Analisis efektivitas Peran UN WOMEN dan pemerintah Lokal Surabaya

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Advertisements

PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Oleh : Prof. Dr. Uswatun Hasanah Dr. Mutiara Hikmah
PENTINGNYA PAKET PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN DAN PRT
GENDER ANALYSIS PATHWAY UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SURAKARTA
BAB I PENDAHULUAN   Para pendiri negeri ini, sungguh sangat arif dalam menyusun UUD 1945 menghargai peranan wanita pada masa silam dan mengantisipasi pada.
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
Patrick Anderson Forest Peoples Programme. Hak Asasi Manusia di PBB Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat MA punya hak2: Memiliki dan menguasai wilayah.
Oleh Anis Hidayah Direktur Eksekutif Migrant CARE
Anggaran Responsif Gender
PEMBIDANGAN HUKUM Menurut bentuk, sifat, isi, tempat berlakunya, cara mempertahankan dan cara pembentukannya.
HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL
N ATHANIA S ETYA P UTRI Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat (2012) KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI A MERIKA S ERIKAT T ENTANG TERORISME.
PEREMPUAN DAN KEADILAN FAKHRI USMITA, S.Sos., M.Krim.
Renstra Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
Matakuliah : O0174/Komunikasi Antar Budaya
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I GEDUNG BPP API JAWA BARAT, 10 FEBRUARI 2010 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.
BAB 2 Menumbuhkan Kesadaran Berkonstitusi
ANGGOTA: ANGGI JANTI T Y (02) DHINA WINDY A (09) MUHAMMAD IRSYAD S (19) ZUHROUL FAUZIATUL U (32) XI IPA 2 Kelompok 7.
Disampaikan oleh: ACHMAD SATIRI (Kabag Hukum, Organisasi, dan Humas)
PT. INDULEXCO Consulting Group
KERAGAMAN DAN KESETARAAN
Selamat ... bertemu ....
DASAR-DASAR PENGELOLAAN SAMPAH
Oleh: Ricky W. Griffin Ronald J. Ebert
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
GREEN POLICY: Local Wisdom
P2TP2A DAN PERKEMBANGANNYA
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN JIWA KEWIRAUSAHAAN
INSTRUMEN HAM INDONESIA
RANHAM: Gerakan Nasional
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) Disebut juga.
PUSAT TELAAH INFORMASI REGIONAL (PATTIRO) HOTEL MILLENIUM, 24 MEI 2012
HUKUM PERKAWINAN PERJANJIAN PRAPERKAWINAN
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA-MALAYSIA
Ekonomi Pembangunan Pengaruh Kesenjangan Gender Terhadap Pembangunan
KERJASAMA BILATERAL INDONESIA DAN AMERIKA DI BIDANG EKONOMI
GENDER DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering ) Bagian I
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MENURUT QANUN NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM BAGI HAK-HAK ANAK DI ACEH.
Hukum dan Gender di Indonesia.
Menelisik Peranan Negara Pasca Dekolonialisasi Rachma Jihadin Safira
INSTRUMEN HAM INDONESIA
Instrumen HAM Modern.
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN JIWA KEWIRAUSAHAAN
Otoritas Jasa Keuangan
Pengarusutamaan Gender
Paradigma Pembangunan Gender.
ADVOKASI Oleh : Julio Belnanda Harianja/ Menteri Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa Bem Km Unnes 2016 Kabinet Ngabekti.
wilayah negara kesatuan republik indonesia
Oleh : Novia Nur Yuniarti B. Kompetensi Dasar KD 3.6 Mendeskripsikan lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia KD 4.6 Menyajikan.
Peran Politik Luar Negeri dalam Hubungan Internasional Kelompok 6 1.DINDA APRILLA PRATIWI 2.DESI ERIKA 3.EDO SUSANTO 4.QOLBIYAH KHOIRUNNISA 5.SAHVIRAH.
PENERAPAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT)
perbankan PUSAT PELAPORAN dan ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
GREEN POLICY: Local Wisdom
perbankan PUSAT PELAPORAN dan ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
PERAN DAN DUKUNGAN DPRD PROV JATENG DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA Disampaikan Pada: Rapat Koordinasi dengan Tema Akuntabilitas,
GEOGRAFI REGIONAL INDONESIA PGO 6230
Agenda 21 Perumahan dan Permukiman Pertemuan 12
PERKEMBANGAN hpi PADA AWAL PERTUMBUHAN
BENTUK KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL
Menuju Pemenuhan Perlindungan Maternitas Bagi Perempuan Pekerja
Kebijakan dan Program Penyediaan Air Minum Terkait dengan Hak Atas Air di Indonesia Oswar Mungkasa Bappenas/Pokja AMPL.
Konsep gender Dalam kesehatan Reproduksi perempuan
Sustainable Development Goals (SDGs)
“Penyelenggaraan negara yang baik dan bersih harus menjadi perhatian serius”
Transcript presentasi:

Analisis efektivitas Peran UN WOMEN dan pemerintah Lokal Surabaya Yasser 085 Reza 018 Aziz 040 Satria 082 Analisis efektivitas Peran UN WOMEN dan pemerintah Lokal Surabaya Penutupan Doli di Jawa Timur tahun 2014 .

