Kebijakan Kesehatan Terkait Politik di Indonesia PERTEMUAN 3

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kebijakan Kesehatan Terkait Politik di Indonesia
Advertisements

PERENCANAAN STRATEGIS UNTUK ORGANISASI NON-PROFIT
FORMAT PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN. ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  Asas asas dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah Sentralisasi, konsentrasi,
Dwi Handono Sulistyo Ignatius Praptoraharjo.  Luas, beragam dan berkembang  Sejak lama ada kebijakan mendukung perkembang sektor non- pemerintah  Pelayanan.
KARAKTERISTIK DAN LINGKUNGAN SEKTOR PUBLIK
PUBLIC EXPENDITURE MANAGEMENT
Akuntansi Sektor Publik
PRIORITAS MASALAH Oleh Nugroho Susanto.
KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
DESENTRALISASI KESEHATAN
Elemen (unsur-unsur) Daerah Otonom
Pengaruh Lingkungan luar terhadap Perubahan (2)
DESENTRALISASI FISKAL Politik dan Perubahan Kebijakan
Kebijakan Kesehatan.
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
Kebijakan Kesehatan.
Good Governance Etika Bisnis.
ADPU 4440 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH
TEORI DESENTRALISASI I
Manajemen pemerintahan dan pelayanan publik
REFORMASI ADM DAN GOOD GOVERNANCE, AKUNTABILITAS
TEORI DESENTRALISASI II
Tipe dan Argumen Desentralisasi
KEMISKINAN DAN KESENJANGAN
KEBIJAKAN DAN KONSERVASI SDA
Mata Kuliah: Kebijakan Publik dan Analisis Kebijakan Publik
ADMINISTRASI PEMDA Konsep Dasar Pemerintahan Daerah
Desentralisasi.
Universitas Negeri Semarang
Kebudayaan, Kapital Sosial, dan Korupsi
OTONOMI DAERAH & KESEJAHTERAAN SOSIAL
Oleh : Bambang Supriyono
Perbedaan Organisasi Sektor Publik dan Swasta Secara Umum
POLITIK DAN KESEHATAN MASYARAKAT
SAKINAH NADIR ILMU POLITIK UNHAS 2014
MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL DOSEN: RATRI ISTANIA, SIP, MA
Sistem kesehatan Sesi 8 Dikutip dari Sistem kes, WikuAdisasmito, PhD.
Berasal dari kata de- central (menjauh dari pusat)
Kebijakan Kesehatan Terkait Politik di Indonesia PERTEMUAN 3
HUBUNGAN SISTEM INFORMASI &
KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
Pertemuan 2 Konsep Otonomi Daerah.
Sejarah kebijakan Kesehatan PERTEMUAN 5 Gisely Vionalita SKM. M.Sc.
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN
PATOLOGI DAN REFORMASI SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA
ASAS PENYLENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
“ NEGARA MAJU & BERKEMBANG “
Tantangan Globalisasi Neo-liberal dan Birokrasi kita
OTONOMI DAERAH Desi Harsanti Pinuji.
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN PERTEMUAN 12
PERENCANAAN STRATEGIS UNTUK ORGANISASI NON-PROFIT
DR.Suharto,SH.,M.Hum.
PRIORITAS MASALAH Oleh Nugroho Susanto.
OTONOMI DAERAH Pengertian
KONSEP PEMBIAYAAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN
Hubungan antar pemerintahan
INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN PERTEMUAN 11
Pertemuan 2 Konsep Otonomi Daerah.
Ekonomi kependudukan KELOMPOK 4 TRANSISI DEMOGRAFI, EPIDEMIOLOGI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI Giovanni Pedro Ketut Aryana Rizky Adi Prasurya
Gisely Vionalita SKM. M.Sc. Program Studi Kesehatan Masyarakat
Disusun Oleh: ANDHIKA ARIYANTO ( )
ADMINISTRASI & KEBIJAKAN KESEHATAN PERTEMUAN 1
PENGANTAR PARADIGMA KESEHATAN
ADMINISTRASI & KEBIJAKAN KESEHATAN PERTEMUAN 1
DESENTRALISASI & PEMERINTAHAN DAERAH
Akuntansi sektor publik
Sesi 2: Konsep Dasar Pembiayaan Kesehatan
ADMINISTRASI & KEBIJAKAN KESEHATAN
INDIVIDU DAN PEMERINTAH
Transcript presentasi:

