Kerjasama Pertahanan/Militer Indonesia-Vietnam Kusnanto Anggoro belanegari@gmail.com

Pengantar Tidak terlalu urgen, bukan keharusan seperti dimaksud pasal 10 UU 24/2000 tentang Perjanjian Internasional (politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara; wilayah, kedaulatan; HAM dan lingkungan hidup; kaidah hukum baru; pinjaman dan/atau hibah luar negeri) MOU, bukan kesepakatan/perjanjian yang mengikat Sudah berlangsung dalam berbagai forum bilateral (M2M) maupun regional (ADMM) --- kunjungan, konsultasi, kerjasama militer, pendidikan dan latihan, intelligence sharing, riset dan teknologi, dll.

Indonesia dan ASEAN Hubungan diplomasi pertahanan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara daratan (kecuali Thailand). Kerjasama dengan Vietnam hanya 5% saja (sampai 2010), jauh dibawah 30% Malaysia, 25% Singapura, 15% Thailand, Filipina 10%). Belum ada peningkatan yang berarti sejak tahun 2010 ketika MOU ditandatangani. Mungkinkah kerjasama pertahanan/militer Indonesia-Vietnam dapat ditingkatkan?

Karakter hubungan Indonesia-Vietnam (2015-2019) Berbeda dengan pola kerjasama Indonesia dengan Malaysia, Singapura, Filipina dan Brunei Darussalam; menyerupai hubungan Indonesia dengan Myanmar, Kamboja dan Laos Laju perkembangan kerjasama pertahanan lebih rendah daripada kerjasama ekonomi dan/atau politik (diplomasi) Kerjasama militer-to-militer

Beragam masalah bilateral Sengketa bilateral, khususnya tentang penangkapan ikan Masalah global dan regional (Laut China Selatan) Sudah menyepakati batas landas kontinen (2003) tetapi belum ada pembicaraan tentang batas EEZ

Keunggulan Vietnam Vietnam memiliki keunggulan di beberap abidang, misaanya rudal strategis , komponen cadangan (AD); komando pertahanan laut dan perang kapal selam (AL), NCW dan CBRN Warfare, komando pertahanan udara (AU) Maintenance senjata dari Russia dan Eropa Timur (> 50% supply persenjataan Vietnam) Maritime patrol (dan marine economy, 55% GDP tahun 2020)

Catatan Akhir RUU dapat disahkan menjadi UU. Dalam skenario paling buruk sekalipun tak ada implikasi negatif dari kesepakatan tersebut. Secara politik, meningkatkan kerjasama (pertahanan/ militer) dengan Vietnam dapat mengoreksi strategi diplomasi Indonesia terhadap mainland Southeast Asia Posisi garis keras Vietnam dalam kasus Laut China Selatan (dalam rancangan COC) dan kompetisi sektor pertanian serta aparel dan tekstil (dalam TPP) diplomasi pertahanan/militer dan kerjasama maritim (ekonomi maritim, >55% GDP pada tahun 2020 dan patroli laut)