SOSIALISASI PROGRAM RASKIN 2010

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN RUMAH SEJAHTERA FLPP
Advertisements

SEPUTAR KARTU INDONESIA SEHAT MENUJU KELUARGA PRODUKTIF
KEBIJAKAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN DALAM PERSPEKTIF KEKESRAAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 2009 DISAMPAIKAN OLEH:
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERTEMUAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RKP 2013 Oleh: Menteri Negara PPN/Kepala.
Asistensi Implementasi WBRS-DAK
PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
PEMBANTU KETUA I BIDANG AKADEMIK
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Pamsimas Komponen B
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
Alur Paparan Pendahuluan Kategori dan Mekanisme Penilaian
Rakornas MAjlis Dikti-Litbang PP Muhammadiyah
DANA DEKONSENTRASI GTK TAHUN 2017
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DESA
Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia
PANGAN Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia, termasuk.
Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta
MONEV PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN OLEH TKPK PROVINSI PAPUA BARAT
PPPPTK PENJAS DAN BK TAHUN 2017
PEDOMAN UMUM DAN PENGALOKASIAN DANA ALOKASI KHUSUS TA 2011
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
PENYAMPAIAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPR
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PAMSIMAS II TA 2015 Ketua CPMU Pamsimas
“ MEKANISME PENEGASAN DAN PENETAPAN
RAKOR SOSMONEV PERCEPATAN PENANGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2014 (PROGRAM RASKIN PROVINSI KALTIM & KALTARA) Balikpapan, 1-2 Oktober 2014.
PROGRAM PEMBANGUNAN SANITASI SEKOLAH DASAR
( Cadangan Pangan Pemerintah )
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
PEREKONOMIAN INDONESIA
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
Sumber Jurnal: Agung Eddy Suryo Saputro PPT oleh: Siska Anggraeni
Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M Jakarta , Maret 2014
Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
Lesson Learned 2015.
KARYA TULIS ILMIAH Pelayanan Publik Perum Bulog Terkait Dengan Ketahanan Pangan Di Provinsi Kalimantan Tengah Oleh : Vina Hardiyanti CBA
PENGELOLA PERENCANAAN KEBUTUHAN SDMK PROV/KAB/KOTA
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 DARI SISI PELAPORAN.
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEBIJAKAN BAN-S/M TAHUN 2014
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
PENGHARGAAN DAN SISTEM PENGUPAHAN
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
SEMINAR PROPOSAL & INSTRUMEN PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2009 STRATEGI PENCAPAIAN KETAHANAN PANGAN PADA RUMAH TANGGA MISKIN DI PROVINSI.
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI WILAYAH BVET MEDAN
EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI 2017
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
SINKRONISASI OPERASIONAL KEGIATAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2018
Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura
KEDAULATAN & KEMANDIRIAN PANGAN
DIREKTUR PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Ketahanan Pangan dan Gizi Ade Saputra Nasution. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun.
EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN PERCEPATAN PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD diy terhadap rkpd diy tahun 2020 H
RAPAT KOORDINASI Penyesuaian Target Kemiskinan Kab/kota
EVALUASI KEGIATAN DEKONTP
Pusat Pembangunan Wilayah Nama kelompok:  Agustio (1)  Matthew (23)  Rayhan (31)  Samuel (33)
Transcript presentasi:

SOSIALISASI PROGRAM RASKIN 2010 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SOSIALISASI PROGRAM RASKIN 2010 OLEH: KETUA PELAKSANA TIM KOORDINASI RASKIN PUSAT Disampaikan pada Sosialisasi Program Raskin, Kamis, 21 Januari 2010, di Surabaya – Jawa Timur 8/6/2018 1

