Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan RI

PERATURAN MENTERI ESDM No. 38 TAHUN 2013
USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
MATERI 6 HUKUM KEPAILITAN.
PT (PERSEROAN TERBATAS)
W. Djuwita Ramelan Penyusunan Pedoman Perizinan Cagar Budaya dan Museum Jakarta Juli 2013 PERIZINAN CAGAR BUDAYA INDONESIA.
PROFESI PENUNJANG DAN LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TUGAS-TUGAS BANK INDONESIA
PUSAT PENGELOLAAN EKOREGION SUMATERA
BIRO PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN BAPEPAM DAN LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS.
Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai : lembaga kepercayaan masyarakat, pelaksana kebijakan.
IZIN LINGKUNGAN HIDUP PP 27 Tahun 2012.
PENYIDIKAN.
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
Aspek Kerahasiaan dalam kegiatan Perusahaan
7. Bank Indonesia Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.
PERTEMUAN 5 YAYASAN (2).
Kewenangan Pengelolaan
SANKSI ADMINISTRATIF.
LATAR BELAKANG PP TENTANG KAWASAN INDUSTRI
Berkelas.
PENGAWASAN PERATURAN DAERAH DR. Ni’matul Huda, SH, MHum.
KEWAJIBAN KEUANGAN (PNBP) BAGI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN
TIPE DAN ASAS PEMERINTAHAN LOKAL
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN
sebagai bank sentral bahan - 5
PERSONALIA DALAM PERJANJIAN
PERATURAN DAERAH Muchamad Ali Safa’at.
Hukum Administrasi Negara Semester IV Ilmu Administrasi Negara 2016
PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
KEPAILITAN DAN PERSEROAN TERBATAS
Presiden dan DPR.
PUSAT PENGELOLAAN EKOREGION SUMATERA
Legalitas Usaha.
UU NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
Teori tentang Rahasia Bank
HAK DAN KEWAJIBAN.
Wilayah Pertambangan.
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
TUGAS-TUGAS BANK INDONESIA
Matakuliah : F Aturan Pasar Modal
HUBUNGAN KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN HAK ATAS TANAH
PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN LINGKUNGAN
PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH
PESERTA PEMILIHAN Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta.
KONVERSI KP MENJADI IUP, DAN PELELANGAN UNTUK WIUP Dhoni Yusra, SH, MH
USAHA JASA PERTAMBANGAN
SINKRONISASI REGULASI BIDANG PERTAMBANGAN DENGAN SEKTOR LAIN
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
YAYASAN YANG DIDIRIKAN ASING
PERMENKES NO.900/VII/2002 TENTANG REGISTRASI & PRAKTEK BIDAN
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS (PP 11/2017 & Peraturan BKN 24/2017)
USAHA JASA PERTAMBANGAN
PEMBINAAN & PENGAWASAN PERBANKAN Pertemuan VII
USAHA JASA PERTAMBANGAN
PEMBUATAN PERATURAN DAERAH
PERTEMUAN TAHUNAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
Saham Perseroan Pertemuan XI.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARATUR PEMERINTAH DAERAH DARI JERATAN PIDANA MELALUI PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO 48 TAHUN 2016 Drs. TRI YUWONO, M.Si.
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN Berdasarkan PP 11/2017 & PP 53/2010
PerMen NO. 7 Tahun 2017 PerMen ini merupakan aturan pelaksanaan dari:
PROSEDUR TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP PEJABAT NEGARA
Diskusi Draft Permen Pengganti Kepmen 1211k/1995
Regulasi Rumah Sakit Izin Mendirikan RS dan Izin Operasional RS
Legal Aspek Tenaga Kesehatan
Oleh : Dija Hedistira (E ) Rismawan Yuda (E )