Administrasi Pembangunan Dalam Konsep Kekinian

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Administrasi Pelayanan Publik
Advertisements

Good governance, dan Accountability
TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK Didi Giatno ( ) Muhamad Yusuf ( ) Rahmad Abi Nurohman ( ) Annisa Puspitaria ( ) Dina Eka Nurvazly.
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
Assalamualaikum wr.wb. Auliya Putri Nichasella Wahyudha Kahfi Mochammad Aburizal Bakri Irfan Nurcahyo Utomo Silvanus Adimanto.
PARADIGMA ADMINISTRASI PUBLIK
E-Government Kelompok 10 06PIM. Anggota :  Widia Irmayanti  Adi Satrya  Fikra Hifdziyal A.  Izi Nirwan C.  Mahroza P.  M. Azhar A.  Taufik Irsan.
GOOD GOVERNANCE (TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK)
KARAKTERISTIK DAN LINGKUNGAN SEKTOR PUBLIK
Good Governance Bab 12.
Good Governance Bab 12.
PUBLIC EXPENDITURE MANAGEMENT
TRANSPARANSI & KEPENTINGAN UMUM
Akuntansi Sektor Publik
GOOD GOVERNANCE.
SHINTA HAPPY YUSTIARI, S.AP, MPA
Anggaran Berbasis Kinerja
Birokrasi dan Pelayanan Publik
Akuntansi Sektor Publik
BASIC CONCEPTS OF POLITICS. Governance Form According to Plato,The best governance forms are: monarchy, Aristocracy and Democracy.The Worst governance.
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
ETIKA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK
Globalisasi Hukum Anang Zubaidy Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Bab 8 GOOD GOVERNANCE.
ISU DAN TREND PEMIKIRAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK MODERN
KONSEP NEW PUBLIC MANAGEMENT
Drs. Surjadi.M.Si-Widyaiswara Utama Bandiklat Prov. Jatim
Pengaruh Lingkungan luar terhadap Perubahan (2)
Hal 1-1 Assalamu’alaikum Wr. Wb.. Hal 1-2 Public Sector Accounting By. A. Budi Setiawan 2 Objective Learning : 1. Mahasiswa Mampu memahami dan menjelaskan.
What is Bureaucracy? Literal  dari bahasa Perancis “Bureau” = meja tempat pejabat bekerja  Muncul pada abad-18 menjelang terjadinya revolusi Perancis.
Public Management & Administration
The New Public Service.
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
INOVASI PEMBINAAN PEGAWAI
JENIS-JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
TRANSPARANSI & KEPENTINGAN UMUM
KONSEP ELECTRONIC GOVERNMENT
REFORMASI ADM DAN GOOD GOVERNANCE, AKUNTABILITAS
Konsep Good Governance
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
TRANSPARANSI & KEPENTINGAN UMUM
E - Government Elviera Fella Anggun Dwi Fitria
MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Universitas Negeri Semarang
ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
MANAJEMEN PELAYANAN SEKTOR PUBLIK DAN PRIVAT
Perkembangan Paradigma Birokrasi
MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI
BIROKRASI PEMERINTAHAN INDONESIA oleh : Nia Karniawati, S.IP.,M.Si.
SEJARAH PEMIKIRAN DAN PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK (SEPPIA)
M I P METODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN
Paradigma Administrasi Publik
Oleh Saddam Febrian Akmal Arianto Fatimah Rahmi Wendi Romadhona
Konsep dan Implementasinya
ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA DAN RUANG LINGKUPNYA
BAB 1 Organisasi Sektor Publik serta memahami terhadap Ruang lingkup Akuntansi sektor publik.
Good governance, dan Accountability
Manajemen Tatap Muka 11.
Agied Dharmayantie ( ) Anita Rosalin Hutahayan ( ) Ari Kleryyanti ( )
TINJAUAN UMUM GOVERNANCE DAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
1 MEMBANGUN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) : Fachry Azhwan SH MH AAAK.
GOOD GOVERNANCE.
Public sector and privat sector
Asas Umum Pemerintahan yang Baik
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
Ruang Lingkup MENJADI PNS YANG AKUNTABEL KONSEP AKUNTABILITAS MEKANISME AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS DALAM KONTEKS MENJADI PNS YANG AKUNTABEL 3 PENDAHULUAN.
TINJAUAN UMUM GOVERNANCE. PANDANGAN GOVERNANCE KINERJA SUATU LEMBAGA SUSTAINABILITY DEMOKRASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK.
Transcript presentasi:

Administrasi Pembangunan Dalam Konsep Kekinian

Fase Manajemen Pemerintahan Old Public Administration (OPA) New Public Management (NPM) New Public Service (NPS) Content Layouts

Maladministrasi dalam OPA

New Public Management, Reinventing Government, dan Good Governance (Christhopher Hood, 1991) Reinventing Government (Osborne & Gaebler, 1992) Good Governance

New Public Management (NPM) NPM merupakan teori manajemen publik yg beranggapan bahwa praktik manajemen sektor swasta lbh baik dibandingkan dg praktik manajemen sektor publik (Mahmudi, 2005).

