Keterkaitan renkas g2 dengan penyediaan dana KPPN LUBUK LINGGAU Keterkaitan renkas g2 dengan penyediaan dana WIWIK PRATIWI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KPPN LUBUK LINGGAU

latar belakang DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KPPN LUBUK LINGGAU Penyediaan Dana untuk SPM yang bernilai besar Pemanfaatan Idle Cash (cash menganggur) untuk kepentingan pinjaman dan investasi negara DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KPPN LUBUK LINGGAU

BENDAHARAWAN/ SUPPLIER : Alur penyediaan dana BENDAHARAWAN/ SUPPLIER : - SATKER - PIHAK KE-3 - PEGAWAI SP2D BANK KPPN PERMINTAAN DANA DIREKTORAT PKN MENYEDIAKAN UANG RENKAS DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KPPN LUBUK LINGGAU

PENGGUNAAN ANGGARAN NEGARA PINJAMAN SP2D DENGAN RENKAS INVESTASI DENGAN ADANYA RENKAS DAPAT DIKETAHUI BESARAN DANA YANG DIBUTUHKAN DALAM SATU HARI SEHINGGA DAPAT DISEDIAKAN DANANYA DAN SISANYA DAPAT DIKELOLA UNTUK PINJAMAN DAN INVESTASI SP2D TANPA RENKAS DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KPPN LUBUK LINGGAU

JUMLAH BELANJA SATKER KPPN LUBUK LINGGAU BULAN MARET DAN APRIL 2014 MENYEDIAKAN DANA TERLEBIH DAHULU 34 M 57 M DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KPPN LUBUK LINGGAU

konfirmasi penerimaan KPPN LUBUK LINGGAU konfirmasi penerimaan WIWIK PRATIWI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KPPN LUBUK LINGGAU

PENERIMAAN LINGKUP KPPN LUBUK LINGGAU S PENERIMAAN LINGKUP KPPN LUBUK LINGGAU S.D BULAN APRIL 2014 dari setoran maupun potongan spm 44M 25M 3M SSP PBB SSBP 73 M DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KPPN LUBUK LINGGAU

setoran SSBP SSP SSPB DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KPPN LUBUK LINGGAU

Jenis surat setoran SSPB (Surat Setoran Pengembalian Belanja) adalah formulir yang digunakan untuk mencatat penyetoran kelebihan penggunaan/realisasi anggaran tahun berjalan. Misalnya : kelebihan pembayaran gaji pegawai, perjalanan dinas, honor, dll di tahun anggaran berjalan. Namun jika disetor pada tahun berikutnya harus menggunakan SSBP SSPB DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KPPN LUBUK LINGGAU

KPPN LUBUK LINGGAU Jenis surat setoran SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) adalah formulir yang digunakan untuk mencatat penyetoran penerimaan negara bukan pajak ke Kas Negara. Misal : kelebihan pembayaran tahun lalu, sisa UP dan TUP yang tidak digunakan. KENDALA Wajib setor kadang masih melakukan kesalahan penulisan kode pada SSBP SSBP DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KPPN LUBUK LINGGAU

Jenis surat setoran SSP (Surat Setoran Pajak) adalah formulir yang digunakan untuk mencatat penyetoran pajak ke Kas Negara. Sebagai pengingat, akun-akun yang dicantumkan dalam SSP biasanya menggunakan kode akun penerimaan 4XXXXX. Misal : PPH 21, PPN, dll. SSP DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KPPN LUBUK LINGGAU

Penjelasan lebih lanjut di sosialisasi berikutnya. Sekilas MPN G2 Dalam rangka mempermudah penyetoran ke kas negara, kini telah ada Modul Penerimaan Negara Generasi Ke-2 Menyetor semudah membeli tiket pesawat online. Rekam SSP Kode Billing ATM Teller Bank Internet Banking EDC SSPB dan SSBP www.sse.pajak.go.id www.simponi.kemenkeu.go.id Penjelasan lebih lanjut di sosialisasi berikutnya. DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KPPN LUBUK LINGGAU

