KELOMPOK 3 LAELA ROSIDHA AWALIN SEPTIANA Z ST KAMILAH AHMAD RIDHO

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Hadi Saputra ASP - Farid Addy Sumantri.,SE.,MM.,M.si.,Ak
Advertisements

24/07/2013 PROSES PENYUSUNAN PROLEGNAS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012 Oleh: Dr. Wicipto Setiadi , S.H., M.H. Kepala Badan Pembinaan.
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
PERAN DPR DALAM PROSES DEMOKRATISASI DI INDONESIA
PENYUSUNAN RUU TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN
Bahan Perkuliahan Hukum Anggaran Negara
Anggaran Negara. APBN(D) menurut UU no. 17/2003 Adalah rencana keuangan tahunan pemerintah neara yang disetujui DPR(D)
PENGANGGARAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
Akuntansi Keuangan Daerah Sebagai Bagian dari Manajemen Keuangan Daerah Siti Khairani.
PROSES PEMBENTUKAN UU YANG BERASAL DARI RUU USULAN PRESIDEN
2. Penyusunan dan Penetapan APBD
BADAN LEGISLATIF MAHASISWA
PERTEMUAN PERSIAPAN PROLEG KEMENTERIAN PP DAN PA TAHUN 2015
TUGAS HTN Nama kelompok : Wulandari ( )
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SETELAH UUD’45
IRHAM DILMY Wakil Ketua & Komisioner
Pembiayaan Pembangunan
PRINSIP-PRINSIP POKOK SIKLUS ANGGARAN APBN
HUKUM TATA NEGARA
Penyusunan APBN Surat Edaran (SE) Menteri Keuangan yang ditujukan kepada pimpinan departemen/ketua lembaga negara  penyusunan DUP (daftar usulan pembangunan)
DPR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 1 BAB VII Fungsi, Wewenang, dan Hak
SIKLUS APBN dan APBD.
Universitas Negeri Semarang
Farli Elnumeri, Presiden ISIPII
SELAMAT DATANG PADA TUTORIAL TATAP MUKA MATAKULIAH IPEM4323
KONSTITUSI & RULE OF LAW
IMPLEMENTASI SJSN Rapat Pakar tentang Jaminan Sosial dan Landasan Perlindungan Sosial: Belajar dari Pengalaman Regional DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL Jakarta,
Lembaga Legislatif Indonesia
PRESENTASI PENELITIAN/PENGKAJIAN HUKUM TERKAIT PEMBENTUKAN PERATURAN
ADMINISTRASI NEGARA dalam LINGKUP SISTEM
OLEH : drs. A. Fikri faqih, mm. Wakil ketua Komisi X DPR RI
Pembiayaan Pembangunan
KOMNAS HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi.
Catatan Terhadap Hasil Survei Persepsi Publik Tentang RUU Pemilu
Presiden dan DPR.
Seminar Skripsi Oleh: Ahluddin Saiful Ahmad E1A005335
ADMINISTRASI NEGARA DLM LINGKUP SISTEM
Materi: Sistem Pembagian Kekuasaan
LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT
Pertemuan ketiga APBN.
Fungsi, Wewenang, dan Hak
KEBIJAKAN PUBLIK SAKINAH NADIR 2014.
ADMINISTRASI NEGARA dalam LINGKUP SISTEM
Bab 2 APBN dan APBD Tentunya kita sekarang menikmati pembangunan yang ada di daerah masing-masing. Dari manakah pembangunan tersebut dibiayai? Dalam upaya.
SELAMAT DATANG PADA TUTORIAL TATAP MUKA MATAKULIAH IPEM4323
Tugas Dan Wewenang DPR-RI
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 tentang APARATUR SIPIL NEGARA
Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (I)
KEUANGAN PUBLIK DAN KEBIJAKAN ANGGARAN
( DEWAN PERWAKILAN RAKYAT )
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA
PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM SISTEM POLITIK (K9 & K10)
AKK DAN ISsUe PERUMAHSAKITAN
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
KELEMBAGAAN POLITIK (MENURUT UUD 1945)
"LEMBAGA NEGARA" Ericson Chandra.
LEMBAGA – LEMBAGA NEGARA SESUAI AMANDEMEN UUD 45
PEMILIHAN UMUM kpu 23 Parpol/ Gabungan Parpol Partai Politik
Kedudukan Legislatif Di Indonesia
LANDASAN HUKUM. REFORMASI KEUANGAN NEGARA: PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN.
TUGAS DAN KEWENANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 tentang APARATUR SIPIL NEGARA
ADMINISTRASI NEGARA dalam LINGKUP SISTEM
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH
MEKANISME PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DISUSUN OLEH : KELOMPOK : 1 1. SARA STEFANY TAMUBOLON ARIFAH ZUHRO ANDIK GUNAWAN 4. ADLI 5. ALFRINDO SINAGA.
Dr. HM Ali Taher, SH, M.Hum Ketua Komisi VIII DPR RI F-PAN/Banten III
LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT & DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH
Transcript presentasi:

KELOMPOK 3 LAELA ROSIDHA AWALIN SEPTIANA Z ST KAMILAH AHMAD RIDHO MA’IN

KEBIJAKAN PUBLIK Adalah keputusan pemerintah untuk mengatur berbagai bidang kehidupan dalam negara

Proses Penyusunan UU Rancangan UU diajukan oleh pemerintah (lembaga eksekutif)untuk dilakukan pembahasan bersama lembaga legislatif (DPR) RUU yang sudah disepakati atau disetujui ditetapkan menjadi UU oleh presiden Kemudian dilakukan proses pengundangan di Kementrian Hukum dan HAM UU merupakan hasil kputusan politik dari parlemen walaupun dimungkinkan juga usulan atau RUU dilakukan oleh DPR

Contoh penetapan kongkritnya RAPBN menjadi APBN serta Kebijakan-kebijakan lain yang dituangkan dalam bentuk UU Dari UU tersebut biasanya dibuat peraturan pelaksanaan seperti PP,perpres,permen, dsb Kebijakan pemerintah yang paling hangat antara lain tentang jamsostek dan askes yang dimerger menjadi BPJS, kebijakan larangan penjualan mineral mentah (tambang nonolahan), rancangan UU tentang aparatur sipil negara (ASN) dsb

Siklus Kebijakan Publik Perumusan Kebijakan Implementasi Kebijakan Monitoring Kebijakan Evaluasi Kebijakan