KEBIJAKAN PEMDA.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TAHAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
Advertisements

Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
oleh Haryo Habirono Salatiga
BAB V LEMBAGA PEMERINTAHAN DAERAH
Struktur Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah
HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTAR PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
ALUR PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN HIBAH, BANSOS DAN BANTUAN KEUANGAN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM UU NOMOR 23 TAHUN 2014
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PERAN SETWAN DALAM PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
PENGANGGARAN SANITASI
Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD
Penyusunan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) – SKPD
Proses Penyusunan Perda
Matkul: AKPD Pertemuan 6: RKA-DPA-Anggaran Kas-SPD
Universitas Negeri Semarang
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
KELOMPOK 1 ANGGI LAKSITA R. / KHOIRUNNISA R. /
KERJASAMA DAERAH DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (PPTPPO) Semarang, 21 Oktober 2015 BIRO OTDA DAN KERJASAMA SETDA.
Konsep, Proses dan Dokumen Kunci Dalam Penganggaran
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
KELOMPOK 2 RIZKI RAMADHAN HERI SETIAWAN
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
Eksistensi Kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca UU Nomor 23/2014 ttg Pemerintah Daerah dalam Perspektif Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Hotman.
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Oleh: Ir. Suprayitno, MA
APBD DAN APBN ARSITA DWI HANI PRATIWI ( )
MEKANISME PENGAJUAN CSR PERWALI NO 12-A TAHUN 2013
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
FORUM SKPD Yogyakarta, 21 Maret 2016
2 Bab APBN dan APBD.
APBN DAN APBD By: Dyah Setyowati A
MANAJEMEN STRATEGIK PEMDA
Bahan Kuliah Hukum Pemda FH UII 2015
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
KEPALA DAERAH & WAKIL KEPALA DAERAH DR. Ni’matul Huda, SH, MHum
Kaitan Perencanaan dan Penganggaran
STAKEHOLDERS DALAM PERENCANAAN PARTISIPATIF
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
PENYUSUNAN dan PENETAPAN APBD
KELOMPOK 2: 1.BELA OKTAVIANTI 2.TRISKA PUSPA NINGTYAS TAHAP PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DI PEMDA.
( DEWAN PERWAKILAN RAKYAT )
SINERGITAS PERENCANAAN
SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
KELOMPOK 3: OTONOMI DAERAH.
APBN DAN APBD.
APBN DAN APBD.
AHMAD MEDAPRI H, S.H., M.Eng., MIDS.
MEKANISME PEMBENTUKAN PERDA (EXECUTIVE)
PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN BMD.
AKUNTANSI PEMERINTAHAN
FASILITASI PENYUSUNAN ASPIRASI MASYARAKAT
Pengelolaan Keuangan Daerah Dr Rilla Gantino, SE., AK., MM
Dr Rilla Gantino, SE., AK., MM
PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Baduy)
INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BAPPEDA LOMBOK BARAT 08 DESEMBER 2018.
PERAN DAN DUKUNGAN DPRD PROV JATENG DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA Disampaikan Pada: Rapat Koordinasi dengan Tema Akuntabilitas,
DR. IR. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si
TAHAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2019
PERENCANAAN – ANGGARAN HUBUNGAN ANTARA KUA-PPAS, RKA DAN DPA OLEH : ACHMAD ZAKI NIM : P2C
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Program Studi Administrasi Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran.
REGULASI DPRD MENURUT UU NOMOR 23 TAHUN 2014 Pasal 1 angka 4, Pasal 314 sampai dengan Pasal 412, Pasal 418 sampai dengan Pasal 421 Undang-Undang Nomor.
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN PEMDA

KEBIJAKAN DAERAH PEMDA DPRD Menyusun Arah dan Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Menyusun Rencana Strategis. Menyusun Program Pembangunan Daerah. Menetapkan Program Pembangunan Daerah. Menyusun Peraturan Daerah (tentang APBD dan lain-lain). Menetapkan Peraturan Daerah. Melaksanakan Peraturan Daerah PEMDA DPRD MASYARAKAT

KEBIJAKAN PEMDA: MENGATUR DAN MENGURUS KEBIJAKAN MENGATUR: PERDA KEBIJAKAN MENGURUS: PROGRAM DAN KEGIAAN

Perencanaan Kebijakan Dari rakyat, SKPD, dan pemangku kepentingan Disusun oleh Setda Diajukan di DPRD

Pelaksanaan Kebijakan Diputuskan KDH setelah mendapat persetujuan DPRD Dilaksanakan oleh KDH melalui SKPD

Evaluasi Kebijakan Dievaluasi oleh rakyat, LSM, dan DPRD Diteruskan, diperbaiki, atau dihentikan Dibuat kebijakan baru yang lebih baik