Karakteristik NPM (Hood, 1991) 7 Disiplin & penghematan dlm menggunakan sumber daya 1 Manajemen profesional di sektor publik 6 Pengapdosian gaya menejemen Adanya standar & ukuran kerja 2 5 Menciptakan persaingan di sektor publik Fokus pd pengendalian output & otcome 3 4 Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik

Lahirnya Konsep Reinventing Government PNS bermental “priyayi” Mutu kinerja rendah REINVENTING GOVERNMENT (Osborne & Plastrik, 1992) Pembiayaan birokrasi yang besar Buruknya citra birokrasi, dll The fundamental transformation of public systems and organizations to create dramatic increases in their effectiveness, efficiency, adaptability, and capacity to innovate. This transformation is accomplished by changing their purpose, incentives, accountability, power structure, and culture.

Prinsip-Prinsip Reinventing Government 1. Pemerintahan katalis 10. Pemerintahan yg berorintasi pd pasar 2. Pem. Milik masy. Osborne & Gaebler, 1992 9. Pemerintahan desentralisasi 3. Pemerintahan yg kompetitif 8. Pemerintahan antisipatif 4. Pemerintahan yg digerakkan oleh misi 8. Pemerintahan wirausaha 5. Pemerintahan yg berorientasi pd hasil 6. Pemerintahan yg berorientasi pd pelanggan

Perubahan Mind Set Perubahan Cultural set Reinventing Government Ten Principles of Reinventing Government Perubahan Cultural set The Five Strategies for Reinventing Government

Strategi inti (adanya kejelasan tujuan, peran & arah) The Five Strategies for Reinventing Government (David Osborne dan Peter Plastrik, 1997) 1 Strategi inti (adanya kejelasan tujuan, peran & arah) Strategi konsekuensi (adanya persaingan yg terkendali dlm manajemen& kinerja 2 3 Strategi pelanggan (adanya jaminan mutu pelayanan) 4 Strategi pengendalian (adanya pemberdayaan pada anggota organisasi) Strategi budaya (adanya penghentian kebiasaan yg tdk kondusif yg mampu mengubah pikiran 5

From Government to Governance Konsep governance mulai berkembang pada awal 1990-an ditandai dengan adanya cara pandang (point of view) yang baru terhadap peran pemerintah (government) dalam menjalankan sistem pemerintahan. Pandangan ini muncul karena peran pemerintah dinilai terlalu besar dan terlalu berkuasa, sehingga masyarakat tidak memiliki keleluasaan dan ruang untuk berkembang (Basuki dan Shofwan, 2006).

Institusi dalam Domain Governance State (negara/ pemerintah) Private Sector (dunia usaha) Citizen (LSM, ormas)

Good Governance & Badan-Badan Pembiayaan Internasional Badan-badan pembiayaan internasional seperti The World Bank dan IMF mengajukan penggunaan konsep Good Governance untuk memperbaiki manajemen pembangunan di negara-negara penerima bantuan mereka. Perhatian Bank Dunia dalam memberikan bantuan difokuskan pd state and administration dan good governance programs (program bantuan reformasi ekonomi) Jadi suatu ekonomi negara tertentu yg dlm kesulitan, perlu perbaikkan dlm kepemerintahan lalu diajukanlah konsep good governance.

Definisi Good Governance United Nations Development Program World Bank Good 1. Nilai-nilai yg menjunjung tinggi kehendak rakyat, & nilai-nilai yg dpt meningkatkan kemampuan rakyat dlm pencapaian tujuan pembangunan nasional yg mandiri, berkelanjutan, & berkeadilan sosial. 2. Aspek fungsional dr pemerintah yg efektif & efisien dlm pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan nasional. Governance adalah pelaksanaan kewenangan di bidang ekonomi, politik, dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatan dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kepaduan sosial, integrasi, dan menjamin kesejahteraan masyarakat” Governance adalah penggunaan kekuasaan politik untuk menyelenggarakan urusan-urusan negara.

Definisi Good Governance menurut World Bank (dalam Mardiasmo, 2002) Suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yg solid & bertanggungjawab yg sejalan dg prinsip demokrasi & pasar yg efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Karakteristik Good Governance (UNDP) Participation Concensus Orientation Efficiency Effectiveness Rule of Law Equity Responsiveness Accountability Transparency Strategic Vision

Karakteristik NPS (Denhardt and Denhardt, 2003) 1 4 Serve citizens, not customers Think strategically, act democratically 2 5 Seek the public interest Recognize that accountability is not simple 3 6 Value citizenship over entrepreneurship Serve rather than steer 7 Value people, not just productivity

Alhamdulillah Semoga Bermanfaat