KEBIJAKAN PUBLIK DAN AKUNTABILITAS PERTEMUAN VII KEBIJAKAN PUBLIK DAN AKUNTABILITAS

KEBIJAKAN PUBLIK Kebijakan publik sebagai pilihan pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak (Dye) Kebijakan publik sebagai "pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh masyarakat (David Easton) Kebijakan (policy) adalah "proyek, nilai dan praktek Laswell dan Kaplan) Thomas R. Dye: kebijakan publik mempunyai sifat, regulatif, organisasional, distributif, dan ekstraktif.

1. Isi (content) kebijakan publik. Analisis dan studi kebijakan publik pada umumnya, melibatkan lima hal berikut, 1. Isi (content) kebijakan publik. 2. Dampak atau pengaruh lingkungan (context) terhadap isi kebijakan publik. 3. Analisis efek dari proses politik terhadap kebijakan publik. 4. Konsekuensi kebijakan publik terhadap sistem politik, ekonomi dan budaya. 5. Evaluasi dampak kebijakan publik pada masyarakat

KEBIJAKAN PUBLIK Model Analisis Kebijakan Publik : model sistem, elit massa, kelompok, rasional, inkremental, institusional Pendekatan kebijakan publik : kebijakan sebagai prosaes hasil, studi kasus, strategi inkrementalisme terpisah, kebijakan sebagai variabel independen

PROSES KEBIJAKAN PUBLIK Proses kebijakan publik :formulasi kebijakan, Implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan, dan terminasi kebijakan. a. Formulasi Kebijakan : berkaitan dengan persoalan bagaimana masalah-masalah publik memperoleh perhatian para pembuat kebijakan, bagaimana usul-usul kebijakan dirumuskan untuk menanggapi masalah-masalah tertentu, dan bagaimana sesuatu usul kebijakan tertentu dipilih di antara begitu banyak pilihan.

PROSES KEBIJAKAN PUBLIK b. Implementasi Kebijakan : aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan, secara efektif. Dalam implementasi kebijakan tercakup pelaksanaan aneka ragam program yang yang melekat pada sesuatu kebijakan. c. Evaluasi Kebijakan : untuk mengukur efektivitas dan dampak kebijakan. d. Terminasi Kebijakan : proses penyelesaian kebijakan pemerintah. Terminasi terjadi ketika tujuan kebijakan telah “dicapai” atau ketika kebijakan dinyatakan sudah selesai atau tidak berlaku

AKUNTABILITAS ADMINISTRASI Akuntabilitas menunjuk locus hierarkis dan legal dari tanggung jawab. Tanggung jawab mempunyai konotasi personal, moral, dan tidak perlu dihubungkan dengan peranan, status, dan kekuasaan yang bersifat formal. Akuntabilitas berkaitan dengan hubungan formal, baik dalam lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Akuntabilitas administrasi merupakan hal pokok dalam pikiran-pikiran negara demokratik modern, sebagai suatu dasar moral bagi pejabat publik dalam melakukan kegiatannya.

AKUNTABILITAS ADMINISTRASI Pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai apakah sistem administrasi berjalan secara bertanggung jawab. Pendekatan pertama memusatkan perhatiannya pada keseluruhan sistem; sedangkan pendekatan kedua berfokus pada pertanggungan jawab individual. Sarana yang dapat dipergunakan untuk menjamin administrasi yang bertanggung jawab adalah: sarana legal/institusional, moral dan politik

TUGAS 3 Tutor memberikan tugas 3 dengan materi sebagai- mana tercantum pada rancangan tugas 3.

SAMPAIJUMPA PADA TUTORIAL KE-8

PENUTUP Terima Kasih