IPADI (Ikatan Peminat dan Ahli Demografi Indonesia)

Ikatan Peminat dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI) merupakan organisasi profesi yang menghimpun para ahli dan peminat di bidang kependudukan. Berpartisipasi aktif dalam memberi masukan konsep-konsep dalam pembangunan kependudukan, sumberdaya manusia dan bertekad untuk berperan aktif dalam penyusunan kebijakan, baik berskala nasional maupun internasional dan berskala lokal dan regional. Kegiatan-kegiatan yang akan dan sudah dilaksanakan diantaranya berupa penelitian, pelatihan, workshop, seminar dan lokakarya yang dilaksanakan dengan bekerjasama dengan instansi lain baik dari dalam maupun luar negeri (USAID, Partfinder Fund, UNFPA, Population Council dsb).

Organisasi yang berdiri sejak tahun 1973 beranggotakan lebih dari 1 Organisasi yang berdiri sejak tahun 1973 beranggotakan lebih dari 1.200 orang di seluruh Indonesia merupakan organisasi yang established namun seiring dengan reformasi birokrasi pemerintahan maka terjadi kefakuman diantara pengurusnya. Sejalan dengan hal tersebut dan sebagai upaya menghidupkan kembali organisasi ini maka bertempat di Ruang Libi Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Rabu, 16 Januari 2013 dilaksanakan Rapat Pertemuan IPADI (Ikatan Peminat dan Ahli Demografi Indonesia). Meretas kembali para pengurus lama ini membutuhkan waktu yang tidak mudah karena kebanyakan dari pengurus ini sudah purna tugas bahkan ada yang sudah meninggal dunia.

Rapat dihadiri oleh kepengurusan lama IPADI Bapak Prof. DR. Moh Rapat dihadiri oleh kepengurusan lama IPADI Bapak Prof.DR.Moh.Saleh, SE. MM, Dr.Tatong Hariyanto, MSPH, Dr.Khusnul Ashar, dan calon pengurus baru IPADI. Pada pertemuan ini menghasilkan kesepakatan bersama tentang susunan kepengurusan IPADI yang baru. Susunan Kepengurusan itu mewakili keanggotaan/ahli dan peminat demografi baik dari dinas/instansi/kalangan akademisi. Hadir pada acara tersebut dari Badan Pusat Statistik Prov.Jatim, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Prov.Jatim dan perwakilan dari 5 (lima) Perguruan Tinggi Negeri di Jawa Timur. Kelima Perguruan Tinggi Negeri tersebut adalah dari Universitas Airlangga, Universitas Negeri Surabaya, Institut Negeri Sepuluh Nopember, Universitas Brawijaya, dan Universitas Jember. 

Seminar Nasional Kependudukan dan Kongres IPADI Jakarta, 17-18 Oktober 2013

Pembangunan kualitas hidup manusia adalah tujuan sentral dalam pembangunan suatu bangsa. Pada saat Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) digulirkan, terutama pada Repelita I hingga III bahkan IV, arah pembangunan nasional menitikberatkan pada bidang kependudukan dan manusia selaku pelaku sekaligus penerima manfaat pembangunan. Bidang-bidang yang menjadi perhatian utama adalah pangan, permukimam, kesehatan, pendidikan, keluarga berencana dan transmigrasi. 

Sebelum menyampaikan sambutan, Wapres menyaksikan tayangan tentang peranan almarhum Widjojo Nitisastro dalam pembangunan di bidang pendudukan. Nama Widjojo juga diabadikan sebagai penghargaan bagi mereka yang telah berjasa di bidang kependudukan. Wapres juga menyaksikan tayangan mereka yang menerima penghargaan Widjojo Nitisastro Award dan Lifetime Achievement Award. 

Wapres yang pernah bekerja dengan almarhum Widjojo Nitisastro, saat dirinya memulai karir di pemerintahan, saat bekerja di Bappenas pada tahun 1980-an, mengakui peranan besar almarhum di bidang kependudukan. “Beliau adalah seseorang yang meletakkan kependudukan dan manusia pada sentral pembangunan nasional. Tidak hanya secara ide,” ujar Wapres memuji. 

Widjojo dikatakan Wapres, bukan hanya penggagas, tetapi juga berhasil merealisasikan ide-ide program kependudukan menjadi aksi di lapangan. Ia berharap tokoh-tokoh kependudukan yang hadir tidak hanya tampil di tataran ide dan makalah tapi pada aksi terutama program-program kependudukan yang penting bagi bangsa ini. 

