KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM PENDATAAN PENDIDIKAN MENENGAH
Advertisements

BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
SD Bersih dan Sehat BANTUAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN 2013
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
PROGRAM BANTUAN SISWA MISKIN/INDONESIA PINTAR
PERENCANAAN PROGRAM TUNJANGAN GURU TK TAHUN 2015
Rancangan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perdesaan
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K)
PERSIAPAN IMPLEMENTASI PIP 2015
LOGO Disampaikan Sosialisasi Akreditasi Sekolah/Madrasah Untuk Kepala Sekolah/Madrasah 2014 “Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
Pengantar Diskusi Komisi I PAUD dan DIKMAS
Disampaikan dalam Rakor Program Keluarga Harapan
Oleh : Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri
KIP, Komite Sekolah dan Penataan Zonasi Pendidikan
KOMPONEN PENDIDIKAN DALAM PKH
PERAN DINAS SOSIAL PROVINSI DALAM PENINGKATAN KEPESERTAAN JKN/JKN MANDIRI KEPALA DINAS SOSIAL PRO.SUMBAR 2017.
PEDOMAN UMUM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2017/2018
PT Bank Negara Indonesia (Persero) ,Tbk Desember 2015
BIMTEK SERVICE PROVIDER KABUPATEN TAHUN 2012 PKH KOMPONEN PENDIDIKAN
BIMTEK SERVICE PROVIDER PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TAHUN 2012
Knowledge Sharing Pemanfaatan Blockchains
MATERI II MEKANISME AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH Disampaikan pada :
RAKOR SOSMONEV PERCEPATAN PENANGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2014 (PROGRAM RASKIN PROVINSI KALTIM & KALTARA) Balikpapan, 1-2 Oktober 2014.
INFORMASI TEKNIS SEKRETARIS DITJEN BELMAWA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI DISAMPAIKAN DALAM RAPAT KOORDINASI NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL.
PETUNJUK PENGUSULAN PROGRAM INDONESIA PINTAR
SENTRALISASI DISTRIBUSI KJP
PRINSIP-PRINSIP PENETAPAN SASARAN PROGRAM BSM MENGGUNAKAN KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS) Perbaikan Penetapan Sasaran Program BSM dari berbasis sekolah.
RENCANA program 2017 SUBDIT KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA
WORKSHOP PENDATAAN BOS TAHUN 2015
KEBIJAKAN BOS TA 2016 DAN MEKANISME PENYALURAN BOS 2016
PROGRAM KELUARGA HARAPAN BIDANG PENDIDIKAN
SOSIALISASI PEDOMAN TEKNIS UJIAN MADRASAH ( UM ) MADRASAH IBTIDAIYAH TAHUN PELAJARAN 2015/2016 Sidoarjo, 2 Februari 2016.
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BIDANG KESEHATAN
UJIAN NASIONAL, UJIAN SEKOLAH & UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
DI KABUPATEN SRAGEN PROPINSI JAWA TENGAH
INFORMASI LOMBA TATA KELOLA BOS
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOMISI I
BANTUAN SISWA MISKIN (BSM)
RENCANA REALISASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) TAHUN ANGGARAN 2015
KOORDINASI DAN PELATIHAN PENDATAAN PESERTA UJIAN NASIONAL 2011/2012
PROGRAM INDONESIA PINTAR
PEDOMAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
PROGRAM INDONESIA PINTAR MENGGUNAKAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)
Sesi 2 Organisasi, Mekanisme dan Tata Tertib Pengelolaan BOS
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Oleh : Mohammad Muhlisin Mufa Kasi Pendidikan Madrasah
Apakah inflasi itu? Suatu keadaan dimana tingkat harga secara umum cenderung naik. Di katakan tingkat harga naik , karena barang dan jasa yang ada di.
Kartu Indonesia Pintar
Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M
Kebijakan Pendataan Dapodikdasmen
DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP DESA TAHUN 2018
Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Program PAUD-Dikmas Tahun 2018
KEBIJAKAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DINAS SOSIAL, P3A KABUPATEN BANTUL
Materi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 30 Mei 2017 RAPAT KABINET TERBATAS 1. Evaluasi Paruh Waktu RPJMN APBNP Tahun 2017.
IMPLEMENTASI BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) RA TAHUN 2018
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
MEKANISME PENDATAAN CALON PESERTA UN SMP
SOSIALISASI PEDOMAN TEKNIS UJIAN MADRASAH ( UM ) MADRASAH IBTIDAIYAH TAHUN PELAJARAN 2015/2016 Sidoarjo, 2 Februari 2016.
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
PESERTA SOSIALISASI PELAKSANAAN USBN, US SEKOLAH SD/MI SE KAB. BADUNG
Bagi SMA, SMK & SMALB Penerimaan Peserta Didik Baru
Jl. Pahlawan No. 100 Telp/Fax ,
Basis Data Terpadu Untuk Perlindungan Sosial: Pembentukan, Pemanfaatan, dan Pengelolaan Elan Satriawan Kepala Kelompok Kerja Kebijakan TNP2K Februari 2016.
2018 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Program Indonesia Pintar
Transcript presentasi:

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Paparan Sekretaris jenderal pada Rakor BSM Kemdikbud Bantuan Siswa Miskin KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jakarta, 2 Juli 2013

