Kota Magelang Musrenbang RKPD 2017

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA RPJMD KABUPATEN TEGAL
Advertisements

SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
OLEH : KETUA POKJA KOTA KUPANG
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Strategi pemerataan prinsip keadilan sosial di Indonesia
Sekolah Pascasarjana Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si.
Meningkatkan Peran dan Fungsi Penyuluh Swadaya
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN JIWA KEWIRAUSAHAAN Oleh: Gunawan Sumodiningrat Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Deputi.
Topik: Visi Pertanian Abad 21 (Pertanian Yang Berkebudayaan Industri)
GOOD GOVERNANCE.
GOOD GOVERNANCE.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARTISIPASI ANAK DALAM PEMBANGUNAN SERTA PENGEMBANGANNYA DITINGKAT NASIONAL DAN DAERAH Disampaikan oleh Beni Sujanto, A.Ks, M.Si,
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
LANDASAN YURIDIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN BOYOLALI TAHUN DISAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BOYOLALI PADA FORUM MUSRENBANG RPJMD KAB.BOYOLALI.
VISI DAN MISI CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKANBARU
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
Deputi Bidang Pengembangan Regional
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN BADAN KESBANGPOL DIY TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU BAPPEDA PROVINSI BENGKULU
DASAR-DASAR PENGELOLAAN SAMPAH
PERENCANAAN PROGRAM/PROYEK UPAYA KESEHATAN
Peran Ombudsman RI dalam pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia (sesuai UU No. 37/2008 ttg Ombudsman RI dan UU No. 25/2009 ttg Pelayanan.
Promosi Kesehatan Oleh, Lita Sri Andayani, SKM, Mkes
PENGANTAR EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
Proses kebijakan publik dalam pembangunan
GERMAS Implementasi di Kota Banjarbaru
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
PAPARAN CALON KEPALA SEKOLAH
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN JIWA KEWIRAUSAHAAN
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
Kota yang berkelanjutan
PEREKONOMIAN INDONESIA
2. LANDASAN SOSIOLOGIS / EMPIRIS
DESENTRALISASI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
OPTIMALISASI e-GOVERNMENT MENUJU SMART CITY
Indikator dan Masalah Pembangunan
PENGARUS UTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN AMPL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN JIWA KEWIRAUSAHAAN
JENIS DAN PROGRAM KESEHATAN DI INDONESIA
STIEPAR YAPARI AKTRIPA BANDUNG
USULAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SAMARINDA PADA APBD PROVINSI KALTIM
Desk Penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2012
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
Kebijakan penumbuhan iklim & pengembangan usaha PERTEMUAN – 12 Mata Kuliah: Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD diy terhadap rkpd diy tahun 2020 H
PIM III ANGKATAN XVII. KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
FORUM KONSULTASI PUBLIK
STRATEGI MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2020
Oleh: Mohamad Basyir Ahmad Walikota Pekalongan
PERUBAHAN RPJMD KOTA SURABAYA TAHUN
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.
Bappeda DIY disampaikan dalam Seminar Nasional LP3M UMY
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)?
Transcript presentasi:

Kota Magelang Musrenbang RKPD 2017 Merapikan landasan – thn I RPJMD 2016-2021

Visi misi Walikota terpilih 2016-2021: VISI KOTA MAGELANG SESUAI RPJP-D 2005-2025 MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA YANG BERBUDAYA, MAJU DAN BERDAYA SAING DALAM MASYARAKAT MADANI TAHAP III 2016-2021 Meningkatkan dan memantapkan upaya menyejahterakan masyarakat melalui optimalisasi peran dan fungsi lembaga pemerintah, swasta, masyarakat madani, dan media massa khususnya dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan; Menciptakan peluang kerja dalam bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan; tanpa mengabaikan pembangunan dibidang lain sebagai upaya menuju masyarakat yang berdaya dan mandiri. Merapikan landasan – thn I RPJMD 2016-2021 Visi misi Walikota terpilih 2016-2021: “TERWUJUDNYA KOTA MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS YANG DILANDASI MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN RELIGIUS”.

