MODERNISASI PERPAJAKAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
LEMBAGA PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Advertisements

STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
SEMINAR: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Manajemen Kepegawaian Nasional dan Kebijakan Wasdalpeg
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DISAMPAIKAN DALAM SOSIALISASI STANDAR BIAYA TAHUN 2007 KEPADA UNIT ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA.
Program Mahasiswa Wirausaha (PMW)
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Nama: Siti rokhmayatun Prodi / Fak.: Bahasa inggris/Isipol
Good Governance Ali Rokhman Sumber:
GOOD GOVERNANCE.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE PERTEMUAN 2
KEMENTERIAN KEUANGAN.
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
REFORMASI PERPAJAKAN.
TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PT ASKES (PERSERO) MENJADI BPJS KESEHATAN
Keterbukaan Informasi Publik
Oleh : Harry Suderadjat Nama : Eka Septiani Juwita
PETA BISNIS PROSES DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI BIDANG PENGAWASAN
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
Analisis Pelaksanaan Sistem Administrasi Perpajakan menggunakan Metode Self Assessment System pada KPP Pratama Bandung Cibeunying Tugas Akhir Diajukan.
KEBIJAKAN FISKAL.
Lembaga Negara yang Independen
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
SOSOK DJP IMPIAN DI MASA YANG DATANG
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.
2017 INSPEKTORAT Forum SKPD Bidang Pemerintahan
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 56 menyebutkan Setiap instansi Pemerintah wajib menyususn kebutuhan jumlah dan jenis.
PENINGKATAN KEPEMIMPINAN APARATUR DALAM RANGKA PENGELOLAAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (S.A.I) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
PRIORITAS NASIONAL REFORMASI BIROKRASI DI BIDANG PBJ
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
VISI DAN MISI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
PENGUKURAN EFEKTIVITAS ORGANISASI PEMERINTAHAN
F. Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Daerah
KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2014
MODERNISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
STRATEGI KEBIJAKAN.
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
BAB 4: TEKNIK PENINGKATAN STANDAR ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
Modernisasi Administrasi Perpajakan
ANALISIS SWOT IMPLEMENTASI GERAKAN SADAR ARSIP DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANYUWANGI Oleh : Lastria Nurtanzila1, Widiatmoko Adi Putranto2.
Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan
Keuangan Sekolah/Madrasah
USAHA KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN CLEAN GOVERMENT &GOOD GOVERMENT KELOMPOK III.
PENGENDALIAN INTERNAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Pajak Menjaga NKRI.
KULIAH 13 Hubungan Masyarakat
BADAN LAYANAN UMUM (BLU) UNIVERSITAS UDAYANA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
STRATEGI PENGEMBANGAN GAS ALAM Kelompok 11 Atika Wafa ( ) Putri Millenia ( ) Rikardo Parapat ( )
Menuju Laporan Kinerja yang Akuntabel
MENGENAL LEBIH DEKAT TENTANG PAJAK.
(Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi)
Assalamualaikum wr.wb JUDUL SKRIPSI: REFORMASI PAJAK DAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK Oleh: Yuli Fujihana Dibawah.
Usulan Penelitian Nama : Rizki Rasphati NIM :
MAKALAH MENINGKATKAN PERANAN STAF SEKRETARIAT DEWAN
Akreditasi institusi.
Akreditasi Institusi.
Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 4 Dr. Ratna Wardhani
Transcript presentasi:

MODERNISASI PERPAJAKAN OLEH KELOMPOK 1: 1. ASRI ANGGUN S. (125030400111133) 2. DENI ELYANA SARI (125030400111013) 3. FEBIOLA A. N. (125030400111128) 4. IRUL YULINDA (125030401111003) 5. NURI ARBIYANTI (125030405111010) 6. TAPI OMAS ANISA (125030401111005)  

LATAR BELAKANG MODERNISASI Semenjak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan program perubahan (change program) atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat biasa disebut Modernisasi. Adapun jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan good governance, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini.

Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak. Jika program modernisasi ini ditelaah secara mendalam, termasuk perubahan-perubahan yang telah, sedang, dan akan dilakukan, maka dapat dilihat bahwa konsep modernisasi ini merupakan suatu terobosan yang akan membawa perubahan yang cukup mendasar dan revolusioner.

Perubahan-perubahan yang dilakukan meliputi bidang-bidang berikut: Struktur organisasi Business process dan teknologi informasi dan komunikasi Manajemen sumber daya manusia Pelaksanaan good governance

Visi dan Misi Direktorat jendral Pajak Sebagai Otoritas Pajak Visi Direktorat Jenderal Pajak Menjadi Institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. Misi Direktorat Jenderal Pajak Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

Definisi Sistem Administrasi Perpajakan Modern 1. Menurut A. Dunsire, yang dikemukakan kembali oleh Siti Kurnia Rahayu 2. Menurut Sophar Lumbantoruan (1997) 3. Menurut Marcus Taufan Sofyan 4. Menurut Suparman

Menurut Marcus Taufan Sofyan tentang Pengertian Sistem administrasi Perpajakan Modern : “Sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang menjadi prioritas reformasi perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001”. (2005:53)

Sedangkan menurut Suparman tentang Pengertian Sistem administrasi Perpajakan Modern: “Sistem administrasi perpajakan modern adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat”. (2007:1)

Berdasarkan dua definisi tersebut diatas sistem administrasi perpajakan modern merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar sistem administrasi tersebut lebih efisien, ekonomis dan cepat.

Tujuan dari reformasi administrasi perpajakan adalah bahwa administrasi perpajakan yang ada di suatu negara mengimplementasikan struktur perpajakan yang efisien dan efektif, guna mencapai sasaran penerimaan pajak yang optimal. Jika program modenisasi ini ditelaah secara mendalam, termasuk perubahan-perubahan yang telah, sedang, dan akan dilakukan, maka dapat dilihat bahwa konsep modernisasi ini merupakan suatu terobosan yang akan membawa perubahan yang cukup mendasar dan revolusioner. Untuk mewujudkan itu semua, maka reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif.

Latar belakang dilakukannya modernisasi perpajakan adalah 1. Citra DJP, yang harus diperbaiki dan ditingkatkan 2. Tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang harus ditingkatkan. 3. Integritas dan produktivitas sebagai pegawai yang masih harus ditingkatkan.

Kesimpulan Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa konsep dan tujuan modernisasi adminitrasi perpajakan merupakan perbaikan untuk memperbaiki sistem yang sudah ada dengan tujuan agar tercapainya tingkat kepatuhan Wajib Pajak, tingkat kepercayaan wajib pajak, serta tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Pada dasarnya sasaran administrasi perpajakan adalah upaya peningkatan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan ketentuan perpajakan secara sama antara Fiskus dan Wajib Pajak dalam menilai suatu ketentuan untuk mendapatkan penerimaan pajak maksimal dengan biaya optimal. Dengan demikian dengan adanya tujuan adminstrasi tersebut, maka administrasi perpajakan berpengaruh dari penerimaan pajak. Sedangkan pendapatan atau penerimaan adalah suatu hasil yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan secara optimal.

TERIMA KASIH