EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
Advertisements

PETUNJUK TEKNIS PP NOMOR 46 TAHUN 2011
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
PETUNJUK TEKNIS PP NOMOR 46 TAHUN 2011
PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2011
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Persiapan dan Peran Perekam Medis Dalam Menghadapi Jabatan Fungsional Profesi Perekam Medis Sugeng, SKM.
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
Eselon II dan Satker Pusat
PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Disampaikan oleh : Sri Salmiani, SH, MH Kepala Bagian Penyusunan.
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN EVALUASI KINERJA SIMEKA
PENYUSUNAN SASARAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM RANGKA PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS PPK-PNS
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
PENYUSUNAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR TEKNIS KEGIATAN SASARAN KERJA PEGAWAI
Biro Sumber Daya Manusia-Sekretariat Jenderal
PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN PRESTASI KERJA
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEKUATAN PEGAWAI
PEMANFAATAN SIMEKA UNTUK PENYELENGGRAAN SAKIP DJCK
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
PEMANFAATAN SIMEKA UNTUK PENYELENGGRAAN SAKIP DJCK
MATERI SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
DALAM ACARA PEMBEKALAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 BIRO KEPEGAWAIAN DESEMBER 2012.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
PENYUSUNAN DAN PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
EVALUASI IMPLEMENTASI PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PEMANFAATAN SIMEKA DALAM PENYELENGGARAAN SAKIP PADA SNVT PROPINSI
EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
PEMANFAATAN SIMEKA DALAM PENYELENGGARAAN SAKIP PADA SNVT PROPINSI
PEMANFAATAN SIMEKA DALAM PENYELENGGARAAN SAKIP PADA SNVT PROPINSI
EVALUASI KINERJA SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
SOSIALISASI SKP ONLINE 2017
EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT
EVALUASI KINERJA SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT
Penilaian prestasi kerja pns Menurut PP 46 Tahun 2011.
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TATA CARA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) ARSIPARIS
PERKAP NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERKAP NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN.
Subdit. Pemantauan dan Evaluasi
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DAN PELAKSANA HARIAN (Plh.)
FOCUS GROUP DISCUSION (FGD)
PERAN SIMEKA DALAM DUKUNGAN PENYELENGGARAAN SAKIP DITJEN CIPTA KARYA
ASISTENSI PENILAIAN KINERJA APARATUR TAHUN MATERI YANG DISAMPAIKAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA IMPROVING GOVERNANCE WORK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN.
POLA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENYUSUNAN DAN PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI
Contoh penyusunan skp.
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1.UU Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2.PP Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian.
KUANTITAS DAN KUALITAS DATA ASN
PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2018
Transcript presentasi:

EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT Kendari, 17 Oktober 2017 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT Disampaikan oleh: Kasubdit. Pemantauan dan Evaluasi Konsolidasi Evaluasi Penyelenggaraan SAKIP pada SNVT Provinsi di Lingkungan DJCK

OUTLINE 01 DASAR HUKUM PENETAPAN NAMA JABATAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI SATKER 02 PENYUSUNAN SKP 03 PERATURAN TERKAIT PENILAIAN SKP 04 STATUS PENYUSUNAN SKP DJCK TAHUN 2017 05 EVALUASI PENYUSUNAN SKP 06 EVALUASI INPUT SKP KE DALAM APLIKASI E-KINERJA

DASAR HUKUM PENETAPAN NAMA JABATAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI SATKER 1 DASAR HUKUM PENETAPAN NAMA JABATAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI SATKER SE Dirjen No. 2 Tahun 2017 tentang pedoman penetapan struktur organisasi Satker di DJCK Kepmen. PUPR 41 Tahun 2016 Keputusan Kasatker Randal No. 12KPTSCP2017 tentang Struktur Organisasi Randal PIP

SE Dirjen No. 2 Tahun 2017 tentang pedoman penetapan struktur organisasi Satker di DJCK

Kepmen. PUPR 41 Tahun 2016

Keputusan Kasatker Randal No Keputusan Kasatker Randal No. 12KPTSCP2017 tentang Struktur Organisasi Randal PIP

CASCADING DOKUMEN PENYUSUNAN SKP 2 CASCADING DOKUMEN PENYUSUNAN SKP Rencana Strategis (Renstra) Penetapan Kinerja (PK) KEGIATAN Kegiatan dari PK Kegiatan dari RKA-KL Kegiatan dari TUSI Kegiatan Tambahan Kegiatan Kreativitas

BAHAN PENYUSUNAN SKP Peta Jabatan RKT (Rencana Kerja Tahunan)  Rencana Strategis Rencana Kinerja (Renja) Penetapan Kinerja (PK) RKA-KL/Bahan RKA-KL Analisis Jabatan Kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Tugas dan Fungsi Tugas Tambahan Kegiatan Kreativitas (Fungsional Tertentu)