MISI WALIKOTA TERPILIH MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR YANG BERKUALITAS DAN PROFESIONAL DENGAN MENGOPTIMALKAN KEMAJUAN TEKNOLOGI SEBAGAI DASAR TERCIPTANYA PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIH SERTA TANGGAP TERHADAP PEMENUHAN ASPIRASI MASYARAKAT, MAMPU MENINGKATKAN DAN MENGELOLA POTENSI DAERAH DALAM RANGKA EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DIDUKUNG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. MENGEMBANGKAN DAN MENGELOLA SARANA PERKOTAAN DAN SARANA PELAYANAN DASAR DI BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PERDAGANGAN YANG LEBIH MODERN SERTA RAMAH LINGKUNGAN. MENINGKATKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN UNTUK MENDUKUNG PEMERATAAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. MENGEMBANGKAN POTENSI BUDAYA DAN KESENIAN DAERAH SEBAGAI LANDASAN PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PARIWISATA KOTA MAGELANG. MEMPERKUAT KEHIDUPAN BERAGAMA DAN TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA MELALUI PENYELENGGARAAN KEGIATAN-KEGIATAN KEAGAMAAN DAN PENINGKATAN SARANA-PRASARANA PERIBADATAN SEBAGAI LANDASAN TERBANGUNNYA MASYARAKAT MADANI.

Prioritas 2016-2020 Strategi Arah Kebijakan impact Transformasi informasi Peningkatan Kualitas Pelayanan publik Fasilitasi produktivitas kota Kota Modern dan Cerdas Kemitraan Pemerintah-swasta/dunia usaha Kemitraan Pemerintah-Masyarakat sipil & media Pemberdayaan Promosi produksi Penyedia layanan Investasi Infrastruktur Masyarakat sejahtera dan religius Pencerdasan publik Apa pilhan Program unggulan dan kegiatan unggulan dari Perangkat Daerah di th 2017???

Kota Modern Kota yang mampu menyelaraskan sosial, fisik, dan ekonomi dengan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh kota tersebut. a. Masyarakat Sejahtera dalam financial b.  Kota terdepan dalam pelayanan Kota modern menyediakan pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan para pengguna kota atau masyarakat umum. c. Visual kota mengundang pesona Kota modern dapat dilihat dari fisiknya, secara visual kota terlihat tertata, menarik, mengundnag kenyamanan untuk tinggal dan berkarya.

Kriteria kota Cerdas yaitu: Kota cerdas terwujud dalam kemudahan koneksitas informasi dan komunikasi berbasis tehnologi informasi, dan dilakukan dalam dunia usaha, sistem penyelenggaraan pelayanan publik, mekanisme partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kontrol, maupun komplain, dan bidang lain pendukung nilai daya saing daerah. (1) Smart Governance yaitu: Pengembangan e-governance, ada partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (2) Smart infrastructure yaitu Pengembangan jaringanIT, pengembangan sistem informasi manajemen berbasis IT (3) Smart Economy, yaitu: Pengembangan city branding, pengembangan kewirausahaan, Pengembangan e-commerce (4) Smart environment yaitu: pengelolaan lingkungan berbasis IT, pengelolaan SDA berbasis IT, pengembangan sumber energi terbarukan (5) Smart people yaitu: Pendidikan dan pengembangan SDM yang melek teknologi, dukungan penelitian, pengembangan karakter sosial budaya masyarakat (6) Smart Living yaitu: Kemudahan akses terhadap layanan pendidikan, kemudahan akses terhadap layanan kesehatan, pengembangan peran media, kemudahan akses terhadap jaminan keamanan

Indek Kesejahteraan Rakyat (IKRAR)

No Keterangan Label Dimensi 1. Persentase RT menggunakan listrik sebagai alat penerangan utama Akses Listrik Dimensi Keadilan Sosial 2. Persentas ependuduk yang dapat menikmati akses berobat dalam 6 bulan terakhir Akses Berobat 3. Persentase keluarga yang melakukan rekreasi (berlibur, olah raga, kesenian) Rekreasi 4. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 th Lama sekolah 5. Persentase rumah tangga yang menerima jaminan sosial (SKTM, jamkes, dll) 6. Persentase penduduk yang usianya mencapai 40 th Harapan hidup > 40 tahun 7. Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih sebagai sumber air minum Akses air bersih 8. Persentase rumah tangga yang menggunakan jamban sendiri/bersama Akses sanitasi 9. Persentase penduduk tidak miskin Pengeluaran per kapita > Garis Kemiskinan 10. Pemerataan pendapatan Tingkat pemerataan pendapatan

