Aspek Kependudukan dalam Ke Kemiskinan dan Sosial Justice Mata kuliah: KAPITA SELEKTA Dosen: Prof. Dr. I Made putrawan. Prof. Dr. Nadiroh, M.Pd Di susun Oleh: Sugiarti

Latar Belakang Masalah kependudukan di Indonesia adalah jumlah penduduk yang besar dan distribusi yang tidak merata. Penyebab Pertambahan Penduduk 1. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi; 2. Tingkat vertilitas yang tinggi, dibandingkan dengan mortalitas 3. Umur pernikahan terlalu dini 4. Kepercayaan masyarakat bahwa “banyak anak banyak rejeki.”

Latar Belakang Pertumbuhan penduduk yang makin cepat, mendorong pertumbuhan aspek-aspek kehidupan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan dan sebagainya. Dengan adanya pertumbuhan aspek-aspek kehidupan tersebut, maka bertambahlah sistem mata pencaharian hidup dari homogen menjadi kompleks

Permasalahan kependudukan seputar pada masalah pokok Demografis. Fertilitas (kelahiran), Mortalitas (kematian), Mobilitas (migrasi), dan Morbiditas (kesakitan). Secara sepintas permasalahan tersebut tampak sederhana, tetapi pada kenyataannya permasalahan tersebut tidak hanya mengkaji individu-perindividu melainkan dapat melebar pada berbagai permasalahan social dan ekonomi

Ciri Masalah Kependudukan Indonesia (Menurut Emil Salim) Jumlah penduduk semakin bertambah sebagian besar penduduk Indonesia berusia muda tidak tersebar merata di antara pulau-pulau besarnya penduduk yang memperoleh pendapatan dari sektor pertanian meningkatnya penduduk yang masuk pasar kerja.

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1971 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 119 juta jiwa, kemudian bertambah menjadi 147 juta pada tahun 1980, menjadi 179 juta pada tahun 1990, bertambah lagi menjadi 206 juta pada tahun 2000 dan 213 juta pada tahun 2005 Tabel penduduk Indonesia bedarasarkan SUPAS, (sumber BPS 2007)

Penyebab utama timbulnya masalah sosial adalah pemenuhan akan kebutuhan hidup (Etzioni, 1976). Artinya jika seorang anggota masyarakat gagal memenuhi kebutuhan hidupnya maka ia akan cenderung melakukan tindak kejahatan dan kekerasan,dan keterbatasannya dalam memenuhi kebutuhan

Masalah sosial dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) jenis faktor, yakni antara lain : 1. Faktor Ekonomi : Kemiskinan, pengangguran, dll. 2. Faktor Budaya : Perceraian, kenakalan remaja, dll. 3. Faktor Biologis : Penyakit menular, keracunan makanan, dsb. 4. Faktor Psikologis : penyakit syaraf, aliran sesat, dsb.

Kemiskinan Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan Pertumbuhan penduduk, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah, dan sempitnya kesempatan kerja  merupakan akar permasalahan kemiskinan.

Kriteria Orang Miskin versi BPS Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari delapan meter persegi per orang, jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik hanya sanggup makan satu/dua kali dalam sehari buruh perkebunan atau pekerjaan lain dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan pendidikan tertinggi kepala kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD

Tingkat kemiskinan yang rendah berimbas kepada kesehatan Balita (0-59 Bulan) Menurut Status Gizi, Tahun 1998-2005 (%)   Status Gizi 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2005 Gizi Buruk 10,51 8,11 7,53 6,30 7,47 8,55 8,80 Gizi Kurang 19,00 18,25 17,13 19,80 18,35 19,62 19,24 Gizi Baik 67,33 69,06 72,09 71,10 71,88 69,59 68,48 Gizi Lebih 3,15 4,58 3,25 2,70 2,30 2,24 3,48  Sumber : BPS 2009

Pengangguran Dua penyebab utama dari rendahnya pemanfaatan sumber daya manusia adalah karena tingkat pengangguran penuh dan tingkat pengangguran terselubung yang terlalu tinggi dan terus melonjak

