NOAGENDA I Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Hasil Evaluasi KemenpanRB 2016 Rencana Kerja (Rencana Aksi) Tim Reformasi Birokrasi.

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)

Advertisements

PENILAIAN MANDIRI PROGRAM REFORMASI BIROKRASI S.D. MARET 2013

Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.

REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

DASAR PEMIKIRAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Disampaikan pada acara

PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

“ Berani Jujur Langkah Awal Berantas Korupsi”

Standar dan instrumen akreditasi

MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.

SASARAN REFORMASI BIROKRASI pemerintahan belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah pemerintahan belum efektif dan efisien pelayanan publik.

EVALUASI SAKIP DAN RB PROVINSI JAWA TENGAH Oleh Kementerian PAN dan RB

HASIL VERIFIKASI III LAPORAN GNPSDA INDONESIA SEKTOR KEHUTANAN

KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI BIDANG PENGAWASAN

KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Progress Reformasi Birokrasi LKPP

Biro Sumber Daya Manusia-Sekretariat Jenderal

Penerapan PMPRB Secara Online pada Pemerintah Daerah

LAPORAN HASIL RAKER BPPT 2010 Hotel Putri Gunung – Lembang – Bandung

TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN

MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Oleh H

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MELANJUTKAN REFORMASI BIROKRASI

Organisasi Perangkat Daeah yang terkait

PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI

PENGANTAR Rapat Sinkronisasi Provinsi dengan Kabupaten/Kota adalah forum antara provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai masukan dalam penyusunan Rancangan.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI DUKUNGAN MANAJEMEN TAHUN 2013

REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017

INOVASI/ PERUBAHAN TAHUN 2017 KANTOR REGIONAL VI BKN MEDAN

Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

PROGRES PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI

Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)

PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT

EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT

ISTILAH-ISTILAH DALAM AUDIT LINGKUNGAN

SINERGITAS PERENCANAAN

SISTEMATIKA UU NO. 12 TAHUN 2011

Biro Organisasi SETDA Prov Jabar

Oleh: INSPEKTUR JENDERAL JAKARTA, 1 FEBRUARI 2018

PROGRAM PENUNTASAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN.

PEMBINAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI KEPALA BAGIAN PERENCANAAN.

KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN BIDANG KOMINFO SESUAI UU NOMOR 23 TAHUN 2014 Jawa Tengah, 31 Agustus 2018.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Asdep Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur

Pengelolaan Pengaduan untuk pelayanan publik lebih baik

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

EVALUASI SAKIP PTN DAN LLDIKTI

Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI

PERMENPAN RB NO. 11 TH TT ROADMAP RB AREA PERUBAHAN PENGUATAN PENGAWASAN

MONITORING Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja, lingkup kementerian/lembaga, dan pemerintah.

GRATIFIKASI Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPOM Bimtek pelaporan Gratifikasi melalui Aplikasi Gratifikasi.

TIM REFORMASI BIROKRASI

PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN

PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.

SOSIALISASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) – WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.

STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019

EVALUASI REFORMASI BIROKRASI,

OUTLINE PENYUSUNAN AKTUALISASI PENINGKATAAN PENERAPAN SPBE

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) KKP Teuku Nilwan Inspektur IV Inspektorat Jenderal KKP Bogor, 14 Mei 2019.

Transcript presentasi:

NOAGENDA I Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Hasil Evaluasi KemenpanRB 2016 Rencana Kerja (Rencana Aksi) Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Monev Rencana Aksi Evaluasi KemenpanRB 2017 II Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Jawa Barat  Perkembangan input data  Rencana finalisasi penilaian  Data pendukung  Tim PMPRB III Perkembangan Penyusunan Dokumen Roadmap RB Jawa Barat  Status penyusunan  Rencana finalisasi dokumen IV Agen Perubahan Provinsi Jawa Barat  Kondisi eksisting  Evaluasi program  Rencana pengembangan V Pengelolaan pengaduan (masyarakat/ pelayanan)  Kondisi eksisting  Mekanisme pengaduan  Rencana pengembangan IT VI Whistle Blowing System (WBS) Jawa Barat  Kondisi eksisting  Mekanisme WBS  Rencana pengembangan VII Penataan Peraturan Perundang-Undangan  Harmonisasi per-UU  Sistem & evaluasi pengendalian penyusunan VIIIRencana tindak lanjut agenda RB Jabar