I. LATAR BELAKANG BERAS sebagai sumber karbohidrat menjadi bahan pangan pokok bagi 95% penduduk Indonesia dan menyumbang konsumsi energi dan protein lebih dari 55%. KONSUMSI BERAS perkapita penduduk Indonesia terus meningkat, tahun 1971-2004 meningkat dari 105 menjadi 128 kg/kapita/tahun. KEMISKINAN: Adalah keadaan dimana terjadi kekurangan terhadap hal-hal mendasar yang biasa dimiliki seperti makanan, pakaian , tempat berlindung dan air minum. Hal-hal tersebut berhubungan erat dengan kualitas hidup manusia. Kemiskinan juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Jumlah penduduk miskin di Indonesia: 2005 : 35,10 juta jiwa (15,97%) 2006 : 39,30 juta jiwa (17,75%) 2007 : 37,17 juta jiwa (16,58%) 2008 : 34,97 juta jiwa (15,42%) 8/6/2018

Harga naik – daya beli turun S E J A R A H R A S K I N 1997 Kemarau panjang, serangan wereng & belalang, harga pupuk & pestisida Krisis moneter & ekonomi Kerusuhan 14 Mei  Instabilitas politik OPERASI PASAR KHUSUS 1998 Krisis Pangan: Harga naik – daya beli turun 2002 RASKIN 8/6/2018

TUJUAN & SASARAN PROGRAM RASKIN Mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. 2) SASARAN: TAHUN 2009: Sasaran Program Raskin tahun 2009 adalah berkurangnya beban pengeluaran 18,5 juta RTS melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15 Kg/RTS/bulan selama 12 bulan dengan harga tebus Rp 1.600/Kg netto di tempat penyerahan yang disepakati (Titik Distribusi) TAHUN 2010: Sasaran Program Raskin tahun 2010 adalah berkurangnya beban pengeluaran 17,5 juta RTS melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 156 kg/RTS/Tahun atau setara dengan 13 Kg/RTS/bulan selama 12 bulan dengan harga tebus Rp 1.600/Kg netto di tempat penyerahan yang disepakati (Titik Distribusi) 8/6/2018

SEBERAPA BESAR KONTRIBUSI RASKIN MENGURANGI BEBAN MASYARAKAT MISKIN DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN PANGAN POKOK? Rata-2 konsumsi Beras: 128 kg/jiwa/tahun = 10,7 kg/jiwa/bulan Kebutuhan beras/RTM (jika 4 jiwa/RTM) = 42,8 kg/RTM/bulan Jika alokasi Raskin 15 kg/RTS/bulan (2009): Kontribusi Raskin terhadap pemenuhan kebutuhan pangan RTM = 15/42,8 x 100% = 35,05% Jika alokasi Raskin 13 kg/RTS/bulan (2010): Kontribusi Raskin terhadap pemenuhan kebutuhan pangan RTM = 13/42,8 x 100% = 30.37% 8/6/2018

PROGRAM RASKIN DARI TAHUN KE TAHUN 2004 – 2009 2005 2006 2007 2008 2009 Jumlah RTM 15.746.843 15.791.884 15.503.295 19.100.905 18.497.302 Jumlah RTS 8.590.804 8.300.000 10.830.000 15.781.884 19.100.000 % RTS/RTM 54,56 52,56 69,86 82,62 100 Alokasi beras Kg/RTS/bln 20 15 10 Pagu beras total (Ton) 2.061.793 1.991.897 1.624.500 1.736.007 3.342.500 3.329.514 Durasi 12 11 Realisasi beras (Ton) 2.060.198 1.991.131 1.624.089 1.731.805 3.236.644 3.261.665 % real/pagu total 99,92 99,96 99,97 99,76 96,83 97,96 8/6/2018

II. PROGRESS PROGRAM RASKIN 2009 Realisasi penyaluran Raskin; Upaya percepatan realisasi penyaluran; Permasalahan yang dihadapi; Kontribusi APBD untuk pelaksanaan Program Raskin. 8/6/2018

1.a. REALISASI PENYALURAN RASKIN 2009 (per 31.12.2009): NASIONAL JAWA TIMUR BALI NTB NTT A. JUMLAH RTS 18.497.302 3.336.173 134.804 586.571 577.640 B. DURASI (BULAN) 12 C. ALOKASI BERAS (KG//RTS/BULAN) 15 D. PAGU BERAS (Kg) 3.329.514,360 600.511.140 24.264.720 105.582.780 103.975.200 E. REALISASI (Kg) 3.261.664.804 23.849.175 % REALISASI THD PAGU ALOKASI (E/D x 100%) 97,96% 100% 98,29% 100,00% 8/6/2018