Melihat pertumbuhan penduduk di tanah air saat ini, Wapres mengingatkan bahwa program Keluarga Berencana (KB) masih sangat relevan untuk dilaksanakan. “Apalagi melihat statistik kependudukan kita saat ini, pengendalian dari fertilitas (kelahiran) masih perlu kita lakukan,” kata Wapres.

Wapres mengakui bahwa saat ini kita menghadapi suatu tatanan baru dari pemerintahan, yakni desentralisasi yang telah merupakan fakta dan keputusan bersama dari kita semua. Tetapi ia optimis, program KB masih dapat dijalankan dengan inisiatif dari masyarkat karena ruang untuk kegiatan dari masyarakat masih sangat luas.

Wapres mengatakan salah satu cara yang paling efektif adalah dengan merevitalisasi program KB, tidak perlu menunggu program dari pemerintah. “Masyarakat bisa melakukannya dan tokoh-tokoh IPADI dapat mendorong masyarakat dengan pemikirannya,” ujar Wapres. Ia berharap tokoh-tokoh IPADI dapat memberikan masukan kepada pemerintah, baik di pusat maupun di daerah dengan fokus pada pembangunan manusia.

Wapres pun menginginkan agar seminar nasional kependudukan ini meluncurkan semangat secara koheren, tidak sepotong-sepotong. “Terkadang kita sulit melihat sesuatu yang utuh. Kita tidak dapat melepas ke masing-masing sektor, harus ada yang memikirkan secara integratif. Dan disinilah peran para tokoh,” ujar Wapres.

Kepala BKKBN Fasli Jalal menyampaikan bahwa isu pengendalian penduduk sangat strategis dan harus dapat dikendalikan oleh seluruh bangsa. “Para ahli kependudukan harus menjadi kelompok terdepan yang mengkaji masalah kependudukan,” ucap Kepala BKKBN. 

Ia juga mengingatkan bahwa peluang atau bonus demografi yang akan diperoleh Indonesia pada tahun 2020-2030 adalah dampak dari keberhasilan kebijakan perencanaan kependudukan pada tahun-tahun yang lampau. Ia menyebutkan empat prasyarat agar bonus demografi dapat digapai, yaitu penduduk berkualitas, penduduk usia produktif terserap pasar kerja secara maksimal, meningkatnya tabungan rumah tangga dan tenaga kerja perempuan yang teserap di pasar kerja. 

Untuk itu, Kepala BKKBN berharap agar IPADI berperan aktif dan terus memberikan kontribusinya sehingga Indonesia tidak terjebak dalam kelompok ekonomi berpendapatan menengah, tetapi menjadi kelompok negara berpendapatan tinggi

Pelaksana Tugas Ketua IPADI Sudibyo Alimoeso melaporkan bahwa seminar kependudukan yang dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan kongres IPADI ke-9 untuk memilih ketua umum yang baru dan dihadiri oleh 350 orang, baik pengurus pusat maupun daerah IPADI.

“IPADI adalah organisasi profesi yang didirikan pada 19 Desember 1973, dan baru dipimpin 4 orang tokoh,” ujar Sudibyo. Keempat tokoh itu adalah Nathanael Iskandar, Kartomo Wirosuhardjo, Haryono Suyono, dan Rozi Munir (alm).

Dalam kesempatan itu, BKKBN dan IPADI memberikan anugerah Widjojo Nitisastro Award kepada Nathanael Iskandar pendiri Lembaga Demografi FE-UI dan pendiri IPADI, serta Kartomo Wirosuhardjo Ketua Umum IPADI periode 1978-1992. 

Lifetime Achivement Award diberikan kepada Haryono Suyono, seorang tokoh di bidang kependudukan yang berhasil menekan pertumbuhan penduduk di Indonesia, sehingga pada tahun 1987 Indonesia mendapat penghargaan dari PBB di bidang kependudukan dan KB. Tokoh lainnya adalah Sri Moertiningsih Adioetomo yang berjasa melakukan investasi pengendalian penduduk, sehingga Indonesia akan mendapatkan bonus demografi 2020-2030.

Turut hadir pada pembukaan seminar ini adalah Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Emil Salim, Guru Besar FE-UI Subroto, dan para penggiat kependudukan.