TAHAPAN PENILAIAN E-KINERJA PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI (LP2P) TAHUN 2013
Advertisements

PETUNJUK TEKNIS PP NOMOR 46 TAHUN 2011
BANYAK BENER PUSING AH BAGAIMANA YA ??????? JADI BINGUNG AH.
TUNJANGAN KINERJA DAERAH ( TKD)
Pemerintah Kota Surabaya Badan Kepegawaian dan Diklat
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Oleh : Drs. Sriyanto, M. Si. (Kepala Biro Administrasi Akademik UNS)
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN,
TUNJANGAN KINERJA DAERAH ( TKD)
TUNJANGAN KINERJA DAERAH TUNJANGAN KINERJA DAERAH
Pendataan Tenaga Honorer Kategori II yang tidak lulus
PROSES KERJA AKREDITASI
PERGUB No. 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non PNS SKPD/Unit Kerja
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
Penilaian Prestasi Kerja PNS Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
WEBSITE INPUT KINERJA DAPAT DI AKSES MELALUI MANAGEDKI.NET
SIPD WARNING Sistem Informasi Pembangunan Daerah
PEMILIHAN PNS BERPRESTASI
SOSIALISASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
REMUNERASI PADA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR TEKNIS KEGIATAN SASARAN KERJA PEGAWAI
PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
PENJELASAN KENAIKAN PANGKAT
PROSES KERJA AKREDITASI
LANGKAH-LANGKAH BELANJA BARANG Bulan Januari, Februari, Maret 2016 (TW I) APLIKASI PERSEDIAAN
Bagaimana Gaji PNS Indonesia ?
JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI DAN PERAWAT
Penetapan jabatan, ANALISIS JABATAN, dan ANALISIS BEBAN KERJA
SISTEM INFORMASI PRESENSI PEGAWAI
Soal1 Tn. Budi baru mulai bekerja sebagai pegawai tetap pada PT
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 193 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
PERGUB NO. 248 THN 2015 Tentang Penyelesaian Pembayaran
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 BIRO KEPEGAWAIAN DESEMBER 2012.
BAB 10 AUDIT KAS DAN SETARA KAS
Bidang Kesra dan Pensiun BKD Provinsi DKI Jakarta
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
LANGKAH-LANGKAH BELANJA BARANG Bulan Juni 2015 & Update Aplikasi
PEGAWAI NON PNS PEMDA DIY
PERGUB NO. 108 TAHUN 2016 TUNJANGAN KINERJA DAERAH
LATAR BELAKANG PROGRAM BKD MARET 2015
PERGUB NO. 193 TAHUN 2015 TUNJANGAN KINERJA DAERAH
DASAR PEMERIKSAAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 23 TAHUN 2007 TENTANG.
BKD PROVINSI JAWA TENGAH
FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN RPP BAGI GTT/GTY)/ PAMONG PAUD DAN LAPORAN PELAKSANAAN KERJA BAGI PTT/PTY DI LINGKUNGAN KABUPATEN SLEMAN.
SUB BIDANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI
Mengatur Perjalanan Dinas Pimpinan
FORMULIR PENILAIAN PRESTASI KERJA
KETENTUAN IMPOR BARANG PINDAHAN (PMK NOMOR: 28/PMK.04/2008)
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
Laporan Situasi Perkembangan HIV & AIDS di Indonesia 2015
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS (PP 11/2017 & Peraturan BKN 24/2017)
TUNJANGAN KINERJA DAERAH ( TKD)
EKinerja Penilaian Kinerja Online Jakarta.
Surabaya, 21 Maret 2018 Oleh : Budi Setiawan
REVIEW PENYUSUNAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
PERADILAN Tata Usaha Negara
PNS BERPRESTASI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA Tahun 2018
Outline Peningkatan Karir Dosen Landasan Hukum Tujuan Syarat Dosen
TATA KELOLA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
Ruang Sidang Kepegawaian Universitas Sebelas Maret,
PEJABAT PEmeriksa HASIL PEKERJAAN biro umum mpr ri TA 2019
Pengisian Data File Kepegawaian (Annex Data)
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BMN TAHUN 2019
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BMN TAHUN 2019
SOSIALISASI PEMBELAJARAN BERBASIS TIK DENGAN PEMANFAATAN RUMAH BELAJAR DI SD NEGERI PANANCANGAN 3 KOTA SERANG SERANG, 23 SEPTEMBER 2019.
KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN S.D DESEMBER 2017
Transcript presentasi:

TAHAPAN PENILAIAN E-KINERJA PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PUSKESMAS KEC. CENGKARENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DASAR PEMIKIRAN Per Gub 217 th 2015 tentang Jenis aktivitas TKD Pegawai Per Gub 247 tentang Perubahan Pergub 217 Per Gub 108 tahun 2016 Evaluasi hasil penilaian kinerja bulan Jan s/d Maret 2016 Penilaian kinerja berbasis kerja Kemudahan pemilihan aktivitas bagi Pegawai validasi bagi validator

INPUT AKTIVITAS DI ANJURKAN SETIAP HARI ATAU MAKSIMAL INPUT SETIAP MINGGU Mau input kinerja dulu deh...... Dari pada diam saja di rumah

SETIAP HARI KE -10 ( SEPULUH ) PEGAWAI BACKUP AKTIVITAS NYA

PEGAWAI PRINT AKTIVITAS NYA KEMUDIAN DI PERIKSA DAN DI TANDA TANGAN OLEH ATASAN LANGSUNG SEBAGAI TANDA PERSETUJUAN KEGIATAN 11 21 31

DOKUMEN AKTIVITAS KINERJA DI PERIKSA DAN DI TANDA TANGANI OLEH ATASAN LANGSUNG DI KIRIM KE BAGIAN TATA USAHA DOKUMEN AKTIVITAS KINERJA PER KEGIATAN 31 dan Perilaku

DOKUMEN AKTIVITAS KINERJA SETELAH DI PERIKSA PIMPINAN AKAN MELAKUKAN VALIDASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DOKUMEN AKTIVITAS KINERJA PER KEGIATAN 12 22 1 feedback

KIRIM KE BKD 2

KESIMPULAN Input Aktivitas kinerja setiap hari atau maksimal setiap 1 minggu Setiap 10 hari Pegawai BACKUP Aktivitas kinerjanya, kemudian di Print Kemudian Atasan langsung wajib memeriksanya dan menandatangani Aktivitas Kinerja tersebut Aktivitas tersebut di kirim ke Tata Usaha untuk di Periksa oleh Pimpinan Pimpinan akan memeriksa aktivitas pegawai dan melakukan VALIDASI Kirim ke BKD tanggal 2 bulan berikutnya