SEBAB-SEBAB TERJADINYA PENGGANGURAN Besarnya Angkatan Kerja Tidak Seimbang dengan Kesempatan Kerja Struktur Lapangan Kerja Tidak Seimbang Kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang Meningkatnya peranan dan aspirasi Angkatan Kerja Wanita dalam seluruh struktur Angkatan Kerja Indonesia Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Kerja antar daerah tidak seimbang

Keadilan sosial ,keadilan ini tidak hanya meliputi keadila komutatif, distributif dan legal namun mencakup banyak segi , yang jelas keadilan ini tidak hanya mewujudkan keadilan sosial saja tetapi juga soal kepatutan dan pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar. Menurut Frans Magnis Susena , keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaanya tegantung kepada struktur proses ekonomi, politis, sosial, budaya dan idiologis dalam masyarakat. Dasar hukum keadilan sosial : Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia Pembukaan alenia ke 2 yaitu merdeka , bersatu berdaulat adl dan makmur Pembukaan alenia ke 4 yaitu serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia

Mengapa jaminan keadilan sosial itu penting: Berdasarkan pendapat John Rowls haruss memberlakukan dua prinsip : 1. Kebebasan yang sama sebesar-besarnya( Principle of the greatest equal liberty ) contoh : beragama, untuk menjadi dirinya sendiri, beribadah dll 2.Prinsip perbedaan ( the difference principle) serta prinsip persamaan yang adil atas kesempatan ( the principle of fair equality of opportunity ).

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu suatu lembaga (Menurut meriem budiardjo ) ada lima lembaga : 1. Pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab 2. Dewan perwakilan rakyat yang refresentatif 3. Organisasi politik yang mencakup satu atau lebih parpol 4. Pers atau media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat 5. Sestem peradilan yang bebas untuk menjaminn hak hak asasi dan mempertahankan peradilan Kesmp.: Jaminan keadilan adlah upaya menjinakan kekuasaan,kek. Yg tdk di jinakan akan akan menimbulkan ber bagai ketidak adilan, termasuk ketidak adilan sosial. Indikatornya sejauh mana lembaga- lembaga tersebut memberikan perhatian secara kongkrit terhadap adil tidaknya praktik-praktik lembaga yang ada dalam masyarakat Sejauh mana prinsip – prinsip keadilan benar-benar membimbing lembaga lembaga tsb dalam mengembangkan kebijkan – kebijakan dalam struktur masyarakat.

UPAYA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG TERBUKA: Dalam penyelenggaran pemerintahan yg terbuka amatlah penting. Hal ini sesuai dengan UU No 28 th 1999 ( tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme/KKN. Dalam UU tsb mengamanatkan agar dalam penyelenggaran pemerintahan didasarkan pada asas yg tersebut Dalam UU tsb.” Yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat utk memperoleh informasi yg benar ,jujur, dan tdk diskriminatif ttg penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak Asasi pribadi,golongan dan rahasia Negara “

Upaya Pemerintah Mengatasi Permaslahan Sosial 1) Perencanaan, pengaturan, dan pembatasan usia minimal pernikahan. 2) Perencanaan, pengaturan dan pembatasan kelahiran. 3) Meratakan persebaran penduduk dengan cara mengadakan program transmigrasi dan melaksanakan pembangunan desa untuk membendung arus urbanisasi. 4) Memperluas kesempatan kerja, meningkatkan fasilitas pendidikan kesehatan, transportasi, komunikasi, dan perumahan.

Lanjutan... 5) Menyelenggarakan pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup yang baik melalui sekolah, kursus-kursus, dan perkumpulan lainnya. 6) Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, hal ini menyebabkan produksi pangan dan produksi hasil pertanian lainnya dapat meningkat. 7) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersahabat dengan lingkungan. 8) Perluasan industrialisasi, baik ringan ataupun berat tanpa menimbulkan polusi 9) Penggunaan tanah untuk pertanian, perindustrian, dan pemukiman haruslah memperhatikart kelestariannya, supaya tidak merugikan kehidupan manusia di masa depan

TERIMA KASIH