Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

PELAKSANAAN 2014 & RENCANA 2015 UNTUK PENCAPAIAN RPJMN 2010–2014 & MDGs 2015 KELOMPOK SIDANG KOMISI A.
REMBUK NASIONAL Hasil Diskusi Sidang Komisi V :
POLITIK ANGGARAN ZIAULHAQ.
PEMBELAJARAN TEMATIK INTEGRATIF
ANALISIS PROFIL DAN PETA MUTU PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
RENCANA AKSI DAN KOMITMEN KOMISI 1A: PENYIAPAN GURU
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
Hasil Sidang Komisi 1 B REMBUK NASIONAL Pendidikan dan Kebudayaan 2013 Bojongsari-Depok, Februari TOPIK KOMISI Rancangan Penggandaan Buku.
LAPORAN KELOMPOK TEMATIK
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH
PENDIDIKAN PRO RAKYAT SEBUAH KENISCAYAAN Komisi E DPRD Propinsi DIY.
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Hasil Sidang Komisi III :
Latar Belakang UU no. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah ”TUGAS PEMBANTUAN BIDANG KEBUDAYAAN”
Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Bidang Kebudayaan Tahun 2015 "OPTIMALISASI PERAN PENELITI (FUNGSIONAL) DALAM PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN" Hasil Sidang Komisi.
Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Bidang Kebudayaan Tahun 2015
Pengantar Diskusi Komisi I PAUD dan DIKMAS
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
RENCANA AKSI DAN KOMITMEN KOMISI 1A: PENYIAPAN GURU
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
HASIL RUMUSAN SIDANG KOMISI IV PADA REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2009.
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
REMBUK NASIONAL Hasil Diskusi Sidang Komisi V :
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
KOMISI III-B REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Penguatan Pendidikan Karakter
TELAAHAN PERMENDAGRI NO.17 TAHUN 2016 TENTANG
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
TIM PERUMUS FGD STANDAR PENILAIAN BERBASIS TIK
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
PERLINDUNGAN HAK-HAK KETENAGAKERJAAN
Rembuk Nasional Pendidikan 2009 Sawangan, 25 Februari 2009
Tugas-Kewajiban & Peran Senat Akademik UI dan Isu terkait
Sosialisasi dan Pelatihan Penguatan Pendidikan Karakter
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (TP4D)
“MEMBANGUN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DARI PINGGIRAN”
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PANDUAN PEMBENTUKAN MUSYAWARAH KERJA PENGAWAS SEKOLAH (MKPS) DAN KELOMPOK KERJA PENGAWAS SEKOLAH (KKPS) DIREKTORAT TENAGA KEPENDIDIKAN DIREKTORAT JENDERAL.
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Focus Group Discussion Best Practice CBT
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
HASIL DISKUSI KELOMPOK Komisi 3: Penguatan Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan Sub Komisi A: Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan UU.
SUB-TEMA 3 : Sertifikasi
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Solusi Meraih Pembangunan Inklusif Disabilitas
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
RENCANA AKSI DAN KOMITMEN KOMISI 1A: PENYIAPAN GURU
RENCANA AKSI DAN KOMITMEN KOMISI 1A: PENYIAPAN GURU
REVITALISASI DAN PENGEMBANGAN KKG DAN MGMP KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DIREKTORAT.
PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN.
MAKALAH MENINGKATKAN PERANAN STAF SEKRETARIAT DEWAN
Dr. Kusnohadi, M.Pd Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur
PENDAHULUAN KAJIAN PERDA KOTA BANDUNG Bab IVBab VBab VI Bab VII Kajian Bab IV dan Bab VII tentang :  Penerimaan Peserta Didik  Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
MANAJEMEN SEKOLAH DI SUSUN OLEH : KOKOM KOMARIAH.
1 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN.
Transcript presentasi:

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016 ”Meningkatkan Pelibatan Publik dalam Membangun Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan di Pusat dan Daerah” Hasil Diskusi Komisi …..:

TIM KOMISI …….. TEMA...................... Ketua Komisi : Sekretaris : Koordinator Perumus : Tim Perumus : .. Anggota Komisi : ….. Anggota Komisi yang Hadir : ….. Anggota Komisi yang Tidak Hadir : ….. Tim Substansi : …..

HASIL DISKUSI KOMISI ……

SUB-TEMA 1 : PKB/Guru Pembelajar No Isu Strategis Usulan/Kesepakatan Unit Kerja/ Stakeholder Terkait 1 Pemberdayaan program PKB untuk meningkatkan kompetensi guru yang masih rendah Menyediakan Pelatih Menyediakan Modul Pelatihan Di KKG/MGMP Pemberian Blokgrant Memperkuat Peran Organisasi Profesi Sosialisasi Kepada Masyarakat Pemerintah Pusat Pemda Guru Masarakat Pengawas Sekolah DUDI 2 Penguatan Regulasi PKB untuk meningkatkan kapasitas guru yang belum efektif Penyusunan Permendikbud Terkait Kewajiban Guru Untuk Mengalokasikan Uang Secara Mandiri Dalam Kegiatan PKB Perlu Adanya Dukungan Pergub Dan Perwalikota & Bupati Sesdirjen Untuk Alokasi Pada Anggaran Kementerian / Pemerintah Pusat Masyarakat/ Dewan Pendidikan 3 Anggaran pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/ kota untuk peningkatan mutu Guru dan Tenaga Kependidikan belum memadai Memperioritaskan Kegiatan PKB Pada APBN Dan APBD Membuat MOU Dengan Pihak Terkait Kegiatan PKB Guru Sosialisasi PKB Mandiri Kepada Para Guru Memberikan Alokasi Anggaran Pada KKG/MGMP DPR DPRD Masyarakat Guru Yang Bersangkutan

Unit Kerja/ Stakeholder Terkait SUB-TEMA 2 : …………………. No Isu Strategis Usulan/Kesepakatan Unit Kerja/ Stakeholder Terkait 1 2 3

Unit Kerja/ Stakeholder Terkait SUB-TEMA 3 : …………………….. No Isu Strategis Usulan/Kesepakatan Unit Kerja/ Stakeholder Terkait 1 2 3

TERIMAKASIH