1.b. REALISASI PENYALURAN RASKIN 2010 (per 18.1.2010): NASIONAL JAWA TIMUR BALI NTB NTT A. JUMLAH RTS 17.488.007 3.079.822 134.804 559.280 553.770 B. DURASI (BULAN) 12 C. ALOKASI BERAS (KG//RTS/BULAN) 13 D. PAGU BERAS (Kg) 2.728.129.092 480.452.232 21.029.424 87.247.680 86.388.120 E. REALISASI (Kg) 32.233.647 8.799.170 1.758.270 3.823.355 65.315 % REALISASI THD PAGU ALOKASI (E/D x 100%) 1.18 % 1.83 % 8.36 % 4.38 % 0.07 % 8/6/2018

2. REALISASI ANGGARAN SUBSIDI RASKIN 2009: Biaya (Rp) Pagu Anggaran --- 12.987.000.000.000 Realisasi pembayaran subsidi Raskin ke Bulog 11.139.496.921.800 Pengeluaran dalam proses pembayaran ke Bulog 828.703.960.500 Masuk rekening cadangan subsidi/PSO a/n Menkeu 1.018.799.117.700 JUMLAH 8/6/2018

3. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI: Akurasi Data RTS sering diperdebatkan di daerah: hal tsb disebabkan: 1) Dinamika kemiskinan, 2) Sensus tidak dilakukan setiap tahun, butuh waktu dan biaya besar; Sarana dan Prasarana: Sarana dan prasarana angkutan baik jalan atau moda angkutan yang kurang mendukung di beberapa daerah menjadi faktor penghambat utama penyaluran Musim: musim panen dan paceklik mempengaruhi kebutuhan beras RTS Pola makan: penduduk yang makanan utamanya bukan beras, tidak tergantung pada beras Alam (geografi, cuaca): Mutu beras: Masih dijumpai mutu beras yang rendah dibeberapa daerah/dibeberapa saat Moving beras antar Divre: harus memperhatikan mutu, masa simpan dan angkutan yang layak Penggunaan Gancu pada waktu bongkar muat beras. 8/6/2018

4. UPAYA PERCEPATAN REALISASI PENYALURAN Monitoring dan evaluasi penyaluran setiap Divre dan nasional; Koordinasi dengan institusi terkait; Kontribusi Pemda (dana, teknis pelaksanaan dll); Pengangkutan lebih awal atau sebelum musim jelek tiba (ombak, pasang surut air, dll.). 8/6/2018

5. KONTRIBUSI APBD TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN: Dana Talangan 41 Pemkab/ Pemkot Rp. 24,45 M Dana Operasional 218 Pemkab/ Pemkot Rp. 98,16 M Subsidi Harga Propinsi Bangka Belitung memberikan subsidi penuh sebesar Rp. 1.600/Kg Kab. Kepulauan Aru, Maluku memberikan subsidi penuh sebesar Rp. 1.600/Kg Propinsi Jambi memberikan subsidi Rp. 600/Kg Rp. 5,18 M Rp. 2,23 M Rp. 8,49 M Raskin Otonomi Propinsi Sumatera Utara Propinsi Kalimantan Timur Propinsi Riau 791.100 Kg 16.036 Kg 1.055.880 Kg 8/6/2018

Alokasi APBD Untuk Program RASKIN 8/6/2018

III. PROGRAM RASKIN 2010 No. Uraian Satuan Besaran 1 Jumlah RTS RTS 17.488.007 2 Durasi Bulan 12 3 Alokasi beras/RTS Kg/Tahun 156 4 Jumlah pagu beras 1 tahun (1x3) Kg 2.728.129.092 5 HPB Rp/Kg 5.775 6 Harga tebus masyarakat 1.600 7 Subsidi harga (5-6) 4.175 8 Jumlah Subsidi 1 tahun (4x7) Triliun Rp. 11.389.938.959.100 8/6/2018

