Proses Perencanaan Tahun Anggaran 2016.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENUNDAAN SEMENTARA PENERIMAAN CPNS
Advertisements

PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
SEKRETARISD DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Subbag umum / kepegawaian
TAHAP SELEKSI DAN PENETAPAN PESERTA c. Penyusunan Berkas Administrasi Berkas administrasi yang harus disusun oleh calon peserta sertifikasi guru melalui.
SALINAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA SURAT EDARAN NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENINGKATAN EFEKTIVITAS.
NoMisiTujuanSasaranProgramKegiatanInputOutputOutcomeKeterangan Mewujudkan kinerja aparat pemerintahan Kecamatan Harjamukti yang mengarah pada.
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN,
TUNJANGAN KINERJA DAERAH ( TKD)
MATRIKS EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI - KPP PA
PERGUB No. 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non PNS SKPD/Unit Kerja
Kementerian Perumahan Rakyat
PENGADAAN BARANG DAN JASA BOPTN TAHUN ANGGARAN 2015
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.
POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA K/L TAHUN 2018
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN EX RUTIN SKPD DALAM RENSTRA SKPD DAN RPJMD
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL XI MANADO
STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN (BERDASARKAN PERMENKO BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: PER-03/M.EKON/07/2007.
PERAN DEWAS PENGAWAS PTN BLU ; KONFLIK DAN PERMASALAHAN
Nilai dan rekomendasi sakip
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
HAL-HAL YANG HARUS DIALOKASIKAN
Biro Sumber Daya Manusia-Sekretariat Jenderal
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
Workshop Tata Cara Pemeriksaan Bagi Auditor Kepegawaian BKN
TATA CARA SWAKELOLA.
DIREKTORAT FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
PROGRAM BADAN P2SDM DALAM PEMBANGUNAN LHK DI EKOREGION PAPUA
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
POINTER PENYUSUNAN RKA 2017.
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
 PROGRAM KERJA DAN STRATEGI PELAKSANAAN AKREDITASI S/M TAHUN 2014
DASAR PEMERIKSAAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 23 TAHUN 2007 TENTANG.
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
ANALISIS PERENCANAAN KEBUTUHAN TENAGA ADMINSTRASI SEKOLAH
S E L A M A T D A T A N G.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI KABUPATEN BOGOR
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN IKTA TAHUN ANGGARAN 2018
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN Dari Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli.
PERKAP NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERKAP NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN.
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
TUNJANGAN KINERJA DAERAH ( TKD)
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
LAPORAN HASIL KEPUASAN PELANGGAN TAHUN 2015
PNS BERPRESTASI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA Tahun 2018
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROGRAM & KEGIATAN BKPP
MAKALAH MENINGKATKAN PERANAN STAF SEKRETARIAT DEWAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI UP PKB KEDAUNG ANGKE
By Dr. Yohanes Indrayono, Ak., MM, CA Inspektur III
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSBUD DAN ORMAS
CROSS CUTTING 2018 Strategi Kebijakan : 1. Menurunkan Jumlah
Pelaku Pengelolaan Barang Milik Daerah (PMDN 19/2016)
Contoh penyusunan skp.
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
PRESENTATION SARPRAS ANGGOTA: -AZZA CAHYYA INTIHA.. -DEA KAMELIA SUKMA. -DEVY GUSTI MAHARANI -NUR ISLAMIYA RAHMAN.
Transcript presentasi:

Proses Perencanaan Tahun Anggaran 2016

Pedoman Penyusunan RenJa Tahun 2016 Dasar Hukum: SE Gubernur DKI Jakarta Nomor 27/SE/2015

SE Nomor 27/2015 Poin 3: Efektif Efisien Akuntabel Dilengkapi data & informasi yang dapat dipertanggungjawabkan

SE Nomor 27/2015 Poin 5: Honorarium dilarang, kecuali: Tenaga ahli/Instruktur/Narasumber/Pendamping (PNS atau Non PNS), dan Pegawai Non PNS “Pengendalian Teknis” dilarang Tidak diperbolehkan istilah: Operasional Fasilitasi Dukungan Koordinasi

SE Nomor 27/2015 Tidak boleh melakukan pengadaan: Mesin penghancur kertas Papan alat tulis eletrik Mesin hitung uang kertas Seminar Kit (Tas, Ballpoint, Block Note) dan sejenisnya Sewa Mobil, memanfaatkan mobil yang ada Televisi, yang tidak terkait dengan kinerja

SE Nomor 27/2015 Pembatasan anggaran untuk: Pengadaan meubelair dan filling cabinet, semaksimal mungkin memanfaatkan yang sudah ada Pembelian AC split, selanjutnya biaya pemeliharaan harus lewat Agen Tunggal Pemegang Merk Pelaksanaan Pengembangan SDM Pembeliaan alat-alat kebersihan seperti sapu, pengki dan lain-lain Pembelian router dan wifi Sewa sound system

SE Nomor 27/2015 Penganggaran alat tulis kantor seperti kertas, toner, ballpoint, staples, binder clips dan sejenisnya disentralkan di Subbagian Umum masing2 SKPD/UKPD, tidak melekat pada setiap anggaran Anggaran sewa fotokopi agar menggunakan satuan sewa tahunan, bukan per lembar kertas

SE Nomor 27/2015 Poin 6: Berdasarkan SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2014 Perjalanan dinas luar negeri hanya boleh dianggarkan di SKPD Perjalanan dinas dalam negeri hanya boleh dianggarkan di SKPD dan Walikota/Bupati, tidak diperkenankan di UKPD; Melarang kegiatan pertemuan atau rapat dilaksanakan di hotel atau sejenisnya kecuali melibatkan jumlah peserta kegiatan yang kapasitasnya tidak dimungkinkan ditampung di instansi masing2 atau instansi pemerintah lainnya

Proses Perencanaan RSB (5 tahun) RBA (1 tahun) 1. RUK 2. RKPBU 3. RKBU

Tim Kerja Perencanaan 2016 Tim Perencanaan Unit Kesehatan Masyarakat dan Unit Kesehatan Perorangan Koord: dr. Atika & drg. Elok Tim Perencanaan Pemeliharaan Aset Koord: Trisno Budhi Tim Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Koord: Herlinta Ginting Tim Perencanaan Tata Usaha, Administrasi, dan Keuangan Koord: Abdul Majid, SH Tim Perencanaan Kendali Mutu Koord: dr. Andriani

Terima Kasih