Kebijakan Kesehatan Terkait Politik di Indonesia PERTEMUAN 3 Gisely Vionalita SKM. M.Sc. Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan

Kebijakan Kesehatan Merupakan tindakan yang mempunyai efek terhadap institusi, organisasi, pelayanan, dan pendanaan dari sistem pelayanan kesehatan…..(kebijakan kesehatan) penting dalam pemberian pelayanan kesehatan pada: -- public goods -- private goods -- LSM kesehatan

Konteks : kegiatan, waktu -- Hal dibicarakan, di formulasikan Aktor : orang yang berpartisipasi -- Mempengaruhi pembuatan kebijakan Proses : tindakan, jalan -- Pengembangan dan implementasi kebijakan Konten : isi, isue -- Menjelaskan tujuan

Fenomena Kesehatan Pola penyakit semakin kompleks Penyakit tidak menular  demand pely kuratif (rawat inap) Sistem pelayanan kesehatan tidak merata Angka kesakitan & kematian klg miskin >> klg kaya Kinerja pelayanan kesehatan sektor publik cendrung  Swasta dominasi pelayanan  Penduduk miskin: pely kesehatan non-medis

Pendanaan kesehatan cendrung rendah dan tidak merata  sebagian besar dana bukan dari pemerintah, dari dana tsb, sbgn besar dr kantong pribadi Munculnya penyakit-penyakit baru  HIV (provinsi tertentu: industri, tambang, turism)  flu burung  flu babi

Reformasi Sektor Kesehatan Desentralisasi

Desentralisasi Pemindahan wewenang untuk membuat keputusan, manajemen yang digunakan dan mengunakan sumber-sumber yang ada Perpindahan wewenang dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah - Administrasi - sub-ordinat unit

Tipe Desentralisasi: kekuasaan Dekonsentrasi (fungsi/integrasi) Sama departemen Devolusi Level rendah dari pemerintah Delegation to semi-independant agencies Kemandirian dari pemerintah (Privatisation)

Figure 1: Functional Deconcentration (example) Ministry of Health (HQ) Ministry of Agriculture (HQ) Ministry of Education (HQ) Regional Health Office Regional Agriculture Office Regional Education Office District Health Office District Agriculture Office District Education Office Key = main line managerial authority

Prime Minister’s Office or Ministry of Interior Ministry of Health (HQ) Ministry of Education (HQ) Regional Commissioner’s Office Regional Education Office Regional Health Office District Commissioner’s Office District Health Office District Educational Office

Figure 3: Devolution (example) Central Government Ministry of Health State Level Local Government Key = relations between levels of government

Figure 4: Delegation (example) Ministry of Health Semi-autonomous hospital

Kenapa Desentralisasi? Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan Memberikan kesempatan kepada pemerintahan lokal untuk mengunakan dana pada program yang mereka pedulika/butuhkan ex: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dll Meningkatan alur informasi secara cepat, meningkakan efisiensi Memberdayakan masyarakat yang potensial seperti pengusaha lokal

Pelaksanaan di Indonesia? Tahun 2001 Dana 10% pusat  50% daerah  pely kesehatan < responsif thd kebutuhan -- fokus: gaji pegawai & cendrung kuratif, -- preventif & promotif sering terabaikan sehingga pely public goods  pertimbangan ekonomi sering terabaikan  disparitas antar daerah

Masalah yang sering di temui Melemahkan ‘public sector’  pemerintah lokal tidak siap Melemahkan departemen kesehatan??  Perubahan peraturan ‘ineguity’  pemasukan pemerintah lokal tergantung aktivitas ekonomi di kota Konflik  banyak kepentingan Peningkatan pengeluaran administrasi

Diskusikan dengan teman sebangku, apa saja yang mengalami reformasi dalam sektor kesehatan??