SEJARAH PEMIKIRAN DAN PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK (SEPPIA)

Woodrow Wilson (1886) Melalui karya pertamanya yang berjudul “the study of administration, merupakan tonggak perkembangan awal pemikiran administrasi publik”.

Pemikiran Wilson lahir karena adanya kesalahan dalam politik di negaranya disebabkan oleh intervensi politik pada semua badan administrasi. Pemisahan antara politik dan administrasi (Dikotomi antara Politik dan Administrasi)

Wilson advocated four concepts: Separation of politics and administration Comparative analysis of political and private organizations Improving efficiency with business-like practices and attitudes toward daily operations Improving the effectiveness of public service through management and by training civil servants, merit-based assessment

Frederick Winslow Taylor (1912) Muncul karena kebutuhan produktivitas Fokus pada studi waktu untuk setiap pekerjaan Mempelajari metode terbaik dan tercepat melakukan pekerjaan Sistem pembayaran differential

Prinsip Manajemen Ilmiah Mengembangkan Ilmu (Metode Kerja Ilmiah) Rekruitmen Ilmiah & Training Pegawasan Pekerja Secara Ilmiah Harmonisasi Hubungan

Dari Birokrasi Ke Administrasi Marx Weber (1922) Dari Birokrasi Ke Administrasi Birokrasi ideal adalah mereka yang menjadi staf dalam birokrasi ideal Konstruksi birokrasi ideal ditemukan dalam karyanya Politic as a Vacation (1918) dalam pidatonya di Universitas Munich Dimulai dengan konsep “negara” (state), Weber memandang negara dari sarana/alat yang dimilikinya dan bukan dari “tujuan”nya

Birokrasi Ideal Ala Weber Adanya pembagian tugas pekerjaan (devision of labour) Adanya prinsip herarkhi dalam organisasi (the principle of herarkhi) Pelaksanaan tugas diatur oleh sistem peraturan (system of rule atau code) Pegawai yang ideal adalah pegawai yang bekerja atas semangat formalistic impersonality atau sine era et studio Adanya sistem karier (carier system) dalam pekerjaan

Luther Halsey Gulick (POSDCORB) (1937) Tekenal dengan Akronim POSDCORB Agar para eksekkutif dan institusi tanggap terhadap keadaan darurat yang sedang dihadapi Tekenal dengan Akronim POSDCORB

Planning (Pengorganisasian): Pengembangan dalam garis besar kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan dan metode-metode pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan untuk perusahaan. Organizing (Pengorganisasian): Penyusunan struktur otoritas formal berdasarkan sub bagian – sub bagian pekerjaan yang dibentuk dan dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Staffing (Penyusunan Tenaga Kerja): Fungsi kepegawaian seluruhnya mengenai penerimaan dan latihan pegawai serta pemeliharaan kondisi-kondisi kerja yang menguntungkan.

Directing (Pembimbing/Mengarahkan): Tugas memimpin perusahaan secara terus-menerus melalui pembuatan keputusan-keputusan dan mewujudkannya dalam perintah-perintah dan instruksi-instruksi umum dan khusus. Coordinating (Koordinasi): Tugas menghubungkan bermacam-macam bagian pekerjaan yang penting. Reporting (Pelaporan): Pekerjaan memberi informasi kepada orang-orang atasan tentang keadaan pekerjaan melalui catatan-catatan dan laporan-laporan

Budgeting (Penganggaran): Tugas-tugas mengenai perencanaan, pembukuan, dan pengendalian keuangan.

Herbert Alexander Simon (1948) Bounded Rationality for Decision Making Theories of Bounded rationality is Theories that in corporate constrains on the information – processing capacities of the actor

Bounded Rationality in Design Classical Decision Theory has been concerned with choice among given alternatives. Design is concerned with the discovery and elaboration of alternatives.

New Public Administration George H Frederickson (1950an – 1970an) New Public Administration OPA NPA

Memasukkan Social Equity. Does the service enhance social equity? OPA: focus has been on top-level management or the basic auxiliary staff services (budgeting, organization and management, systems analysis, planning, personnel, purchasing). Adanya aspek Efisiensi dan Ekonomis NPA: Memasukkan Social Equity. Does the service enhance social equity?

NPA believed that social problems can be address more easily by modifying, developing, or changing institutions to achieve good management, efficiency, economic, and social equity.

The Distributive Process The Boundary-Exchange Process 4 Proses Dasar dalam Mengerti dan Meningkatkan Administrasi Publik The Distributive Process The Boundary-Exchange Process   The Integrative Process The Socioemotional Process

New Public Management (NPM) David Osborne (1980an) New Public Management (NPM) Model pemikiran NPM dikemukakan oleh David Osborne dan Ted Gaebler (1992) dalam konsep ”Reinventing Government” adalah menyarankan agar meyuntikkan atau memberikan semangat wirausaha ke dalam sistem administrasi negara.

10 prinsip pemerintahan yang berjiwa wirausaha Pemerintahan katalis; Pemerintahan milik masyarakat; Pemerintahan kompetetif; Pemerintahan yang digerakkan oleh misi; Pemerintahan yang berorientasi hasil; Pemerintahan yang berorientasi pelanggan; pemerintahan yang memenuhi kebutuhan pelanggan bukan birokrasi. Pemerintahan wirausaha; Pemerintahan antisipatif Pemerintahan desentralisasi; Pemerintahan yang berorientasi pasar.

New Public Service (NPS) Denhardt & Denhardt New Public Service (NPS) OPA NPM Engaging NPS

The important Concept of NPS Serve Citizens, Not Customers Seek the Public Interest Value Citizenship over Entrepreneurship Think Strategically, Act Democratically Recognize that Accountability Isn’t Simple Serve Rather than Steer Value People, Not Just Productivity