BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Advertisements

BAHAN RAKOR PENYUSUNAN PERENCANAAN TAHUN 2013
BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN LOMBOK TENGAH KAMIS 21 MARET 2013
MAKSUD DAN TUJUAN MAKSUD TUJUAN Sebagai pedoman dalam penyusunan organisasi dan tata kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan.
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
Layanan Pengadaan Secara Elektronik Universitas Negeri Gorontalo.
PENERAPAN e-PROCUREMENT
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
APLIKASI KETATAUSAHAAN / KEARSIPAN DINAMIS SATUAN ADMINISTRASI PANGKAL
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
RUMUSAN RAKORNAS PENDAFTARAN PENDUDUK
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
STRUTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PUSAT LITBANG SUMBER DAYA AIR BADAN LITBANG KEMENETERIAN PEKERJAAN UMUM - PERMEN PU No. 08/PRT/M/2010 Tanggal.
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
Latar Belakang Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab VII Pasal 31,
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
PERMASALAHAN PENGELOLAAN ASET BMD DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERAN INSPEKTORAT DALAM MENGAWAL PENGADAAN BARANG DAN JASA
LOKAKARYA REGIONAL PERAN PROVINSI DALAM PENJAMINAN KUALITAS DAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN SANITASI Hotel Mercure Bali, 22 Oktober 2015 POKJA SANITASI PROVINSI.
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
POLA HUBUNGAN KERJA URUSAN KEISTIMEWAAN
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENATAAN UPT. PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGELOLAAN STANDAR DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA PEMERINTAH.
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO HUKUM TAHUN 2017
MATERI 7 PENGANTAR E-PROCUREMENT
Program Kerja PBJ dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Terintegrasi Pemerintah Aceh.
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
Sekretariat Jenderal (Setjen)
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 DARI SISI PELAPORAN.
Evaluasi Realisasi Fisik dan Pengadaan Barang Jasa APBN Kalimantan Tengah Triwulan III Tahun Anggaran 2017 Oleh: Ir. RIDWAN MANURUNG (Kepala Biro Administrasi.
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEPALA KANTOR LAYANAN PENGADAAN KOTA JAYAPURA.
SOP Aplikasi Sapa & Ppid kemendagri
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SUB BIDANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA MANDIRI
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI KABUPATEN BOGOR
SIAP - BAJASA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
Alur Pengusulan Paket dan Penugasan Pokja Komposisi Pokja
PEMBUKAAN & KATA SAMBUTAN
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kebijakan SDM PBJ Dalam Perpres 16/2018 Disampaikan pada:
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PM KOMINFO 13/2016 DAN 14/2016
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN BIDANG KOMINFO SESUAI UU NOMOR 23 TAHUN 2014 Jawa Tengah, 31 Agustus 2018.
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
Keberadaan Kelembagaan UKPBJ Pemprov Bali dan Rencana Pengembangan Kedepan Disampaikan : Pada Acara FGD Pembentukan UKPBJ di Provinsi dan Kab/Kota se.
KEPALA BIRO ORGANISASI
Audit Kearsipan Internal
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
MAKALAH MENINGKATKAN PERANAN STAF SEKRETARIAT DEWAN
Perlem LKPP Nomor 17 Tahun 2018 ULP  UKPBJ.
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
PIM III ANGKATAN XVII. KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR
Drs. H. Dadang Darmawan, M.Si. Sekretaris Bappeda Kabupaten Ciamis
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
OLEH : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN LAMANDAU
Transcript presentasi:

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BIRO INFRASTRUKTUR DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan Tahun 2017 Di Mataram

ORGANISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BIRO INFRASTRUKTUR DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BAGIAN INFRASTRUKTUR BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BAGIAN PERLENGKAPAN SUB BAGIAN UNIT LAYANAN PENGADAAN SUB BAGIAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK SUB BAGIAN PEMBINAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA TUGAS POKOK DAN FUNGSI TUGAS : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan unit layanan pengadaan, layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan pengadaan barang dan jasa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA FUNGSI : pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan pengoordinasian pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan unit layanan pengadaan penyelenggaraan urusan layanan pengadaan secara elektronik penyelenggaraan urusan pembinaan pengadaan barang dan jasa

