013-2018

DATA POLA RUANG KABUPATEN TANGERANG

VISI DAN MISI RPJMD 2013 - 2018 VISI : 1. Peningkatan pemerataan akses dan fasilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat 2. Peningkatan pengembangan perekonomian daerah dan perekonomian masyarakat menuju peningkatan daya saing daerah dan daya saing masyarakat 3. Peningkatan dan pengembangan nilai-nilai agama dalam penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius 4. Penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif yang didukung oleh pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar serta keterpeliharaan lingkungan 5. Peningkatan pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, profesional,berwibawa,transparan dan bertanggung jawab VISI : “MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG YANG CERDAS, MAKMUR, RELIGIUS, DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”

ISU STRATEGIS Pengembangan Sistem Transportasi Penaggulangan Banjir, Rob dan Genangan Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengendalian Pemanfaatan Ruang

ISU STRATEGIS (Lanjutan..) Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan bagi MBR Penguatan Ketahanan Pangan Penanggulangan Kemiskinan Peningkatan, Pemerataan dan Pengendalian Energi dan Sumber Daya Mineral

ISU STRATEGIS (Lanjutan..) Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Ketenagakerjaan Peningkatan Iklim Investasi dan ekonomi daerah Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan Moral dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Pengendalian Kependudukan yang lebih serasi dan berimbang

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Tahun 1 Infratruktur Pendidikan, kesehatan, jalan Tahun 2 Pembiayaan pendidikan, kesehatan, infrastruktur ekonomi Tahun 3 - 5 Penguatan ADD, Peningkatan kesejateraan Pekerja Sosial Masyarakat Tahun5 Tahun 1- 5 Reformasi birokrasi, penciptaan iklim investasi, pendapatan daerah

Tema Pembangunan Tahun 2015 : “Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Untuk Mencapai Standar Pelayanan Minimal”

PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH T.A 2015 KODE URAIAN 2014 2015* % (-/+) 1 PENDAPATAN DAERAH   1.1 Pendapatan Asli Daerah 1.147.560.472.837 1.474.311.062.804 28% 1.1.1 Hasil Pajak Daerah 787.217.833.434 999.766.648.461 27% 1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 73.948.024.500 109.359.589.855 48% 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 37.729.001.903 50.505.132.059 34% 1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 248.665.613.000 314.679.692.429 1.2 Dana Perimbangan 1.468.365.806.269 1.637.846.517.366 12% 1.2.1 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 150.595.563.269 158.125.341.432 5% 1.2.2 Dana Alokasi Umum 1.213.857.913.000 1.329.721.175.933 10% 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 103.912.330.000 150.000.000.000 44% 1.2.4 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 700.082.104.485 604.635.298.784 -14% 1.3.1 Pendapatan Hibah 411.940.967.485 343.517.290.859 -17% 1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya 278.141.137.000 224.991.563.480 -19% 1.3.5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya 10.000.000.000 36.126.444.444 261% Jumlah pendapatan 3.316.008.383.591 3.716.792.878.954

PROYEKSI BELANJA DAERAH T.A 2015 KODE URAIAN 2014 2015* % (-/+) 2 BELANJA DAERAH   2.1 Belanja Tidak Langsung 1.472.758.735.668 1.688.035.000.000 15% 2.1.1 Belanja Pegawai 1.253.089.735.668 1.424.331.000.000 14% 2.1.4 Belanja Hibah 118.509.000.000 133.483.000.000 13% 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 25.000.000.000 35.090.000.000 40% 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan Desa 61.160.000.000 73.531.000.000 20% 2.1.8 Belanja Tidak Terduga 15.000.000.000 21.600.000.000 44% 2.2 Belanja Langsung 2.124.163.928.471 2.398.757.878.954 Jumlah Belanja 3.596.922.664.138 4.086.792.878.954 Surplus/Defisit (280.914.280.547) (370.000.000.000)

PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH T.A 2015 KODE URAIAN 2014 2015* % (-/+) 3 PEMBIAYAAN DAERAH 280.914.280.547 370.000.000.000  32% 3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah   3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 295.914.280.547 400.000.000.000 35% 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan Jumlah penerimaan pembiayaan 3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan  0 3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 15.000.000.000 30.000.000.000 100% Jumlah pengeluaran pembiayaan Pembiayaan Netto 32%

1 1 1 2 3 2 Tipologi 1 Permukiman Nelayan Pesisir : Tipologi Perwilayahan Kabupaten Tangerang Tipologi 1 Permukiman Nelayan Pesisir : Lingkungan sebagian miskin & kumuh Kualitas rumah tidak layak Krisis Air Bersih dan Sanitasi Buruk Banjir (Muara Sungai, ROB) Sebagian merupakan Squaters Area (sempadan sungai, pantai, tanah milik spekulan) 1 1 1 Tipologi 3 Permukiman Perkotaan dan industri : Lingkungan sebagian padat dan kumuh Sebagian infrastruktur jalan permukiman tercampur dengan jalan untuk pabrik dan industri (Pasar Kemis, Cikupa, Balaraja) Sanitasi belum terlayani dengan baik Air sebagian besar sudah menggunakan jaringan perpipaan. 2 3 Tipologi 2 Perkampungan, dengan basis ekonomi utama pertanian: Lingkungan sebagian miskin & kumuh Kualitas rumah tidak layak Beberapa lokasi cenderung terisolir karena jaringan jalan belum memadai. Sanitasi belum terlayani dengan baik 2

