Fasilitas pelayanan kesehatan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Advertisements

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 22 TAHUN 2011
PRAKTIK KEPERAWATAN.
UNDANG UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.
Pertemuan ke-9 Strategi Pengembangan SIKNAS
PERAN DAN TUGAS BIDAN SISTEM PELAYANAN KESEHATAN Di seb. Besar wil.
PT ASKES (PERSERO) dan KESIAPAN SEBAGAI BPJS
Alur Pelayanan Kesehatan PUSKESMAS / Dokter Keluarga
KEBIJAKAN PROGRAM LANSIA DI KABUPATEN CILACAP
KEBIJAKAAN DASAR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
PUSKESMAS Suatu unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pengembangan kesehatan masyarakat, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam.
BY : ELVIRA HARMIA, SST. Maksud dari kontrasepsi adalah menghindari / mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur matang dengan.
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
Administrasi dan Kebijakan Upaya Kesehatan Perorangan
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
*) Disampaikan dlm Seminar Healthcare Professional,
Seminar Keperawatan STIKES WHS
ANALISIS KEBUTUHAN DATA DAN INFORMASI PUSKESMAS
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KEFARMASIAN
Sistem Informasi Kesehatan Daerah dan Puskesmas
Up Date Terbaru Peraturan
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
MANAJEMEN PUSKESMAS.
HARAPAN-KENYATAAN & SOLUSI JKN (Terkait Regulasi)
UPAYA KESEHATAN RUJUKAN
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KB MELALUI PENYIAPAN PROVIDER KLINIK
Usulan perubahan DO SPM
Analisis Situasi.
- Drh. Meirina Ernawati M.kes -
PRAKTIK KEPERAWATAN.
Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
ANALISIS KEBUTUHAN DATA DAN INFORMASI PUSKESMAS
UNDANG UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.
METODE PERHITUNGAN KEBUTUHAN SDMK BERDASRKAN PERMENKES RI NOMOR 33 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan.
SJSN.
INDUSTRI YANKES.
Pelayanan kedokteran Sesi 4.
INDUSTRI YANKES.
PERTEMUAN PENGELOLA KETENAGAAN SARKES SWASTA Sdmkes Dinkes kab blitar
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
Disampaikan pd kuliah manajemen blok 4 Oleh ;dr.Fauziah Elytha.MSc
SELAMAT DATANG FINALISASI PEMUTAKHIRAN DATA SDM KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015 JAKARTA, 10 JULI 2015.
RUMAH SAKIT Oleh: Dra. Sulistyaningtyas. AH, Apt.
PENGENALAN AKUPRESUR DALAM KESEHATAN
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN PERTEMUAN 12
KONSEP ORGANISASI DALAM SISTEM KESEHATAN NASIONAL
INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN PERTEMUAN 11
tika afriani,m.farm.,apt. universitas mohammad natsir
PERKESMAS TERKAIT UNDANG- UNDANG NO 38 TAHUN 2014: KEPERAWATAN dan permenkes no 75 tahun 2014 : PUSKESMAS DIREKTORAT BINA PELAYANAN KEPERAWATAN DAN KETEKNISIAN.
STRUKTUR ORGANISASI INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN DAN KOMPONENNYA
KEBIJAKAN TERKAIT RUMAH SAKIT UU NO TTG PRAKTIK KEDOKTERAN
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar Dengan PPK - BLUD
- Drh. Meirina Ernawati M.kes -
Peluang DAN TANTANGAN administrator rumah sakit GUNA MENUNJANG PELAYANAN PARIPURNA DAN AKREDITASI RUMAH SAKIT.
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
KEMENTERIAN KESEHATAN PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN (P2JK)
- Drh. Meirina Ernawati M.kes -
PERanan pelayanan akupresur terkait pembiayaan kesehatan di pusk Ir iga putri mahadewi, m.kes. (kepala upt – jkmb dinkes prov bali.
JEJARING PELAYANAN KESEHATAN PRIMER BIDANG UPAYA PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DINAS EKSEHATAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2017.
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
MANAJEMEN PUSKESMAS. DASAR HUKUM UU No.36 tahun 2014: Tenaga Kesehatan Permenkes No 75 tahun 2014: PUSKESMAS PMK no.44 tahun 2016: Pedoman Manajemen Puskesmas.
Mata Ajaran Ilmu Kesehatan Masyarakat – Kedokteran Pencegahan 3 (acuan SKDI 2012) Kode Mata Ajaran KMP 401 Beban Studi 4 (empat) SKS Semester 7 Tatap Muka.
ADMINISTRASI DAN UPAYA KESEHATAN. PENGERTIAN = tatanan yg menghimpun berbagai upaya kes masy (UKM) dan upaya kes perorangan (UKP) secara terpadu & saling.
TELAAH HUKUM ATAS Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.56/Menlhk-Seijen/2015 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan.
Transcript presentasi:

Fasilitas pelayanan kesehatan Fathulrohman,drs,MH.Kes, Apt

Fasilitas yankes Alat dan/atau tempat yg digunakan u/menyelenggarakan upaya yankes baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yg dilakukan pemerintah pusat/daerah dan/atau masy.

Fasyankes Menyelenggarakan Yankes perseorangan. Yankes masyarakat

Fasyankes Jenisnya Tempat praktek mandiri t.k Puskesmas Klinik R S Apotek Unit Transfusi Darah Labkes Optikal Fasyan kedokteran untuk kepentingan hukum. Fasyankes tradisional Jenis lain sesuai kondisi/menteri

Tingkatan fasyankes Fasyankes tk pertama Fasyankes tk ke dua Fasyankes tk ke tiga  yankes dasar  yankes spesialistik  yankes subspesialistik 2 & 3 bisa ke bawah

Pemda Menentukan jumlah dan jenis fasyan kes Ijin operasi

Jenis dan jumlah fasyankes Kecuali Luas wilayah Kebutuhan kes Jumlah & persebaran penduduk Pola penyakit Pemanfaatan Kemampuan memanfaatkan teknologi R S khusus karantina R S penelitian R S asilum Daerah terpencil, sangat terpencil, perbatasan dan kepulauan

Tempat praktik mandiri t.k Jum lah disesuaikan kebutuhan Rasio tk : jlh penddk Kondisi geografis Tk utilitas Jam kerja pelayanan

Puskesmas 1 pusk u/ 1 kecamatan > 1  kebutuhan pelayanan, jlh pddk, aksesibilitas Sesuai peraturan

Klinik Sesuai kebutuhan/wilayah Rasio jlh klinik : jlh penduduk Kondisi geografis Aksesibilitas Utilitas Jam kerja pelayanan Jlh praktek mandiri dr,drg,(spesialis)

R S Min 1 RS kls D/kab/kota M in 1 RS kls B /prov Sebaran merata RS  pemda Jlh n sebaran penddk, aksesibilitas danjlh tt Swasta bisa

Apotek Sesuai keb utuhan masy Jlh fasyankes spt praktek mandiri, klinik, puskesmas dan RS

Utd Min 1 utd/kab/kota Sesuai kebutuhan darah Wkt tempuh RS ke utd

Labkes Sesuai kebutuhan Pertimbangan jlh tempat praktek mandiri, klinik. Puskesmas dam RS

Optikal Sesuai kebutuhan Praktek mandiri, klinik, puskesmas dan RS

Fasyan kedokteran untuk kepentingan hukum Min 1 /prov di RS / institusi lain Memenuhi standar menteri

Fasyankes tradisional Sesuai kebutuhan Sebarab merata

Perijinan Memenuhi syarat Bupati/wk/gub sesuai kewenangan Sesuai kebutuhan. Men teri : RS kls A PMA Yan kes KOMPLEKS Nasional/rujukan nasional

Papan nama Wajib pasang papan nama Berisi : Jenis dan nama fasyankes No ijin dan masa berlaku Diopasang mudah dilihat Wajib sistem rujukan Praktek mandiri Berisi : Nama lengkap Gelar Jenis tenaga kesehatan Waktu praktek No ijin Praktek