PROGRES NASIONAL PENYUSUNAN SSK TAHUN 2017 No slide master disampaikan dalam Penjaminan Kualitas Dokumen SSK Tahun 2017 Mataram, 18 September 2017

TUJUAN PENYUSUNAN DOK. SSK PEMROGRAMAN IMPLEMENTASI ADVOKASI Agar kab/kota memiliki gambaran kebutuhan pembangunan sanitasi ke depan (rencana pembangunan ke depan) Menyiapkan kab/kota dalam implementasi pembangunan sanitasi terutama untuk mencapai target 100% akses layak Media pemasaran/promosi sanitasi kab/kota

KONSEP PENYUSUNAN SSK IMPLEMENTASI & EVALUASI PEMETAAN SANITASI Menggambarkan kondisi sanitasi eksisting (Infrastruktur, cakupan pelayanan, permasalahan). Menganalisa lokasi prioritas untuk pembangunan sanitasi. INDIKASI KEBUTUHAN RENCANA PENGEMBANGAN Menganalisa kebutuhan program & kegiatan pembangunan sanitasi untuk mencapai 100% akses sanitasi Menyusun strategi pembangunan sanitasi.

GAMBARAN UMUM KUALITAS DOK. SSK Warna menunjukan nilai kualitas dok. SSK Semakin hijau warna provinsi maka semakin baik nilai kualitas dok. SSK suatu provinsi Semakin merah warna provinsi maka semakin jelek nilai kualitas dok. SSK suatu provinsi Terdapat 14 provinsi yang didominasi warna merah Terdapat 16 provinsi yang didominasi warna hijau KETERANGAN Sumber : ciptakarya.go.id/plp/ssk Terdapat 30 provinsi yang melakukan penyusunan/pemutakhiran SSK TA. 2017. Terdapat 133 kab/kota yang melakukan penyusunan/pemutakhiran SSK TA. 2017.

STATUS PROGRES DAN KUALITAS DOK. SSK PER TANGGAL 12 SEP. 2017 Rerata Nasional 18.3% Rerata progress nasional : 18.3 % Diatas rerata : 14 Provinsi Dibawah rerata : 16 Provinsi Progres tertinggi Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Wajo : 74,2 %) Progress terendah Provinsi Bengkulu

STATUS NILAI KUALITAS DOK.SSK PESERTA WORKSHOP STATUS 12 SEP. 2017 Bab 1 5% Bab 2 20% Bab 3 15% Bab 4 20% Bab 5 15% Bab 6 20% Bab 7 5% Nilai kualitas SSK rata-rata provinsi peserta workshop untuk bab 2-4 berkisar antara 40-60% dari nilai maksimal setiap Babnya. Kualitas dokumen pada setiap Babnya perlu ditingkatkan, khususnya dalam BAB 2 dan BAB 3.

TEMUAN DALAM PENYUSUNAN SSK BAB 2 BAB 2 SHIT FLOW DIAGRAM (SFD) DIAGRAM SISTEM SANITASI Penyusunan DSS belum sesuai dengan ketentuan pedoman. Sebagian besar kab/kota belum menyusun SFD BAB 2 BAB 2 DIAGRAM SISTEM SANITASI PERMASALAHAN MENDESAK DSS belum menggambarkan kondisi real sanitasi kab/kota atau hanya menggambarkan kondisi ideal sanitasi kab/kota Tidak mengacu kepada DSS, SFD serta kajian EHRA dan non EHRA BAB 2 PETA CAKUPAN AKSES & SISTEM EKSISTING Belum menyusun peta cakupan akses & sistem eksisting air limbah, persampahan & drainase

TEMUAN DALAM PENYUSUNAN SSK BAB 2 BAB 2 INSTRUMEN SSK INSTRUMEN SSK Jumlah penduduk dengan akses dan tanpa akses jauh dari total jumlah penduduk Sebagian pokja belum menggunakan instrumen versi terakhir BAB 2 BAB 2 INSTRUMEN SSK TAHAPAN PENGEMBANGAN SANITASI Data-data yang dimasukan ke dalam instrumen masih memerlukan pengecekan terutama terkait kepadatan penduduk Belum mengacu kepada hasil pembacaan instrumen BAB 2 INSTRUMEN SSK Masih memerlukan pengecekan kembali terhadap hasil pembacaan sistem dan zona, terutama di bagian yang muncul notifikasi

