Transportasi Limbah B3.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
P E L A B U H A N.
Advertisements

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN OLAHRAGA YANG DIIMPOR OLEH INDUK ORGANISASI OLAHRAGA NASIONAL Homepage
KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL
TABEL INPUT OUTPUT REGIONAL.
S1 T. LINGKUNGAN.  Kimia merupakan salah satu ilmu pengetahuan alam, yang berkaitan dengan komposisi materi, termasuk juga perubahan yang terjadi di.
INVESTMENT OPPORTUNITIES
Ke Raja Ampat, Bukan Cuma "Diving"
TRANSPORTASI LAUT.
Modernisasi Pelabuhan Banjarmasin dan Pengaruhnya Terhadap Aktivitas Pelayaran dan Perdagangan pada Pertengahan Kedua Abad Ke-20 oleh: SOLEKHA
DISAMPAIKAN PADA RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KOMISI VI DPR RI JAKARTA, JUNI 2012 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN SABANG, BPKS JAKARTA, 23 APRIL 2013.
URGENSI KEAMANAN SUMBER RADIOAKTIF di INDONESIA
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
ASPEK ERGONOMIK.
PENGGUNAAN KOMPUTER DIPASAR INTERNASIONAL
MODEL MANAJEMEN STRATEGIK
Kenampakan Wilayah dan Pembagian Waktu di Indonesi
Pertemuan 2 Manajemen Pelabuhan
Keterkaitan Rahasia Dagang dengan Perjanjian Kerja
PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
& BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN
KEBIJAKAN PERDAGANGAN
KAJIAN SANITASI LINGKUNGAN
Sari Yuniarti,SE.,MM. INCOTERMS 2000 Sari Yuniarti,SE.,MM.
TRANSPORTASI INDONESIA 2045
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang. Organisasi
PEMAHAMAN PADA KONSEP LINGKUNGAN GLOBAL
KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL Oleh: Raswan Udjang
Alur Kerja Studi Master Plan
I. PENGERTIAN PELABUHAN
PERDAGANGAN DAN HUBUNGAN EKONOMI INTERNASIONAL DALAM ERA GLOBALISASI
PENYERAHAN BARANG DALAM JUAL BELI MENURUT INCOTERMS 2010
PRINSIP WTO IKANINGTYAS.
Latihan sistem transportasi
ASPEK ERGONOMIK.
Perencanaan Pajak Internasional Pertemuan 10
EKSPORT DAN IMPORT LIMBAH B3
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
TEORI KRUGMAN Trade and Geography: Economies of Scale, Differentiated Products and Transport Costs ( Paul Krugman): teori yang relevan dengan kondisi ekonomi.
Resiko-resiko Dalam Perdagangan Internasional Dan Cara Mengeliminasi
YURISDIKSI.
ASPEK HUKUM DALAM PENGANGKUTAN LAUT
DEFINISI PELABUHAN MACAM – MACAM PELABUHAN JENIS MUATAN PELABUHAN
Pembuatan Sistem Rekomendasi Impor Limbah Non B3
Informasi pembanding.
Penerapan Aplikasi INAPORTNET Di Pelabuhan-Pelabuhan Indonesia
Strategi Pembangunan Nasional untuk Menjadi Negara Maju
Sub sistem transportasi laut.
IDENTIFIKASI 24 PELABUHAN PENDUKUNG TOL LAUT
ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
MANFAAT PERAIRAN LAUT.
UNIVERSITAS HALU OLEO SISTEM TRANSPORTASI LAUT MATA KULIAH MANAJEMEN INFRASTRUKTUR PROGRAM PASCA SARJANA PROGRAM STUDI MANAJEMEN REKAYASA UNIVERSITAS.
I. PENGERTIAN PELABUHAN
FINNY REDJEKI , S.E.,M.M. PERTEMUAN 9
Peta Konsep. Peta Konsep A. Aturan Sinus dan Cosinus.
ASPEK ERGONOMIK.
KEGEMILANGAN MELAKA.
HUKUM PENGANGKUTAN Pertemuan XII.
Pengertian Incoterms Singkatan dari International Commercial Terms
SEDIMENTASI by: Laurensia A H Obe-X 15. Devinisi Sedimentasi Sedimentasi adalah masuknya muatan sedimen ke dalam suatu lingkungan perairan tertentu melalui.
Deskipsi Menjelaskan tentang Pengertian Pelabuhan meliputi : Perkembangan Pelabuhan, Arti penting pelabuhan, Definisi Pelabuhan, Macam pelabuhan, Pelabuhan.
KONTRAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
EKSPOR IMPOR 2.
MANAJEMEN ASURANSI PENGANGKUTAN
POTENSI INVESTASI DI KABUPATEN GRESIK, KARENA: POSISI YANG STRATEGIS POTENSI EKONOMI KETERSEDIAAN LAHAN DAN POTENSI PENGEMBANGAN KAWASAN INFRASTRUKTUR.
Penerbitan Dokumen Kesehatan Kapal  Buku Kesehatan Kapal  SSCEC / SSCC  Sailling Permit (Dalam Negeri)  One Month Extention (Luar Negeri) Pelaporan.
HUKUM INTERNASIONAL HAK LINTAS KAPAL DAN PESAWAT UDARA ASING.
Achmad Rozi El Eroy.  Sebagai provinsi yang dekat dengan Jakarta dan memiliki 4 kabupaten dan 4 kotamadya, Banten memiliki potensi besar dengan luas.
Transcript presentasi:

Transportasi Limbah B3

Transportasi

Penting Dokumen Ijin Tidak menimbulkan resiko Container Route

Legally Binding Ships Dismantling (Pembongkaran) Kegiatan dismantling ini telah banyak dilakukan di Indonesia dan disinyalir berpotensi dapat menimbulkan gangguan pada kesehatan terhadap penduduk di sekitar/pelaku kegiatan Kegiatan dismantling ini secara konvensional banyak dilakukan di beberapa tempat di Indonesia seperti di Cilincing/Pangkalan Pasir di Jakarta, Tanjung Ucang di Pulau Batam dan Kenjeran di Jawa Timur.

Legally Binding Ships Dismantling Kegiatan di lokasi-lokasi tersebut lebih untuk mengambil material yang memiliki nilai ekonomi sedangkan pengelolaan limbah dan limbah B3-nya tidak diketahui. Terkait kegiatan lintas batas negara dan kenyataan bahwa setiap kapal mengandung limbah B3, Direktorat Impor Perdagangan Luar Negeri menegaskan bahwa importasi limbah B3 pada dasarnya tetap dilarang dengan substansi pelarangannya mengacu pada Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Limbah B3

Legally Binding Ships Dismantling Di samping itu, terkait ketentuan KLH tentang Reception Facility di pelabuhan yang efektifitasnya akan terkendala oleh adanya kegiatan pemindahan ship to ship yang dilakukan di luar pelabuhan yang seringkali lebih menguntungkan secara ekonomi bagi pelakunya. Salah satu aspek dalam implementasi ketentuan ships dismantling secara internasional adalah ketentuan Prior Informed Concern (PIC) atau notifikasi awal sebelum kegiatan.

Legally Binding Ships Dismantling Pada saat ini konsentrasi kegiatan di perhubungan laut lebih menekankan pada aspek keselamatan pelayaran. Diyakini bahwa Legally Binding untuk ships dismantling akan tetap diberlakukan paling lambat tahun 2009, oleh karena itu penting bagi Indonesia untuk memiliki strategi dalam menghadapi pemberlakuan ketentuan tersebut.