BAPPEDA KOTA BANJARMASIN ANALISIS KEBUTUHAN GURU SEKOLAH DASAR DI KOTA BANJARMASIN BAPPEDA KOTA BANJARMASIN 2017

LATAR BELAKANG Cita 3: membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan Pendanaan pendidikan berdasarkan kapasitas fiskal daerah Cita 5: meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia Distribusi guru dan kepala sekolah kompeten secara merata Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab IX pasal 35 ayat (1) peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan RPJMD 2016-2021 KOTA BANJARMASIN peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas, merata dan terjangkau STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TERSEDIANYA TENAGA PENDIDIK (GURU) YANG BERKOMPETEN YANG TERDISTRIBUSI SECARA MERATA DAN TINGKAT KESEJAHTERAAN YANG LAYAK

TERSEDIANYA TENAGA PENDIDIK (GURU) YANG BERKOMPETEN YANG TERDISTRIBUSI SECARA MERATA DAN TINGKAT KESEJAHTERAAN YANG LAYAK DISUSUNNYA ANALISIS DAN PEMETAAN GURU Peraturan Bersama LIMA Menteri Nomor 05/X/PB/2011, SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, 48 Tahun 2011, 158/PMK.01/2011, 11 Tahun 2011 KEBIJAKAN MORATORIUM CPNS 2015 - 2019 PP NO 56 / 2012 : TIDAK ADANYA PENGANGKATAN TENAGA HONORER KONDISI TENAGA PENDIDIK SD DI KOTA BANJARMASIN: KEKURANGAN GURU PNS DI SD SEBANYAK 845 ORANG DARI KEBUTUHAN 2.553 ORANG SEKOLAH MENGANGKAT GURU HONOR DENGAN GAJI DI BAWAH UMK (HANYA SEBESAR Rp 300.000 sd rp. 500.000

TUJUAN PENELITIAN Memetakan kebutuhan guru pada jenjang Sekolah Dasar di Kota Banjarmasin 1 Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan TERKAIT PEMBIAYAAN guru pada jenjang Sekolah Dasar di Kota Banjarmasin 2

METODE PENELITIAN POPULASI DAN SAMPEL Teknik: purposive sampling (25% dari populasi) No Kecamatan Populasi Sampel 1 Banjarmasin Utara 41 10 2 Banjarmasin Timur 40 3 Banjarmasin Barat 4 Banjarmasin Tengah 26 7 5 Banjarmasin Selatan 59 15   Total 207 52 Sumber: dinas pendidikan kota banjarmasin, 2017

DAPODIK KOTA BANJARMASIN: TEKNIK PENGUMPULAN DATA METODE PENELITIAN: PENELITIAN KOMBINASI MODEL SEQUENTIAL EXPLANATORY DATA SEKUNDER DATA PRIMER DAPODIK KOTA BANJARMASIN: DATA SD DATA GURU SD permasalahan TERKAIT PEMBIAYAAN guru pada jenjang Sekolah Dasar DATA STUDI DOKUMENTASI KUESIONER TERBUKA: GURU DAN KEPALA SEKOLAH WAWANCARA: PIHAK DINAS PENDIDIKAN, KEPALA LPMP TEKNIK PENGUMPULAN DATA TEKNIK ANALISIS DATA PERSENTASE DESKRIPTIF

Grafik 4.1. Sebaran Rombongan Belajar Jenjang PEMETAAN kebutuhan guru pada jenjang Sekolah Dasar di Kota Banjarmasin Grafik 4.1. Sebaran Rombongan Belajar Jenjang SD Negeri di Kota Banjarmasin 2017 Sumber: disdik kota banjarmasin, 2017

Sumber: disdik kota banjarmasin, 2017 Grafik 4.2. Profil Kepala Sekolah pada Jenjang SD Negeri di Kota Banjarmasin Tahun 2017 Sumber: disdik kota banjarmasin, 2017

Sumber: disdik kota banjarmasin, 2017 Grafik 4.3. Profil Tenaga Guru pada Jenjang SD Negeri di Kota Banjarmasin Tahun 2017 Sumber: disdik kota banjarmasin, 2017

Profil Guru Kelas pada Jenjang SD Negeri Grafik 4.4. Profil Guru Kelas pada Jenjang SD Negeri di Kota Banjarmasin Tahun 2017 Sumber: disdik kota banjarmasin, 2017

Profil Guru Olahraga pada Jenjang SD Negeri Grafik 4.5. Profil Guru Olahraga pada Jenjang SD Negeri di Kota Banjarmasin Tahun 2017 Sumber: disdik kota banjarmasin, 2017

Profil Guru Agama pada Jenjang Grafik 4.6. Profil Guru Agama pada Jenjang SD Negeri di Kota Banjarmasin Tahun 2017 Sumber: disdik kota banjarmasin, 2017

Sumber: disdik kota banjarmasin, 2017 Grafik 4.7. Profil Pensiun Guru Tahun 2017 – 2021 pada Jenjang SD Negeri di Kota Banjarmasin Tahun 2017 Sumber: disdik kota banjarmasin, 2017

Tingkat Pendidikan Guru Jenjang SD Negeri Grafik 4.8. Tingkat Pendidikan Guru Jenjang SD Negeri di Kota Banjarmasin Tahun 2017 Sumber: disdik kota banjarmasin, 2017

Jumlah dan Tingkat Pendidikan Guru Honor Grafik 4.9. Jumlah dan Tingkat Pendidikan Guru Honor SD Negeri di Kota Banjarmasin Tahun 2017 Sumber: disdik kota banjarmasin, 2017

Tingginya Jumlah Guru Honor di Sekolah Permasalahan terkait PEMBIAYAAN guru pada jenjang Sekolah Dasar di kota banjarmasin Terbatasnya anggaran pemerintah kota untuk peningkatan kesejahteraan guru honor Tingginya Jumlah Guru Honor di Sekolah Kebijakan Pembatasan Penggunaan Dana BOS dan BOSDA untuk Penggajian Guru Honor Sekolah Tidak Memiliki Akses Alternatif Permanen untuk Pembiayaan Guru Honor

alternatif solusi terkait pemenuhan PEMBIAYAAN guru pada jenjang Sekolah Dasar di Kota Banjarmasin Percepatan Realisasi SK Walikota untuk Guru Honorer Memprioritaskan Guru Honorer dalam Pengangkatan CPNS Meninjau Ulang Kebijakan Dana BOS untuk Pembiayaan Tenaga Honorer Pelibatan Masyarakat (Komite Sekolah, CSR Perusahaan ) dalam Peningkatan Kesejahteraan Guru Honor Perlunya Payung Hukum bagi Usaha Sekolah untuk Meminimalisir Potensi Masalah yang Berkaitan dengan Ranah Hukum Dikembangkannya Sistem Seleksi Guru Honor yang Terstandarisasi

TERIMA KASIH