OUTPUT UTAMA SSK OUTPUT : Area Beresiko Sanitasi Program dan Kegiatan Pembangunan Sanitasi Kekeliruan dalam memunculkan area beresiko berdampak pada : Hasil SSK tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal Jika dimanfaatkan menjadi tidak tepat sasaran OUTPUT UTAMA SSK TIPS : Keakuratan data menentukan kualitas SSK Penyusunan program & kegiatan harus mengikuti kaidah urutan pelaksanaan kegiatan (SIDLACOM), penganggaran disesuaikan dengan kebijakan & nomenklatur yang berlaku 9

PENYUSUNAN PROGRAM & KEGIATAN KESALAHAN YANG SERINGKALI DITEMUI DALAM PENYUSUNAN PROGRAM & KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITASI Tidak mengacu kepada hasil instrumen SSK Urutan pelaksanaan kegiatan tidak mengikuti urutan SIDLACOM Usulan pembiayaan tidak sesuai dengan kebijakan yang berlaku (perlu pengecekan kembali oleh PF dan CF) PENYUSUNAN PROGRAM & KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITASI DIHARAPKAN DAPAT MENGIKUTI NOMENKLATUR BERIKUT :   C. Infrastruktur Drainase Infrastruktur Drainase Primer Infrastruktur Drainase Sekunder Infrastruktur Drainase Tersier/Lingkungan Non Fisik (Perda, Kelembagaan, Rencana Induk, DED, dll) Infrastruktur Air Limbah Infrastruktur SPALD Terpusat Skala Kota Infrastruktur SPALD Terpusat Skala Permukiman Kawasan Infrastruktur SPALD Terpusat Skala Permukiman Komunal Infrastruktur SPALD Setempat Non Fisik (Perda, Kelembagaan, Rencana Induk, DED, dll)   B. Infrastruktur Persampahan Infrastruktur Pewadahan/Pengumpulan (Tong Sampah, TPS) Infrastruktur Pengolahan Komunal (TPS 3R, Bank Sampah) Sarana Pengangkutan Infrastruktur Pengolahan Antara (SPA/ITF/TPST) Infrastruktur Pengolahan Akhir

DUKUNGAN DIT. PPLP Non Fisik Pengaturan Pembinaan Pengawasan Dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan fisik infrastruktur Dilaksanakan dalam bentuk pengaturan, pembinaan dan pengawasan bidang PLP Pengaturan Pembinaan Pengawasan Pengawasan dan Evaluasi Bidang Pengembangan PLP Fasilitasi penyusunan SSK Fasilitasi penyusunan rencana induk dan rencana detail Bidang PLP Penguatan kelembagaan Bidang PLP Peningkatan kemitraan Bidang PLP Kampanye dan edukasi Bidang PLP Penyusunan Rancangan Norma, Standar dan Kriteria (NSPK) Bidang PLP Fasilitasi penyusunan Ranperda Bidang PLP

DUKUNGAN DIT. PPLP Fisik Infrastruktur Merupakan stimulus bagi pemda untuk melaksanakan pembangunan secara mandiri Dilaksanakan mengacu kepada dokumen perencanaan yang sudah dibuat : SSK, Rencana Induk dan Rencana Detail Air Limbah SPAL Domestik Terpusat - Skala Kota - Skala Kawasan Khusus - Skala Permukiman SPAL Setempat - IPLT (LLTT) Persampahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tempat Pengolahan Sampah (TPS) dengan pola 3R Fasilitas Pengolahan Akhir Sampah (FPAS/ITF) Drainase Drainase Lingkungan

READINESS CRITERIA NO KRITERIA PELAKSANA MIN. WAKTU PENYIAPAN 1 Surat Minat Usulan Kegiatan Pemda / Kepala Daerah Tahun N-1 2 MoU antara pemda dan pihak terkait mengenai peran, tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak dalam pembangunan sanitasi 3 Master Plan/DED yang sudah direview oleh pihak Direktorat terkait Pemda/SKPD terkait 4 Kesiapan Lahan (sertifikat kepemilikan lahan, bebas dari masalah sosial dan sesuai kriteria teknis) 5 Institusi Pengelola Pasca Konstruksi (KSM, UPTD, SKPD) 6 Tersedianya alokasi dana untuk OP Sarana Pasca Konstruksi (ditunjukan dengan RKA untuk kegiatan pengelolaan) 7 Surat Kesediaan Menerima Hibah Pemda/Kepala Daerah BAGI KAB/KOTA YANG MENGAJUKAN USULAN 2018 MELALUI DANA APBN DIHARAPKAN AGAR SEGERA MELENGKAPI READINESS CRITERIA DI ATAS PALING LAMBAT AKHIR SEPTEMBER 2017

THANK YOU!