No Keterangan Label Dimensi 11 Persentase rumah tangga yang memiliki rumah Kepemilikan rumah Keadilan ekonomi 12 Persentase penduduk usia 15 th ke atas yang bekerja bekerja usia > 15 th 13 Rasio rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dengan garis kemiskinan (GK) Rasio pengeluaran thd GK 14 Rasio PAD teradap APBD Rasio PAD thd APBD 15. Persentase rumah tangga yang menerima kredit dari bank Akses terhadap sumber daya ekonomi 16. Proporsi pengeluaran rumah tangga untuk biaya pendidikan terhadap total pengeluaran Rasio biaya pendidikan terhadap total pengeluaran 17 Proporsi pengeluaran rumah tangga untuk biaya kesehatan terhadap total pengeluaran Rasio biaya kesehatan terhadap total pengeluaran 18 Persentase rumah tangga yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir Akses Informasi Lembaga Demokrasi 19. Persentase pendudu yang menjadi korban kejahatan dalam 1 thn terakhir (adjusted) Rasa aman 20. Akses kebebasan sispil dalam Indeks Demokrasi Indonesia Kebebasan Sipil 21. Aspek hak-hak politik dalam Indeks Demokrasi Indonesia Hak Politik 22. Aspek lembaga demokrasi dalam Indeks Demokrasi Indonesia

Masyarakat Religius Representasi religius adalah representasi kolektif yang mengungkapkan realitas kolektif. (Durkheim) pengalaman religius adalah pengetahuan manusia tentang “Sesuatu” yang ada di luar dirinya, yang melebihi dan mengatasi dirinya, Yang Transenden, Yang Ilahi, yang diperoleh secara langsung melalui hubungan sadar antara dirinya dan “Sesuatu” yang melebihi dirinya itu. Manusia melakukan tindakan empiris sebagaimana layaknya, tetapi manusia yang memiliki religiusitas meletakan harga dan makna tindakan empirisnya di bawah supra empiris. Kalau agama menunjuk pada aspek formal yang berkaitan dengan aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban; religiusitas menunjuk pada aspek religi yang telah dihayati oleh individu di dalam hati (Mangunwijaya, 1982).

Bagaimana menciptakan kota yang: 1.Ngrejekeni: peluang meningkatkatkan pendapatan per kapita 2. Ngayomi: memberikan perlindungan bagi semua kalangan 3. Ngayemi: suasana yang kondusif jasmani dan rohani 4. Handarbeni: Masyarakat berkomitmen memiliki kota sebagai rumah dan keluarganya sendiri 5. Marisi: kota yang memikirkan kelangsungan kualitas hidup dan peradaban generasi di depannya

Konektif dan Kolaboratif Bersama Mitra (Perencanaan di th 2016 utk pelaksanaan RKPD 2017) Apa saja MOU kesepakatan kerjasama dg investor dunia usaha dan implementasi programnya di bidang: ekonomi dan lapangan usaha , pendidikan, kesehatan Apa saja sumber pendanaan pembangunan yang dikontribusikan oleh pihak ke 3 dari pelaku dunia usaha Apa saja ruang komunikasi dan informasi publik yang disediakan oleh media massa untuk kota Magelang Apa saja forum kemitraan pemerintahaan dan forum warga komunitas , organisasi massa dan LSM yang sudah terbangun sesuai bidang urusan pemerintah daerah atau SKPD Bagaimana kesiapan manajemen pengelolaan kota berbasis eco green city Bagaimana kesiapan kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha industri kreatif berbasis seni budaya dan industri pariwisata?

Tantangan perancangan strategi: Pengembangan kemitraan untuk Kota Kreatif (Creative city) Pengembangan kemitraan untuk standarisasi nasional/internasional pelayanan publik Pengembangan kemitraan untuk kota sehat dan nyaman huni (Liveable city) Pengembangan kemitraan untuk kota cerdas (smart city) Pengembangan kemitraan untuk kota vokasi Pengambangan kemitraan untuk kota melek informasi publik Pengembangan kemitraan untuk kota jasa ramah lingkungan (eco green city) Pengembangan kemitraan untuk untuk kota produktif Pengembangan kemitraan untuk kota inklusi