ALUR PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU DAN PENGAWAS PAI DALAM JABATAN SUBDIT PAI PADA SMK DITPAI DITJEN PENDIS KEMENAG RI TAHUN 2013

PROSEDUR: Up dating data guru dan pengawas PAI yang belum sertifikasi di Kemenag Kab/Kota Data dikirim ke Kanwil Kemenag untuk divalidasi Data dikirim ke Kemenag RI untuk diolah menjadi longlist Longlist GPAI dan Pengawas diupload di internet. Kemenag Kab/Kota memverifikasi dan mengusulkan kembali GPAI yang belum tercantum namanya di dalam longlist Data diolah kembali untuk ditetapkan menjadi shortlist berdasarkan kuota peserta sertifikasi di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)

LANJUTAN 6. LPTK bekerjasama dengan Kemenag Kab/Kota memanggil Guru dan Pengawas PAI yang memenuhi syarat untuk mengikuti Uji Kompetensi Awal (UKA) 7. Pelaksanaan UKA selama 1 hari. 8. Melalui Kemenag Kab/Kota LPTK memanggil kembali Guru dan Pengawas untuk mengikuti Diklat Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) selama 10 hari di LPTK 9. Jika lulus menerima Sertifikat Pendidik. Jika tidak lulus mengulang tahun depan

PASCA KELULUSAN LPTK mengirim SK Kelulusan dan Sertifikat kepada peserta PLPG melalui Kanwil Kemenag Provinsi LPTK melaporkan pelaksanaan Diklat Sertifikasi (PLPG) kepada Menteri cq. Pokja Sertifikasi Guru Pokja mengusulkan Nomor Registrasi Guru NRG) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jika data yang dikirim valid maka NRG bisa diterbitkan. Jika tidak maka harus divalidasi ulang termasuk NUPTK Peserta. Peserta yang sudah lulus dan terbit NRG-nya segera di-SK-kan oleh Dirjen. SK Penerima Tunjangan Profesi Guru include NRG dikirim ke Kanwil diteruskan ke Kantor Kemenag Kab/Kota

LANJUTAN 7. NUPTK yang tidak benar harus divalidasi di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di Provinsi masing-masing kemudian diusulkan kembali oleh Kanwil ke Kemenag Pusat untuk dimintakan NRG-nya di Kemendikbud. 8. Proses selanjutnya seperti nomor 5 dan 6 9. Untuk pencairan tunjangan profesi berpedoman pada: Peraturan Menteri Keuangan No. 164/PMK.05/2010 Tahun 2010 ; Keputusan Menteri Agama No. 73 Tahun 2011; dan Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi bagi Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Bukan PNS Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Dirjen Pendis

Permasalahan Sertifikasi 1. Masalah updating data. 2. NUPTK. 3. Penerbitan NRG 4. Pembayaran Tunjangan Sertifikasi. a. kurang anggaran. b. Tidak tepat waktu. 5. Perbedaan Permasalahan terhadap Regulasi. 6. Permasalahan Guru Honorer pada Sekolah Negeri. 7. Masalah Inpassing Guru Non PNS.

Wassalamu’alaikum Wr Wb.