Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
B. Kewenangan/Kompetensi Pengadilan
Advertisements

POKOK – POKOK PTUN & BERACARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Disampaikan Siti Roswati Handayani, SH., MPA. Yogyakarta, 17 Juni 2013.
Hukum acara : 1. Hukum acara Singkat 2.Hukum acara Cepat
Prosedur Beracara Arbitrase
BANTUAN HUKUM Dan PROSEDUR MENGAJUKAN GUGATAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Oleh: Krepti Sayeti, SH.
PENGADILAN PAJAK.
Pengertian dan Asas-asas PTUN
ACARA BIASA.
Jalur-jalur Pengadilan
Proses Administratif.
Proses Hukum di KPPU Laporan Pemeriksaan pendahuluan
Proses Administrasi Dan Pengajuan Permohonan Di Pengadilan Agama
Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial melalui Pengadilan Bag. 2
HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN XII) PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL copyright by Elok Hikmawati.
Upaya hukum. Prosedur Banding Pts PTUN Ps 122 Permohonan diajukan dlm t.w 14 hr setlh putusan diberitahukan secara sah Panitera mencatat dlm daftar perkara.
BESLAAG/PENYITAAN/SITA
KULIAH KEDUA 118 HIR DAN TAHAP BERACARA
Kewenangan Mengadili (Kompetensi)
ACARA PEMERIKSAAN PENGADILAN PERTEMUAN KE-7. SKEMA : PERISTIWA HK ---- PENYELIDIKAN ---- PENYIDIKAN---- PENUNTUTAN---- PENGADILAN Dalam hal PN menerima.
PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIGUGAT
PERTEMUAN #13 BADAN PERADILAN PAJAK
Pertemuan #7 BANDING DAN BADAN PERADILAN PAJAK (BPP)
Proses Persidangan Pidana Pengadilan Negeri di Indonesia. Oleh: Eka Priambodo, SH., MH. Advokat ekapriambodo.blogspot.com 07/06/2016hak cipta
Hukum Acara MK Oleh : Syamsul Bachrie.
By. Fauzul fakultas hukum upn “veteran” jawa timur 13 mei 2013
Oleh : OHAN BURHANUDIN PURWAWANGCA, S.H., M.H
HUKUM ACARA PERDATA Hukum acara perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana orang harus bertindak.
HUKUM ACARA PERDATA Pengertian:
PP No 24 tahun 1976 TENTANG CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENGADILAN PAJAK UU. NOMOR 14 TAHUN 2002
Gugatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
Mediasi 15/10/2017 Mediasi01/08_dL.
TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
Oleh : DR. HJ. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG R.I NOMOR 2 TAHUN 2015
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Federasi Serikat Buruh
SITA JAMINAN.
KANIT I RESUM SAT RESKRIM POLRES BOGOR
AMELIA SRI KUSUMA DEWI, S.H., M.Kn
PEMERIKSAAN DALAM PERSIDANGAN
Kewenangan Mengadili (Kompetensi)
PUTUSAN HUKUM ACARA PERDATA.
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
PROSEDUR BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA
PERMA NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
Pengadilan Pajak Pengadilan Pajak Gugatan Banding
PERCERAIAN (pasal 65) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan.
Pengadilan Pajak UU 14 Tahun 2002.
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
HUKUM ACARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
Perbandingan Haptun - H. Ac. Perdata
PENGERTIAN SITA JAMINAN
PRODUK PERADILAN AGAMA
Mediasi 26/08/2018 Mediasi01/08_dL.
HUKUM ACARA PERDATA RAMDHAN KASIM, SH.MH.
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
ACARA PEMERIKSAAN.
PUTUSAN PENGADILAN PAJAK DAN PENINJAUAN KEMBALI
ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA
Oleh: Riyanto, SE., MM. [Widyaiswara Kementerian Keuangan RI]
Hukum Acara Peradilan Konstitusi
PERMA NO. 2 TAHUN 2003 TTG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
PROSES / ALUR PEMERIKSAAN PERKARA TATA USAHA NEGARA (TUN)
Perbandingan Haptun - H. Ac. Perdata
Hukum Acara Perdata. Pengertian hukum acara perdata menurut pendapat para ahli, 1.Prof.Dr.R.Soepomo dlm peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahan.
Dr. Haswandi, SH.,SE.,M.Hum.,M.M DIRBINGANIS BADILUM MA
Transcript presentasi:

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Bagian X Proses Yustisiil

Pemanggilan Para Pihak Ps64-66 Pangilan sah, bila para pihak telah menerima srt panggilan Jw panggilan dgn hari sidang tidak boleh kurang dr 6 hr, kecuali satu pihak berada di LN

Pggt tdk hdr selama proses sidang Ps 71, Gugatan gugur bila Pggt/Kuasanya tdk hadr dlm sidang 1, 2 tanpa alasan yg dpt dipertg jwbkan Pggt dpt mengajukan ggtan se x lagi dgn membyr panjer perkr

Tggt tdk hdr Ps 72 2 x dipanggil dgn layak, dan 2 bulan setelah atasan ybs diberi tahu, tapi tdk ada tanggapan dr ybk/atasan, sidang dilanjutkan tanpa kehdr Tggt Ps ini tdk diterapkan, krn maks sidang 6 bulan. Oki merujuk pd Ps 73, dan penguatan ps 80, 85, 86

Acara Cepat Tap hari sidang tanpa pemeriksaan persiapan Alasan: kepentingan Penggugat yg mendesak cth Srt Perintah Bongkar bangungan yg sedang dihuni Tap hari sidang tanpa pemeriksaan persiapan Jawaban & Pembuktian oleh masing2 pihak tdk lebih dari 14 hari

Acara Cepat Keuntungan Pggt dpt kepastian benar/tdknya gugatan Tggt cepat tahu salah.benar secr hk penerbitan SK Merujuk pd kerugiannya maka Hakim dapat mengembalikan berkas kpd Ka PTUN u/ tap acara biasa Kerugian Tidak ada Intervensi Pembuktian kurang lengkap

Acara Biasa Sidang Terbuka Untuk Umum Ketua Majelis Hakim membacakan point/ atau bertanya kpd Tergugat apakah sdh paham isi gugatan Jawaban Tergugat

Acara Biasa Replik-Duplik Pembuktian Kesimpulan Putusan

Intervensi 1. selama pemeriksaan berlangsung 2. setiap orang ybk 3.   dlm sengketa pihak lain

Macam Intervensi prakarsa hakim bergabung dgn salah satu pihak Atas prakarsa sendr utk membela haknya

Macam Intervensi Penggugat II Intervensi  memihak Pgt asal Tergugat II Intervensi memihak Tggt asal Penggugat Intervensi  membela haknya

Masuknya Intervensi Penggugat/Tergugat: mengajukan permohonan agar Pihak III masuk untuk memperkuat kedudukannya. Pihak III/Intervenient: mengajukan permohonan/gugatan agar dapat masuk sebagai pihak yg berperkara

Masuknya Intervensi Permohonan para pihak Panitera Ka. PTUN Majelis tanggapan para pihak putusan sela permohonan diterima atau ditolak

Masuknya Intervensi Permohonan di tolak: Untuk Pihak III yang maju atas prakarsa sendiri ia dapat mengajukan gugatan tersendiri dalam perkara yg terpisah.

Pembuktian(Ps 107) Hakim menentukan: 1. apa yg harus dib’kan 2.    beban pemb’ 3.    penilaian pemb’ 4.    sahnya pemb’ diperlu kan sekurang-kurangnya 2 alat bukti berds keyakinan Hakim