ALUR PENERIMAAN NEGARA SSP, SSPB, SSBP BANK/ POS SATKER MELAPORKAN REKENING KAS NEGARA SSP PADA SPM KPPN -- BANK MELAPORKAN PENERIMAAN HARI BERKENAAN KE KPPN PADA AKHIR HARI KERJA YAITU PUKUL 16.00-17.00 WIB -- MAKA DARI ITU SETORAN HARI BERKENAAN BARU DAPAT DIKONFIRMASI PADA HARI BERIKUTNYA KONFIRMASI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KPPN LUBUK LINGGAU

retur WIWIK PRATIWI KPPN LUBUK LINGGAU DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KPPN LUBUK LINGGAU

DISELESAIKAN TAHUN 2014 (Rp) RETUR DASAR PER-74/PB/2011 TAHUN ANGGARAN NILAI KESELURUHAN (Rp) DISELESAIKAN TAHUN 2014 (Rp) KET s.d 2012 1,156,041,470 12,000,000 Telah disetor ke kas negara 2013 2,095,785,000 12,954,555 Telah diselesaikan s.d April 2014 275,048,382 Saldo retur per April 2014 adalah NIHIL. DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KPPN LUBUK LINGGAU

HAL HAL YANG SERING MENGAKIBATKAN RETUR DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KPPN LUBUK LINGGAU

NAMA BEDA PENULISAN SINGKATAN PENULISAN GELAR Misal: Seharusnya ORGANISASI MASYARAKAT ditulis “OMS” PENULISAN GELAR Misal Seharusnya JUPRI ditulis H. JUPRI, M. Si. Phd. PENULISAN TERBALIK DAN TANDA BACA KURANG Misal Seharusnya CV, DELTA ditulis DELTA CV Satker harus memastikan kebenaran nama dan penulisannya persis sama dengan buku tabungan DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KPPN LUBUK LINGGAU

NOMOR REKENING SALAH ANGKA O, 6, DAN 8 Sering terjadi kesalahan penulisan angka-angka tersebut Misal seharusnya CV Matahari dimiliki perorangan oleh Bp. Muslim dan nomor rekening 563214 atas nama Muslim. Namun pada saat pengajuan SPM ditulis nomor rekening 563214 atas nama CV Matahari. Satker harus lebih teliti dan diupayakan adanya check and balance terhadap nomor rekening. DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KPPN LUBUK LINGGAU

Satker harus memastikan bahwa rekening aktif ke bank bersangkutan. REKENING PASIF Rekening akan otomatis dinonaktifkan (pasif) jika tidak ada transaksi selama 6 bulan berturut-turut namun saldo masih di atas batas minimum, namun tetap dikenakan biaya bulanan Rekening semacam ini tidak dapat menerima transfer kecuali diaktifkan lagi. REKENING MATI Rekening pasif yang saldo diatas batas minimum, karena dipotong biaya tiap bulan dan saldo menjadi dibawah minimum, jika tidak ada transaksi selama 6 bulan berturut-turut akan dinonaktifkan (mati) Satker harus memastikan bahwa rekening aktif ke bank bersangkutan. DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KPPN LUBUK LINGGAU

Alasan Retur yang Sering Terjadi Satker yang Berpotensi Belanja rawan retur No Jenis Belanja Uraian Alasan Retur yang Sering Terjadi Satker yang Berpotensi 1 Bantuan Sosial SPM dana BSM, Bansos ke OMS, PNPM Nomor rekening pada lampiran sering salah, nama beda - 025.04 seperti MAN, MIN, MTs - Satker dengan Kewenangan TP dan UB seperti DTPH, BPMPD dsb. 2 Belanja Pegawai Tunjangan Profesi Nomor rekening pada lampiran sering salah, nama beda, rekening pasif Satker Kementerian Agama 3 Belanja Barang SPM ke pihak ketiga (penyedia barang & jasa) Nama rekening CV tertukar dengan perorangan, rekening pasif Semua satker yang memiliki kontrak dengan pihak ketiga, seperti Bandara, KPU, RS. DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KPPN LUBUK LINGGAU

Terima kasih DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KPPN LUBUK LINGGAU