Latar Belakang gender yang tidak setara tak sedikit mendukung iklim yang sehat untuk tumbuhnya prostitusi, Doli yang diklaim sebagai tempat lokalisasi terbesar di Asia Tenggara ini tidak serta merta menjadi konsen utama seperti halnya awal penutuapan UN Women sebagai lembaga baru, dan Pemkot SBY yg terlibat. tentunya Efektivitas mereka masih diuji

Rumusan masalah Efektivitas Peran UN WOMEN danpemerintah Lokal surabaya, Kasus gender: kasus penutupan Doli di jawatimur tahun 2014

Tujuan & Manfaat Dapat mengukur efektivitas Peran UN WOMEN terhadap pemerintah Lokal surabaya , sumbangan pemikiran dalam mengkaji mengenai peran Organisasi Internasional UN Women dalam melakukan perlindungan serta intensi politik terhadap pemerintah lokal maupun skala nasional

Dugaan sebelumnya dan hasil dari data-data obeservasi keterlibatan UN Woman dan Pemkot SBY akan besar dalam isu ini, entah dari segi pengadaan dan kompensasi untuk para pekerja yang telah pensiun dari pekerjaannya, maupun penyediaan lapangan pekerjaan untuk mereka 2. Dari media massa banyak telah memeberitakan ditutup sepenuhnya oleh pemerintah kota Surabaya. Dan kami selaku orang-orang yang berada di luar kota Surabaya-pun meyakini akan kebenaran hal tersebut.

Juli 2010, Majelis Umum PBB sepakat untuk mendirikan UN Women, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Michelle Bachelet (mantan Presiden Chile ) diangkat sebagai pimpinan UN Women. Berbagai Negara mendukung UN women, Termasuk Indonesia.

Sejarah Singkat Dolly 1960 Dolly awalnya merupakan kompleks pemakaman Tionghoa 1967 kemudian dibongkar dan dijadikan permukiman. mantan PSK , Dolly Khavit yang menikah dengan pelaut Belanda membuka sebuah wisma di kawasan itu. Sampai skrg dikatakan sbgi pusat pelacuran terbesar se-Asia Tenggara.

Fakta-fakta dilapangan - Pra dan pasca Pra penutupan Dolly Pasca penutupan Walaupun sepi (sudah ditutup)masih ada aktifitas jaul belli jasa Sex.

Pendanaan Pemkot SBY Target Penerima dana : 3000 PSK Dana yang diterima : 5juta/PSK Jumlah yang terdaftar sebagai penerima :+ 1600 orang Kalkuilasi dari data diatas : 5.000.000 x 3000 Psk = 15 M jika yang menerima dana 1600 PSK 5.000.000 x 1600 psk = 8 M dari 15 M – 8 M = 7 M mau kemanakah 7 M itu? Sedangkan dari UN women PBB mengucurkan 500 jt dollar / thn – biaya operasional dan menyediakan kapasitas di negara, regional, dan tingkat kantor pusat termasuk dalam segala bentuk isu gender di dunia

Keterlibatan dari sisi Hukum dalam penutupan Pemkot SBY

Keterlibatan Hukum dalam UN women dalam penanganan Gender Pasal 2 mensyaratkan Negara untuk: • Mewujudkan prinsip-prinsip kesetaraan dalam konstitusi dan UU negara (Pasal 2a); • Melarang diskriminasi melalui legislasi dan cara- cara lain (Pasal 2b); • Menetapkan perlindungan hukum untuk perempuan (Pasal 2c); • Menghentikan diskriminasi (Pasal 2d); • Menghapus diskriminasi oleh sektor swasta apa pun, misalnya individu, organisasi, dan lembaga tertentu

Pasal 5 mensyaratkan Negara untuk mengubah pola-pola bersikap secara sosial dan budaya yang didasarkan pada inferioritas dan superioritas jenis kelamin dan peran-peran stereotipe. Perdagangan dan Eksploitasi Prostitusi. Pasal 6 mensyaratkan Negara-Negara untuk mengambil langkah yang tepat untukmenghapus perdagangan perempuan daneksploitasi prostitusi perempuan.

Dalam hukum diatas Indonesia sudah menganut sistem tersebut dalam Cedaw UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women UU hanya merupakan satu dari banyak langkah untuk menciptakan kepatuhan pada CEDAW.

kesimpulan Penemuan hasil dan fakta-fakta dengan dugaan sementara atau hipotesa ternyata tidak sama