KONDISI EKSISTING YANG DIHADAPI : ABRASI PANTAI SARANA PENGELOLAAN PERIKANAN YANG TERBATAS PENDANGKALAN SUNGAI PERMASALAHAN SAMPAH PERMASALAHAN RUMAH KUMUH, KESEHATAN, PENDIDIKAN, DLL

TANTANGAN PENGELOLAAN WILAYAH UTARA KABUPATEN TANGERANG Belum optimalnya penataan sarana/prasarana yang serasi dan seimbang untuk setiap kawasan pesisir dihubungkan dengan kebutuhan masyarakat Masih rendahnya kualitas hidup khususnya pada aspek kesehatan, aspek pendidikan termasuk sosial ekonomi. Belum optimalnya kualitas kinerja Pemerintahan Desa/Kelurahan dihubungkan dengan pemenuhan standar pelayanan minimal. Belum meratanya pertumbuhan ekonomi di kawasan pesisir Belum optimalnya penataan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman.

POTENSI PEMBANGUNAN WILAYAH UTARA

STRATEGI PEMBANGUNAN WILAYAH UTARA

Aspek dalam Pemberdayaan Menciptakan iklim atau suasana agar masyarakat berkembang(enabling) Memperkuat potensi atau daya yg dimiliki masyarakat ( empowering). Memberikan masukan sbg input, pembukaan akses terhadap peluang. Melindungi, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yg kuat.

PEMBERDAYAAN = PROSES TRANSFORMASI POWER PADA YANG LEMAH MENUJU KEMANDIRIAN 100 WATT 5 WATT LUMPUH BERDAYA

Pendekatan Dalam Pemberdayaan Terarah, ditujukan lagsung kepada yg memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya. Harus langsung mengikutsertakan masyarakat yang menjadi sasaran. Menggunakan kelompok

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 3 ELEMEN 3 TINGKATAN 3 DIMENSI PEMAMPUAN MASYARAKAT PELIBATAN KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT PEMBERIAN TANGGUNG JAWAB YG JELAS KPD MASYARAKAT Tingkat INDIVIDU Tingkat ORGANISASI Tingkat MASYARAKAT POLITIK : partisipasi masy. dalam proses penetapan kebijakan publik EKONOMI : akses masy atas peluang dan sumber-sumber pendapatan utk hidup & berkembang layak SOSIAL : akses masy atas pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, dll

Indikator Pemberdayaan Kebebasan mobilitas Terlibat dalam pembuatan keputusan Keterlibatan dalam kampanye/prptes Kontribusi thd keluarga secara ekonomi. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga Kemampuan membeli komoditas kecil Kemampuan membeli komoditas besar Kesadaran hukum atau politik

Program Penguatan Infrastruktur Dasar Peningkatan jalan lingkungan, jalan penghubung antar Desa, sanitasi, pencegahan banjir, air bersih Pelaksana: Dinas Cipta Karya, Dinas Bina Marga, Kecamatan, dan Kelompok masyarakat

PROGRAM GEBRAK PAKUMIS.....

PROGRAM GEMARIPAH (GERAKAN MASYARAKAT MANDIRI SAMPAH) Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di setiap kecamatan Pelaksana: BAPPEDA, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, BLHD, Dinas Cipta Karya dan Kelompok Masyarakat pemberdaya dan pengelola

Program GERBANG MAPAN (Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai) Peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat pantai Pelaksana: BAPPEDA, Dinas Tata Ruang, Dinas Cipta Karya, Dinas KUKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BKP3M, Dinas Bina Marga, Dinas Kelautan dan Perikanan, Disnakertrans dan Kelompok masyarakat

Pengembangan ekonomi mikro bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Program GEBRAK SIPINTAR (Gerakan Berantas Kemiskinan Melalui Simpan Pinjam Tanpa Agunan dan Resiko) Pengembangan ekonomi mikro bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pelaksana: Dinas KUKM dan lembaga keuangan yang bersedia bekerjasama

Pengembangan DESA MANTAP (Desa Mandiri Tahan Pangan) Pengembangan Badan Usaha Milik Desa, Lumbung Pangan Masyarakat, pengembangan hidroponik dan tabulampot Pelaksana: BAPPEDA, Disperindag, BPMD, KUKM, Sekretariat Daerah, Pemerintah Desa dan Kecamatan setempat

Terima Kasih