B. Kewenangan/Kompetensi Pengadilan

POKOK – POKOK PTUN & BERACARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN
Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
Ketetapan Fiktif Negatif
PERBEDAAN PERMA NO.2 TAHUN 2003 DENGAN PERMA NO. 01 TAHUN 2008
Prosedur Beracara Arbitrase
BANTUAN HUKUM Dan PROSEDUR MENGAJUKAN GUGATAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Oleh: Krepti Sayeti, SH.
Penyelesaian Sengketa TUN
ACARA BIASA.
PENGERTIAN PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP
Proses Administratif.
ISTIMEWA ACARA M.HAMIDI MASYKUR SH,M.Kn.
Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial melalui Pengadilan Bag. 2
PRAPERADILAN DAN KONEKSITAS
Upaya hukum. Prosedur Banding Pts PTUN Ps 122 Permohonan diajukan dlm t.w 14 hr setlh putusan diberitahukan secara sah Panitera mencatat dlm daftar perkara.
Untuk banding : Tidak ada syarat-syarat khusus kecuali tentang tenggang waktu saja, pengadilan tingkat banding (pengadilan tinggi). Meruapakan pengadilan.
KULIAH KEDUA 118 HIR DAN TAHAP BERACARA
Kewenangan Mengadili (Kompetensi)
UPAYA HUKUM.
Mediasi 17/04/2017 Mediasi01/08_dL.
Susunan, Kedudukan dan Wewenang PERATUN
Oleh : OHAN BURHANUDIN PURWAWANGCA, S.H., M.H
PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA asas & karakter
oleh: Efendi Lod Simanjuntak
HUKUM ACARA PERDATA Hukum acara perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana orang harus bertindak.
HUKUM ACARA PERDATA Pengertian:
Mediasi 15/10/2017 Mediasi01/08_dL.
TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
Oleh : DR. HJ. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG R.I NOMOR 2 TAHUN 2015
Citizen Lawsuit Sri Laksmi A, SH., MH.
10/18/2017 Upaya Hukum Hukum Acara Perdata.
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Federasi Serikat Buruh
SITA JAMINAN.
Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN
AMELIA SRI KUSUMA DEWI, S.H., M.Kn
Proses Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase & APS/ADR
PEMERIKSAAN DALAM PERSIDANGAN
Kewenangan Mengadili (Kompetensi)
GUGATAN PTUN Dr. Triyanto.
Materi 13.
Hukum Acara PTUN -Pengertian: hukum yang mengatur tentang cara-cara bersengketa di PTUN, serta mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam.
PROSEDUR BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA
Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN
PRODUK PERADILAN AGAMA
Kiat – Kiat Dalam Menghadapi Permasalahan Hukum Perdata, Pidanan, TUN, Arbitrase dan KIP di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mataram, September.
Konsep Negara Hukum Demokratis (demokratischer Rechtstaat)
Dasar untuk mengajukan gugatan
HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA
Pengadilan Pajak Pengadilan Pajak Gugatan Banding
PERCERAIAN (pasal 65) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan.
PROSES EKSEKUSI AGUNAN
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
PENDAFTARAN SURAT KUASA DAN SURAT GUGATAN
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
PENGERTIAN SITA JAMINAN
PRODUK PERADILAN AGAMA
Alasan mengajukan gugatan
Mediasi 26/08/2018 Mediasi01/08_dL.
HUKUM ACARA PERDATA RAMDHAN KASIM, SH.MH.
ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA
Hukum Acara Peradilan Konstitusi
PROSES / ALUR PEMERIKSAAN PERKARA TATA USAHA NEGARA (TUN)
PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA asas & karakter
Perbandingan Haptun - H. Ac. Perdata
Dr. Haswandi, SH.,SE.,M.Hum.,M.M DIRBINGANIS BADILUM MA