Disampaikan oleh : Sjaiful DP SITUASI KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA Disampaikan oleh : Sjaiful DP

PETA SUMBER DAYA MANUSIA  Penduduk (2011) : 237.641.326.  Angkatan Kerja (2011) : 119.527.546.  Pengangguran (2011) : 8.12 juta.  Pekerja formal : 39.20 juta.  Pekerja informal : 62.82 juta.  Orang miskin : 32.530.000.

PETA PERUSAHAAN DAN SERIKAT PEKERJA/BURUH  Perusahaan tercatat : 207.640.  Mempekerjakan > 50 orang : 14.637 (7%). 25 s/d 49 orang : 39.575 (19%). 25 orang : 153.428 (74%).  Pemborong/Subkontraktor : 1.467 dengan (data dari 20 propinsi) : 77.617 orang.  Penyedia Jasa Tenaga Kerja : 1.946 dengan (data dari 20 propinsi) : 138.977 orang.  Federasi SP/SB : 95. (SP tingkat perusahaan) : 11.766 termasuk BUMN 170.

PETA HUBUNGAN INDUSTRIAL  Mediator : 1.198.  Konsiliator : 232.  Arbiter : 60.  Peraturan Perusahaan : 42.191.  PKB : 10.659.  LKS Bipartit : 12.099.  Pekerja ter-PHK (2008 s/d 2010) : 98.851. Mogok kerja (2008 s/d 2010) : 545 kasus, melibatkan 374.869 pekerja, 2.839.117 jam kerja hilang.

Lanjutan  Kecelakaan (2008 s/d 2010): 9.700 peristiwa. 133 meninggal (terbesar transportasi). 288 cacat.  Pengawas tersedia : 2.089 orang. Yang dibutuhkan : 3.463 orang. Dalam kenyataannya pengawas diatas lebih kurang karena banyak yang pension, atau dialih tugaskan oleh Pemerintah Daerah.

BEBERAPA MASALAH  Jumlah Serikat Pekerja/Buruh yang banyak, sangat berpotensi mendatangkan perbedaan prinsip, visi, dibarengi kuatnya persaingan yang kadang tidak sehat.  Akses Serikat Pekerja/Buruh lemah terhadap pemerintah dan pengusaha. Kurangnya Pimpinan Organisasi yang professional dihampir semua lini kepemimpinan.  Peraturan Perundang-Undangan yang kurang flexible bahkan berbenturan satu sama lain, sementara penerapannya tidak terkontrol oleh pengawas atau mediator.

Lanjutan  Lambat mengantisipasi kebijakan ekonomi global.  Kebijakan yang lebih “export oriented”, sehingga kebutuhan dalam negeri sukar terpenuhi.  Perlindungan atas kepastian kerja, kepastian penghasilan dan jaminan social masih lemah terutama Pekerja PKWT, sub-kontarktor, pemborong pekerjaan dan Penyedia Jasa Pekerja.

BEBERAPA SARAN  SP/SB supaya memperkuat diri dan meningkatkan kwalitas sumber daya manusia-nya terutama pimpinannya.  Mampu menyusun PKB yang bermutu dan tidak sekedar menyalin peraturan perundang-undangan.  Meyakinkan pengusaha, betapa pentingnya pelatihan kerja.  Mendorong pemerintah membatasi import barang yang sudah diproduksi dalam negeri dan mendahulukan kebutuhan dalam negeri.

Lanjutan  SP/SB supaya bersatu dalam visi dan missi.  Mendorong dapat dilaksanakannya social dialogue.  Memperjuangkan agar semua Pekerja, diberlakukan prinsip “upah yang sama bagi pekerjaan yang bobotnya sama”. Semua Pekerja tanpa membedakan status diberi akses berorganisasi dan perlindungan sosial.

Terima Kasih