Pengantar (1/2) Kebijakan mengurangi subsidi BBM akan berdampak cukup signifikan pada kondisi perekonomian Nasional  Tingkat inflasi akan meningkat. Dengan kenaikan BBM Premium sebesar Rp. 2.000 dan BBM Solar sebesar Rp. 1.000, tingkat inflasi diperkirakan akan mencapai 7,2%. Dampak terbesar akan dirasakan oleh masyarakat miskin/masyarakat berpenghasilan rendah, dan diperkirakan, paling tidak akan berdampak pada kehidupan ekonominya selama 5 bulan  angka kemiskinan akan meningkat. Pada akhir tahun 2013, diperkirakan pada kisaran 11,85 -12,10%. 2

Pengantar (4/4) Disiapkan 2 paket program untuk mengurangi beban masyarakat berpenghasilan rendah/masyarakat miskin : Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S): RASKIN (beras untuk keluarga miskin) PKH (program keluarga harapan) BSM (bantuan siswa miskin) Program Khusus: BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat) Program infrastruktur dasar Program dilakukan secara: Tepat Sasaran, Tepat Waktu, dan Tepat Jumlah. 3

Tujuan dan Manfaat Program BSM Program BSM adalah bantuan dari Pemerintah berupa sejumlah uang tunai yang diberikan secara langsung kepada siswa dari semua Jenjang Pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin seusai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tujuan program: Menghilangkan halangan bagi siswa miskin untuk memperoleh akses layanan pendidikan. Mencegah angka putus sekolah & menarik siswa miskin untuk bersekolah kembali. Membantu siswa miskin memenuhi kebutuhan personal dalam kegiatan pendidikan. Mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan pendidikan menengah universal. Manfaat Program: Anak miskin dapat tetap mengakses pelayanan pendidikan terutama dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah universal. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) di seluruh jenjang dapat dipertahankan sebagaimana ditetapkan dalam RKP 2013, yaitu APM SD/MI = 95,8%, APM SMP/MTs = 80,1%, APK SMA/SMK/MA = 82,0%. 4

Rancangan Penyaluran BSM di Kemdikbud RINGKASAN Rancangan Penyaluran BSM di Kemdikbud 13 Juni 2013 Sosialisasi dimulai 1 4 24 Juni 2013 RTM mulai mendaftarkan siswa ke Sekolah 6 14-19 Ags 2013 Dinas menyampaikan Data BSM ke Kemdikbud 8 15-22 Ags 2013 Kemdikbud mengirim daftar penerima BSM ke Dinas dan Lembaga Keuangan 3 21 Juni 2013 Surat Kemdikbud Ke Dinas Pendidikan Surat Kemdikbud ke Mendagri 26 Ags 2013 Mulai Penyaluran BSM 9 5 1 Juli 2013 Sekolah mulai menyampaikan data BSM ke Dinas Kab/kota Rakor antara Kemdikbud dengan Dinas Pendidikan 7 15 Ags 2013 Kemdikbud menetapkan penerima BSM 2 18-30 Juni 2013 Sinkronisasi Data TNP2K-DAPODIK DIPA BSM APBN-P terbit 25 Juni 2013 DIPA Safeguarding BSM (sedang dibahas) 5

Tugas dan Tanggung Jawab Penyaluran BSM RINGKASAN Tugas dan Tanggung Jawab Penyaluran BSM KEMDIKBUD 1 Sosialisasi melalui media cetak & elektronik mulai 13 Juni 2 Membuat Surat Edaran 21 Juni 3 Bersama TNP2K melakukan sinkronisasi/maching data 18-30 Juni 4 Menyelenggarakan Rakor 1 Juli 5 menetapkan penerima BSM 15 - 20 Agustus 6 Mengirim daftar penerima BSM ke Dinas dan Lembaga Keuangan 15 - 22 Agustus DISDIK KAB/KOTA 1 Sosialisasi ke sekolah tentang mekanisme penyaluran BSM mulai Juni 2 Mengkoordinasi sekolah agar siswa yang keluarganya menerima KPS mendaftar sebagai calon penerima BSM mulai 24 Juni 3 Menyampaikan rekap penerima BSM ke Kemdikbud 14-19 Agustus SATUAN PENDIDIKAN 1 Mencatat Calon Penerima BSM berdasarkan KPS atau SK-RTM (pengganti KPS) dan Kartu Calon Penerima BSM 24 Juni – 2 Agustus 2 Bersama Komite, sekolah mengusulkan siswa yang memenuhi kriteria BSM dari keluarga yang tidak menerima KPS 24 Juni – 2 Agustus Merekap penerima KPS untuk dilaporkan ke Dinas kabupaten/Kota LEMBAGA KEUANGAN 1 Distribusi Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sampai di rumah tangga 7-30 Juni 2 Membuat account penerima BSM 16-25 Agustus 3 Pembayaran BSM Mulai 26 Agustus 6

Bantu Sekolahku 7

Hal-hal yang Mungkin Dilaporkan Tidak mendapat KPS KPS tidak diakui/ditolak Kekurangan Kouta BSM Nilai BSM tidak sesuai Terlambat menerima BSM Tidak terdaftar BSM di penyalur .... 8

Terima Kasih