Tugas Sub Bagian Unit Layanan Pengadaan TUGAS POKOK DAN FUNGSI Tugas Sub Bagian Unit Layanan Pengadaan MENYUSUN PERENCANAAN KEGIATAN UNIT LAYANAN PENGADAAN MENYUSUN DAN MELAKSANAKAN STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN UNIT LAYANAN PENGADAAN MELAKSANAKAN PENGELOLAAN URUSAN UNIT LAYANAN PENGADAAN MENYIAPKAN DOKUMEN PENDUKUNG DAN INFORMASI YANG DIBUTUHKAN OLEH POKJA UNIT LAYANAN PENGADAAN MEMFASILITASI PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG DAN JASA YANG DILAKSANAKAN OLEH POKJA UNIT LAYANAN PENGADAAN MELAKSANAKAN PENYIAPAN PERUMUSAN KEBIJAKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENGELOLA DAN MENGARSIPKAN DATA, DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA MELAKSANAKAN PEMBINAAN TEKNIS DI BIDANG ADMINISTRASI UNIT LAYANAN PENGADAAN MELAKUKAN EVALUASI DAN PELAPORAN UNIT LAYANAN PENGADAAN MENGELOLA SISTEM PENGADAAN DAN SISTEM INFORMASI DATA MANAJEMEN PENGADAAN UNTUK MENDUKUNG UNIT LAYANAN PENGADAAN MENYUSUN RENCANA DAN PROGRAM KERJA SUB BAGIAN MENDISTRIBUSIKAN TUGAS KEPADA BAWAHAN DAN MENILAI PRESTASI KERJA BAWAHAN MELAKUKAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN MELAKSANAKAN TUGAS LAIN YANG DIBERIKAN OLEH PIMPINAN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI Tugas Sub Bagian LPSE MENYUSUN PERENCANAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK MENGKOORDINAASIKAN URUSAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK MELAKUKAN VERIFIKASI PENGGUNA SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK MEMBERIKAN LAYANAN INFORMASI KEPADA PENGGUNA SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK MEMFASILITASI PENGISIAN RENCANA UMUM PENGADAAN SKPD MENYIAPKAN PERANGKAT TEKNIS SISTEM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK MENGELOLAH SISTIM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK MEMFASILITASI PENGGUNA SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK MELAKSANAKAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN/KOTA MENYEDIAKAN PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS SISTIM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK MEMFASILITASI PENGGUNA APLIKASI MONITORING DAN EVALUASI ONLINE PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH MENYUSUN RENCANA DAN PROGRAM KERJA SUB BAGIAN MENDISTRIBUSIKAN TUGAS KEPADA BAWAHAN DAN MENILAI PRESTASI KERJA BAWAHAN MELAKSANAKAN TUGAS LAIN YANG DIBERIKAN OLEH PIMPINAN

Tugas Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa TUGAS POKOK DAN FUNGSI Tugas Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa MELAKSANAKAN PERENCANAAN URUSAN PEMBINAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENGOORDINASIKAN URUSAN PEMBINAAN PENGADAAN BARANG JASA MELAKASANAKAN PEMBINAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG DAN JASA MELAKSANAKAN KOORDINASI PERENCANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MELAKSANAKAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PEDOMAN DAN STANDAR TEKNIS PENGADAAN BARANG DAN JASA MEMBERIKAN PELAYANAN DAN INFORMASI DI BIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA MELAKSANAKAN KOORDINASI DAN MENYIAPKAN INFORMASI TERKAIT PENYELESAIAN SANGGAH, PENANGANAN PENGADUAN DAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA MENYUSUN RENCANA DAN PROGRAM KERJA SUB BAGIAN MENDISTRIBUSIKAN TUGAS KEPADA BAWAHAN DAN MENILAI PRESTASI KERJA BAWAHAN MELAKSANAKAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN MELAKSANAKAN TUGAS LAIN YANG DIBERIKAN OLEH PIMPINAN

PROVINSI SULAWESI UTARA KEDUDUKAN PENGELOLA ULP & POKJA ULP KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 27 TAHUN 2017 TETANG PENETAPAN PENGELOLA UNIT LAYANAN PENGADAAN DAN KELOMPOK KERJA ULP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA KETUA ULP (KABAG PBJ) SEKRETARIS/ SEKRETARIAT ULP (KASUBAG ULP) POKJA ULP POKJA ULP POKJA ULP POKJA ULP MASIH TERSEBAR DI SKPD (BELUM PERMANEN DI BIRO IPBJ / PARUH WAKTU)

UNIT LAYANAN PENGADAAN

UNIT LAYANAN PENGADAAN

UNIT LAYANAN PENGADAAN

UNIT LAYANAN PENGADAAN

UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) 5 SOP ULP SOP Pemilihan Penyedia Barang Jasa SOP Pengelolaan Arsip Dokumen Pengadaan Barang Jasa SOP Pengendalian Pengadaan Barang Jasa SOP Penyerahan Hasil Proses Lelang SOP Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan

KEDUDUKAN PENGELOLA LPSE KEPUTUSAN KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROV SULUT NOMOR 10 TAHUN 2017 TETANG PENETAPAN TIM PENGELOLA LPSE PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA KEPALA LPSE (KASUBAG LPSE) BIDANG ADM SISTEM, PELATIHAN & SOSIALISASI BIDANG REGISTRASI DAN VERIFIKASI BIDANG LAYANAN DAN PENGGUNA BIDANG KETATAUSAHAAN

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) 17 STANDARD LAYANAN LPSE (Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik) STANDARD KEBIJAKAN LAYANAN STANDARD ORGANISASI LAYANAN SOP PENGELOLAAN ASET STANDARD TATACARA PENGELOLAAN RESIKO SOP PENGELOLAAN GANGGUAN PERMASALAHAN SOP PENGELOLAAN PERUBAHAN SOP PENGELOLAAN KAPASITAS PAKTA INTEGRITAS STANDARD ADMIN SISTEM STANDARD PENCATATAN REMOTE ACCES SOP PENGELOLAAN KEAMANAN SERVER DAN JARINGAN SOP KELANGSUNGAN LAYANAN SOP PEMANTAUAN REALISASI PENGELOLAAN ANGGARAN SOP PENGELOLAAN DUKUNGAN LAYANAN STANDARD PENGELOLAAN HUBUNGAN DGN PENGGUNAN LAYANAN STANDARD PENGELOLAAN KEPATUHAN SOP PENILAIAN INTERNAL

BELUM ADA JABATAN FUNGSIONAL PENGADAAN PERMASALAHAN BELUM ADA JABATAN FUNGSIONAL PENGADAAN POKJA ULP MASIH TERSEBAR DI BEBERAPA PERANGKAT DAERAH BELUM TERBENTUK BUDAYA ORGANISASI YANG KUAT

Terimakasih…