PROGRAM RASKIN 2010 DI 4 PROVINSI: Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT 8/6/2018

PERUBAHAN PROGRAM RASKIN 2010 DI 4 PROVINSI: Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT No. Provinsi Jumlah RTS Pagu Beras (Ton) Subsidi (Miliar Rp) 2009 2010 1 Jawa Timur 3,336,173 3,079,822 600,511,140 480,452,232 2,342 2,005 2 Bali 134,804 24,264,720 21,029,424 95 87 3 NTB 586,571 559,280 105,582,780 87,247,680 412 364 4 NTT 577,640 553,770 103,975,200 86,388,120 406 360   Jumlah 4,635,188 4,327,676 834,333,840 675,117,456 3,255 2,816 8/6/2018

IV. RASKIN AWARD PENGERTIAN: TUJUAN: RASKIN AWARD, adalah penghargaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atas perhatian dan komitmennya terhadap pelaksanaan Program Raskin dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyaluran raskin guna mewujudkan tercapainya 6 Tepat sehingga beban masyarakat miskin berkurang dalam memenuhi kebutuhan pangan. TUJUAN: RASKIN AWARD bertujuan untuk mewujudkan tercapainya 6 Tepat dalam pelaksanaan Program Raskin dengan memacu Pemerintah Kabupaten/Kota meningkatkan perhatian dan komitmennya yang diimplementasikan dalam program yang konkrit dengan mendayagunakan potensi yang dimilikinya sehingga beban masyarakat miskin di wilayahnya berkurang dalam memenuhi kebutuhan pangannya. 8/6/2018

P E N I L A I A N INDIKATOR PENILAIAN: TIM PENILAI: PENGHARGAAN: Dukungan Pemda: Managemen, administrasi, program kerja, dana pendamping, dana talangan, Raskin Daerah, subsidi harga, transparansi; Pencapaian 6 Tepat: Tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, tepat pembayaran; Dukungan masyarakat: Partisipasi, layanan. TIM PENILAI: Tim Raskin Pusat; Perguruan Tinggi (Unand, Unhas, UNS dan UMM). PENGHARGAAN: Penghargaan hanya diberikan kepada 5 Kabupaten dan 5 Kota yang memiliki nilai tertinggi 8/6/2018

HASIL PENILAIAN KABUPATEN PERINGKAT KABUPATEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Boalemo Ogan Komering Ulu Kutai Kartanegara Kuningan Tabanan Banjarnegara Bangka Aceh Tengah Kulon Progo Natuna Ponorogo Konawe Muaro Jambi 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Bulukumba Alor Barito Timur Lampung Utara Kampar Majene Ketapang Pasaman Parigi Moutong Labuhan Batu Kepulauan Aru Bengkulu Selatan 8/6/2018

HASIL PENILAIAN KOTA PERINGKAT KOTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dumai Tanjung Pinang Banjar Balikpapan Pagar Alam Metro Kendari Palangka Raya Singkawang Batu Tegal 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Denpasar Palu Kupang Langsa Makasar Yogyakarta Bukit Tinggi Jambi Medan Tual 8/6/2018

V. CADANGAN BERAS PEMERINTAH TUJUAN CBP: Terpenuhinya kebutuhan beras masyarakat yang mengalami Keadaan Darurat dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana; Terkendalinya gejolak harga beras di pasar. 8/6/2018

PENGGUNAAN CBP 1). Penggunaan untuk keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana: Tanggap darurat; Kewenangan Gubernur 200 ton, jika lebih harus ada persetujuan Menteri Sosial; Kewenangan Bupati/Walikota 100 ton, jika lebih harus ada persetujuan Gubernur; Prosedur dan mekanisme penyaluran CBP untuk penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan sesuai dengan SKB Menko Perekonomian dan Menko Kesra 8/6/2018

2. Pengendalian gejolak harga: Operasi pasar murni untuk pengendalian harga beras di pasar; Usulan dari Bupati/Walikota – Gubernur – Mendag/Mentan – BULOG. 8/6/2018

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERIMA KASIH 8/6/2018