Kriteria non fisik.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SOSIALISASI PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT TA DISPERTA KAB. SUMENEP.
Advertisements

PKPD-PU Tahun 2007 Bidang Sumber Daya Air DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
KEBIJAKAN IZIN TATA RUANG PADA KAWASAN PERUMAHAN
Panduan Mengisi Instrumen LGI Bagian I dan II. Bagian I  bertujuan untuk mengukur implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan sektor LULUCF melalui.
PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
KEBIJAKAN PENYEDIAAN PRASARANA OLAH RAGA DI DAERAH PERMUKIMAN
KEBIJAKAN KELEMBAGAAN LH DAERAH
perencanaan dan perancangan hingga detail perancangan secara mandiri.
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
ANALISIS DATA DAN INFORMASI
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
Drs. Pranoto, MSc LPPM UNS
Dasar Pengelolaan Sampah Kota
Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Dana Operasional Pendataan Pendidikan Islam Drs. Abd. Hakim, M.Ag EMIS.
Perspektif Kependudukan dalam Pembangunan
PENGELOLAAN SAMPAH (KEBERSIHAN) DAN RTH
PROGRAM PAUD.
Sumber Daya Kesehatan Arif Kurniawan.
KOMITMEN NASIONAL terhadap PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Oleh : HA LATIEF BURHAN Dewan Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Timur 2008.
NOKOMPONENSTANDARBUKTI NILAI MAKSIMUN I. Kebijakan Berwawasan Lingkungan A.KTSP memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 310 B.RKAS.
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Pendekatan Partisipasi
Kawasan Permukiman Kumuh
Universitas Indo Global Mandiri
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
INFORMASI LOMBA TATA KELOLA BOS
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN DESA.
Perencanaan Perlindungan Lingkungan
Masalah Dalam Pengelolaan Pembangunan
MEKANISME PENILAIAN FISIK
IMPLEMENTASI PROGRAM ADIWIYATA
VII. ORGANISASI KOPERASI
LITERATUR YANG WAJIB DI BACA (DIPUNYAI?)
Ekonomi Pembangunan Daerah
KEBIJAKAN PENYEDIAAN PRASARANA OLAH RAGA DI DAERAH PERMUKIMAN
KESEHATAN LINGKUNGAN OLEH : ISWADI, M.Pd.
PERUNDANGAN BENCANA di INDONESIA
PASCA KONSTRUKSI DAN KPP
REVITALISASI PROGRAM ADIPURA
PROGRES NASIONAL PENYUSUNAN SSK TAHUN 2017
KRITERIA DAN KODE ETIK TIM PEMANTAU
Penyusunan RKL.
Mengelola kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
Hubungan Masyarakat Manajemen.
KONTRAK PERKULIAHAN mk. SANITASI PERUMAHAN DAN TTU
PENGORGANISASIAN MATERI IPS
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
Standarisasi Kesehatan Lingkungan Di Perusahaan oleh : nor wijayanti
S E L A M A T D A T A N G.
Pariwisata Bekelanjutan
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Proses Penyusunan Perencanaan Sistem Pengelolaan Persampahan Dasar-dasar Pengelolaan Persampahan nawasis.com.
KEBIJAKAN RTH REVITASLISASI PERMASALAHAN HUTAN MALABAR MALANG
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
Kementerian PPN/ Bappenas
Kementerian PPN/ Bappenas
PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
Tema Pembangunan Kota Baubau Tahun 2019
Sistematika laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2018
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
BP2D PROVINSI JAWA BARAT
Transcript presentasi:

Kriteria non fisik

Non Fisik Daftar isian kabupaten/kota mencakup aspek-aspek penting dalam pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri atas komitmen pemerintah daerah, institusi dan manajemen. Daftar isian dan pertanyaan terdiri dari data umum kota, institusi, manajemen dan partisipasi masyarakat.

DATA UMUM KABUPATEN/KOTA Bagian ini memuat tentang informasi umum kota, kategori kota, jumlah penduduk, wilayah pelayanan, dan kondisi geografi. Jika tempat jawaban yang disediakan tidak mencukupi, jawaban dapat diisi dengan menggunakan lembar tersendiri sebagai lampiran.

INSTITUSI Kelembagaan PLH Pengelolaan kebersihan/sampah Pengelolaan RTH Produk hukum Anggaran Jumlah anggaran Potensi dan realisasi penerimaan retribusi Fasilitas Pengendalian pencemaran air (PPA) Tingkat pelayanan

MANAJEMEN Perencanaan Pelaksanaan Pengendalian

PARTISIPASI MASYARAKAT Peran serta lembaga pendidikan di bidang kebersihan dan penghijauan Peran serta media massa terhadap kebersihan kota Mekanisme pemberian usul, pertimbangan, saran dan pengaduan dalam pengelolaan sampah dari masyarakat Peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan penghijauan lingkungan perkotaan