ALUR PENYUSUNAN SKP Penetapan Kegiatan Tugas Pokok Jabatan ATASAN PEJABAT PENILAI ATASAN LANGSUNG (Pejabat Penilai) PNS YANG DINILAI Tugas Pokok Jabatan Sasaran Kerja Pegawai Penetapan Kegiatan Tidak Setuju Setuju Tanda Tangan SKP Penetapan Renstra/Renja Negosiasi Kegiatan tugas pokok Sasaran kerja yang akan dicapai Target (Aspek kuan, kual, wkt, dan/atau biaya)

Peraturan Perundang-Undangan terkait Penilaian KINERJA PNS 3 Peraturan Perundang-Undangan terkait Penilaian KINERJA PNS UU 05/2014 : setiap ASN “wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya”  (menimbang, butir c) PP 46/2011 : “Setiap PNS wajib menyusun SKP” (tmt 2014)  (pasal 5 ayat (1)) Permen PUPR 04/PRT/M/2016 : bahwa tukin “diberikan berdasarkan capaian kinerja”

PP 46 TAHUN 2011 PASAL 5 DAN 6: PNS Wajib Menyusun Sasaran Kerja Pegawai PNS yang tidak Menyusun Akan Dikenakan Sanksi Sesuai Per-Undang-Undangan UU ASN NO. 5 TAHUN 2014 PASAL 75-78: Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier

PENILAIAN KINERJA Berdasarkan UU No.5 Tahun 2014 Pasal 77: Penilaian kinerja PNS berada di bawah kewenangan Pejabat yang Berwenang pada Instansi Pemerintah masing-masing. Penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PNS. Penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya (360º).

SISTEM PENILAIAN PRESTASI KERJA Kendala Penilaian Prestasi Kerja SKP yang disusun belum merupakan turunan dari RENSTRA/RKT/RKAKL dan tugas atasan Belum dapat mewujudkan pemberian tukin sesuai dengan hasil penilaian prestasi kerja seperti diamanahkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Nasional. Lambatnya pengumpulan SKP. Sulit dalam melakukan penilaian prestasi kerja karena kurangnya bukti kerja. Capaian kinerja pegawai tidak menggambarkan capaian kinerja organisasi. Masih ada anggapan bahwa penyusunan SKP adalah urusannya “kepegawaian”. Padahal sangat terkait erat dengan “Program/Perencanaan”, dan merupakan urusan setiap pegawai. Para atasan belum menjalankan fungsinya sebagai pejabat penilai kinerja dan Dukungan/komitmen para pimpinan unit kerja secara umum masih minim Untuk itu BPSDM telah mengembangkan suatu sistem penilaian prestasi kerja yang terdiri dari aplikasi, e-Kinerja dan aplikasi e- Lembar Kerja Pegawai, multirating 360º untuk mengatasi kendala- kendala tersebut.

4

EVALUASI PENYUSUNAN SKP 5 EVALUASI PENYUSUNAN SKP Uraian Tugas Jabatan belum menunjukkan tugas jabatan tetapi merupakan nama jabatan PPK Pengendalian bukan merupakan tugas jabatan. PPK Pengendalian adalah nama Jabatan

EVALUASI PENYUSUNAN SKP 5 EVALUASI PENYUSUNAN SKP Pengolah data dan informasi bukan merupakan tugas jabatan. Pengolah data dan informasi adalah nama Jabatan

EVALUASI PENYUSUNAN SKP 2. Penyusunan SKP belum seragam antara pegawai dengan jabatan yang sama Jabatan sama yaitu PPK Randal Provinsi, tetapi tugas jabatan nya berbeda

EVALUASI PENYUSUNAN SKP 3. Tugas jabatan tidak tidak tercascading dengan tugas atasan Tugas jabatan (sebagai PPK Randal Provinsi) seharusnya tercascading dengan tugas jabatan Kepala Satker Randal. Jika terdapat tugas diluar cascading atasan maka dimasukkan sebagai tugas muatan lokal.

EVALUASI PENYUSUNAN SKP 4. Uraian tugas jabatan tidak jelas, terlalu panjang, meng-copy tugas dari SE Dirjen saja

EVALUASI PENYUSUNAN SKP 4. Kuantitas target mutu 1 dokumen = kumpulan dari banyak berkas

EVALUASI INPUT SKP KE DALAM APLIKASI E-KINERJA 6 EVALUASI INPUT SKP KE DALAM APLIKASI E-KINERJA 1. Salah dalam memilih kegiatan SKP atasan

EVALUASI INPUT SKP KE DALAM APLIKASI E-KINERJA 2. Belum memilih kegiatan SKP atasan

EVALUASI INPUT SKP KE DALAM APLIKASI E-KINERJA

EVALUASI INPUT SKP KE DALAM APLIKASI E-KINERJA

TERIMA KASIH